Breaking News

Dicopot dari Jabatan, Karyawan BPR Sumbawa Ngadu ke Dewan

Hearing DPRD Kabupaten Sumbawa dengan BPR. Foto Syahrul Berita11.com


Sumbawa, Berita11.com— Sejumlah karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumbawa yang sebelum menempati jabatan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa karena diturunkan dari jabatannya di BPR. Mereka mengikuti hearing yang dilaksanakan di ruang pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (19/1/2017).

Sejumlah karyawan BPR Sumbawa yang sebelumnya menduduki jabatan menolak diturunkan dan menilai demosi tidak memiliki alasan yang kuat. Bahkan mereka menguak demosi itu karena mengungkap kejanggalan atau dugaan praktik korupsi di dalam bank tersebut.

Kegiatan hearing diikuti jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPR NTB, Pemkab Sumbawa, Direktur BPR Sumbawa, Wakil Ketua DPRD dan sejumlah anggota Komisi di DPRD Kabupaten Sumbawa. Hearing dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamaluddin ST MT.

Direktur BPR Sumbawa, Basrin menyatakan, mutasi dan demosi yang dilakukan terhadap karyawan BPR Sumbawa sudah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme. Sebelum melaksankaan mutasi, pihak direksi telah mengawali dengan koordinasi dan rapat internal.

“Para pegawai yang dimutasi dan diturunkan jabatanya itu berdasarkan hasil penilaian pihak-pihak di atas termasuk pimpinan yang ada di pusat.  Jadi mengenai asumsi bahwa mutasi dan rotasi tersebut syarat dengan kepentingan dan kesengajaan itu hal yang salah,” katanya.

Ditegaskannya, setiap tahun selalu ada mutasi dan promosi yang digelar oleh BPR. “Baik pegawai yang naik jabatannya. Maupun yang turun jabatannya,” katanya.

Sementara karyawan BPR Sumbawa yang didemosi, Lukman Hakim menyatakan menolak mutasi dan demosi yang  dilakukan bank tempatnya bekerja karena bertetangan dengan realita dan peraturan yang berlaku.

“Sampai detik ini pihak Bank BPR belum juga menjelaskan apa alasan sehingga saya dimutasi. Sbab selama ini saya tidak pernah melakukan pelanggaran dan selalu bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya.

Lukman menduga, dia dicopot dari jabatannya karena membeberkan masalah dalam internal BPR Sumbawa. Padahal menurutnya, upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan keuangan bank tersebut.

Hal yang sama diungkapkan karyawan lain yang dicopot dari jabatannya, Rita Elfiana. Seluruh karyawan yang diturunkan dari jabatannya menolak hasil mutasi dan demosi. Bahkan persoalan itu sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten  Sumbawa, A Rafik SH mengatakan, hearing antara pimpinan dan karyawan BPR Sumbawa yang difasilitasi legislatif membuat DPRD setempat mengetahui masalah dalam tubuh BPR.   

 “Namun intinya masalah ini harus kita carikan jalan keluarnya agar persoalan ini juga tuntas dan semuanya bisa kembali menjalankan aktivitas masing-masing,” katanya.

Dia mengisyaratkan, legislatif akan berkoordinasi dengan Bupati Sumbawa untuk membahas persoalan BPR Sumbawa.  Termasuk merancang kembali pembentukan Tim Dewan Direksi atau pengawas, sehingga bisa meninjau dan mengawasi manajemen BPR Sumbawa. (RUL)


No comments