Breaking News

Soal Tanah Adat di Lahan Tambang, ini Kesepakatan Lembaga dan KPHL Toffo

Lembaga Adat Desa Hu'u saaat Mendatangi KPHL Toffo Pajo, Senin (9/1/2017). Foto Ori Berita11.com



Dompu, Berita11.com— Lembaga Adat Desa Hu’u Kecamatan Hu’u mendatangi Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Toffo Pajo Unit XVI, Senin (9/1/2017). Tujuannya membahas 680 hektar tanah adat yang masuk dalam kawasan ijin pengelolaan hutan yang dikantungi PT. STM.

Selain Ketua Lembaga Adat Desa Hu’u, Syamsuddin, Ketua Asosiasi Pengusaha Lingkar Tambang (APLT) Kecamatan Hu’u, Baharuddin, Ketua Dewan APLT, MS Zakaria dan Ketua Posko APLT Kabupaten Dompu, Taufik M Nor dan sejumlah tokoh masyarakat Desa Hu’u. Mereka diterima Kasi Pengedandalian dan Pengawasan Hutan KPHL Toffo Poja, Iksan SP, Kasi Perencanaan Rahmansyah, S.Hut dan Kepala Pamhut, Khairul Idham.

Menurut Ketua Lembaga Adat Desa Hu’u, Syamsuddin, di kawasan ijin pengelolaan hutan yang dikantungi PT. STM terdapat tanah adat Desa Hu’u. Untuk itu KPHL Toffo Pajo diharapkan turun ke lokasi dan melaksanakan pemetaan atas itu, sehingga tidak muncul saling klaim antara pihak perusahaan tambang dengan masyarakat adat.

Dikatakan Syamsuddin, tanah adat ratusan hektar itu sudah ada sejak lama dan turun-temurun dijaga. Tanah ada itu ditandai adanya peninggalan leluhur seperti kuburan, sumur tua, bekas tapak kaki dan tempat menarus sesajian.

“Atas dasar itu kami selaku lembaga adat meminta pemerintah dalam hal ini KPHP dapat memetakan kembali lokasi hutan, tanah adat yang menjadi lokasi hutan milik negara itu,” kata Syamsuddin.

Ketua APLT Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu, Baharuddin menyatakan Desa Hu’u memiliki sejarah panjang. Bahkan sebagian sumber menyatakan bahwa Desa Hu’u adalah desa paling tua di NTB, sehingga tidak heran banyak peninggalan leluhur yang sangat unik layaknya ketika jaman batu.

Menurut dia, luas lahan pengelolaan perusahaan tambang di Kecamatan Hu’u itu seluas 19.000 hektar, 680 diantaranya merupakan tanah lembaga adat. Sebelum itu, Lembaga Adat Desa Hu’u juga berangkat bersama ke Jakarta menandatangani hingga terbitnya ijin pengelolaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

Dikatakannya, sebelum aktivitas eksploitasi di Kecamatan Hu’u berbagai persoalan termasuk masalah tanah adat harus dituntaskan agar tidak menjadi masalah pada saat mendatang.  “Karena kalau nanti perusahaan sudah berjalan. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” katanya.

Kepala Pamhut KPHL Toffo Pajo, Khairul Idham menyatakan, pihaknya tidak berani menyampaikan jawaban atas persoalan tersebut. Apalagi Kepala KPHL setempat tidak berada di tempat.

Kendati demikian, KPHL Toffo Pajo mengapresiasi laporan yang disampaikan Lembaga Adat Desa Hu’u. “Kami akan mendukungnya untuk sama-sama membahas dan duduk bersama dengan pihak perusahaan tambang sehingga bisa mendapatkan solusinya yang terbaik,” katanya.

Untuk menyelesaikan persoalan tanah adat dengan ijin pengelolaan hutan yang dikantungi perusahaan tambang, KPHL Toffo Pajo dan Lembaga Adat Desa Hu’u sepakat menunggu analisa atau kesimpulan Balai Arkeologi Denpasar untuk membuktikan keberadaan fosil maupun peninggalan sejarah di lahan hutan itu. (SK)

No comments