Breaking News

Ganti Rugi Lahan Masyarakat untuk Perluasan Bandara dalam Proses

Kepala BPN Kabupaten Sumbawa, Ramli SH, MH. Foto Syahrul Berita11.com



Sumbawa, Berita11.com— Persoalan ganti rugi lahan milik masyarakat Kelurahan Lepe, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang masuk dalam areal rencana perluasan areal landasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Kabupaten Sumbawa, terus menjadi persaoalan yang dibahas oleh kalangan publik.

Akan tetapi di tengah hangatnya persoalan itu, instansi terkait terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa sebagai perpanjangan tangan dari Kanwil terus menggenjot dan berusaha untuk membantu  menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan tersebut.

“Permasalahan ganti rugi lahan milik masyarakat yang masuk dalam areal perluasan landasan bandara itu, masih dalam proses,” ungkap Kepala BPN Kabupaten Sumbawa, Ramli SH. MH, saat diwawancarai Berita11.com di ruang kerjanya, Rabu (11/1/2017).

Ramli menjelaskan, bahwa ada beberapa tahapan– tahapan yang sudah dilakukan terkait ganti rugi lahan setempat. Hal itu antara lain, sudah dilakukanya pengukuran–pengukuran (indentifikasi) di lokasi areal lahan setempat, baik itu subyek maupun obyeknya. Sedangkan mengenai panitia pengadaan tanah, kata dia, itu adalah orang–orang di jajaran Kanwil BPN Provinsi NTB  selaku ketua panitia pengadaan tanah.

“Kami BPN Sumbawa hanya perpanjangan tangan dari Kanwil atau hanya selaku anggota panitia pengadaan tanah tersebut,” jelasnya.

Diakui Ramli, upaya lain yang dilakukan juga yaitu sudah diumumkannya lewat kantor lurah maupun di kantor bandara setempat mengenai himbuawan-himbauwan. Hal ini dilakukan apabila ada masyarakat yang komplain mengenai bentuk bidang–bidang tanahnya, dapat mengajukan komplain langsung pada panitia pengadaan tanah dan bisa juga melalui kantor BPN Sumbawa.

“Pengumuman saat ini masih sedang berjalan dan selanjutnya nanti akan dilakukan lelang (tender) oleh tim penilainya (tenaga aperesel). Para penguna atau Pemerintah Daerahlah yang nantinya akan melelang dan mereka juga yang akan mengumumkan siapa–siapa saja para pihak yang akan mengajukan atau ikut serta dalam lelang atau tender tersebut,” terangnya.

Ramli mengatakan, bagi pemenang tender  pengadaan tanah, nantinya akan turun dan menilai masing–masing bidang tanah yang masuk dalam areal perluasan landasan bandara setempat. Setelah hal itu dilakukan, hasil dari penilaian lembaga apreser  atau lembaga tim penilai, nanti akan diserahkan kepada panitia pengadaan tanah di propinsi.
Kemudian panitia pengadaan tanah propinsi  menggelar musyawarah. 

“Hanya saja musyawarah nanti, dari pihak panitia pengadaan tanah akan memanggil para pihak (para pemilik tanah) yang tanahnya terkena dalam perluasan areal landasan bandara setempat. Tapi tentunya, musyawarah itu dilakukan melalui bentuk yaitu, dalam bentuk uang atau bentuk lainya,” tuturnya.

Mengenai masalah berapa harga bidang–bidang tanah milik masyakat yang masuk dalam perluasan landasan bandara setempat, lanjut Ramli, itu akan dinilai oleh lembaga Eperesel yang di bawah naungan Menteri Keuangan dan Menteri Agraria.

“Untuk diketahui bahwa jumlah bidang–bindang tanah yang masuk dalam perluasan landasan bandara setempat yaitu sebanyak kurang lebih 77 bidang atau 15 Hektar,” paparnya.

Disinggung mengenai sumber anggaran untuk mengganti rugi lahan milik masyarakat tersebut? Ramli mengaku bahwa anggaranya bersumber dari dana APBD Pemkab Sumbawa Tahun 2017 ini.

“Intinya persaoalan ganti rugi lahan milik masyarakat, akan tetap dibayar. Akan tetapi saat ini masih dalam proses,” tandasnya.

Secara terpisah, Kasubsi Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Kabupaten Sumbawa, Yayat, kepada Berita11.com mengaku, bahwa mengenai persaoalan tersebut pihaknya hanya bersifat menunggu saja hasilnya. Sebab, kata dia, yang membebaskan lahan itu adalah Pemkab Sumbawa. “Kami sampai hari ini masih menunggu hasilnya saja,” katanya.


Yayat menceritakan, pada awalnya rencana perluasan landasan bandara itu diajukan oleh pihak bandara kepada Pemkab Sumbawa. Kemudian, item itu pun direspon dengan baik.

“Intinya kami pihak bandara hanya sebagai pengguna saja. Sementara untuk proses pengurusan pembebasan lahan tersebut adalah pihak Pemda Sumbawa dan pihak–pihak lainya,” pungkasya.(RUL)

No comments