Breaking News

Catatan Dirjen PDASHL Pasca Banjir Bandang Bima

Rapat Penanganan Hutan Pasca Banjir Bandang Kota Bima, Kamis (5/1/2017).


Kota Bima, Berita11.com— Apa penyebab utama banjir bandang yang melanda Kota Bima selama dua kali pertengahan Desember 2016 lalu? Berdasarkan hasil kajian Direktoral Jenderal (Ditjend) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), banjir bandang disebabkan gangguan di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Persoalan itu disebut Dirjen PDASHL Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Dr Hilman Nugroho ketika memimpin rapat Penanganan DAS Sari di ruang rapat Wali Kota Bima, Kamis (5/1/2017).

DAS Sari meliputi wilayah Kota Bima dan sebagian Kabupaten Bima dengan luas 25.838,7 hektar, memiliki lahan kritis seluas 6.100 hektar atau 24,8 persen dari wilayah DAS.

Menurut Hilman, banjir DAS Sari disebabkan oleh tingginya curah hujan, luasnya lahan kritis di hulu DAS, penggunaan lahan tidak sesuai  peruntukan serta pola usaha tani yang kurang memperhatikan kaidah konservasi tanah.

Berdasarkan hasil kajian Tim PDASHL, penanganan banjir DAS Sari dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan (RHL) dengan total biaya yang diperlukan sebesar Rp62,997 miliar, dengan rincian meliputi rehabilitasi hutan seluas 100 hektar dengan kebutuhan biaya Rp1,4 miliar,  rehabilitasi lahan seluas seluas 6.000 hektar melalui pola hutan rakyat/agroforestry atau pola kebun bibit rakyat (KBR). Estimasi biaya Rp51 miliar dan  pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (KTA) sebanyak 1.000 unit dengan biaya Rp10.597.250.000.

Hilman mengisyaratkan, Kementerian LHK akan berupaya agar  anggaran mulai dilaksanakan tahun 2017.

Wali Kota Bima, H Qurais H Abidin dan Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan M Noer berharap  musibah banjir tidak kembali menerjang daerah Bima. Kedua Pemerintah Daerah menyatakan komitmen yang sama melaksanakan program pelestarian hutan.  

Rapat menyepakati rencana pelaksanaan  RHL untuk  di Kota Bima dan Kabupaten Bima sebagaimana arahan Dirjen PDASHL. Untuk Kota Bima, rehabilitasi meliputi  Kecamatan Rasanae Timur yaitu hutan rakyat (agroforestry)  seluas 1.000 hektar, dam atau tanggul penahan sebanyak 25 unit, dan sumur resapan sebanyak 200 unit.

Sementara itu, di Kecamatan Raba  hutan rakyat seluas 1.175 hektar, dengan dam penahan sebanyak 25 unit, dan sumur resapan sebanyak 200 unit. untuk Kecamatan Asakota penanganan hutan meliput  hutan rakyat seluas 25 hektar, dam tanggul penahan sebanyak 25 unit, dan sumur resapan sebanyak 150 unit.

Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Bima, Dirjen PDASHL merekomendasikan penanganan hutan  Kecamatan Lambitu  seluas 90 hektar, dam atau tanggul penahan sebanyak 25 unit, dan gully plug sebanyak 150 unit. Sedangkan Kecamatan Wawo RHL konvensional seluas 100 hektar,  hutan rakyat seluas 3.710  hektar  dam tanggul penahan sebanyak 50 unit, dan gully plug sebanyak 150 unit. (US)



No comments