Breaking News

Budaya Sensor Mandiri, Benteng Terakhir Melindungi Keluarga

Penyerahan Plakat dari LSF kepada Pemerintah Kabupaten Bima.


Bima, Berita11.com— Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia menggelar sosialisasi kebijakan perlindungan masyarakat dari pengaruh negatif film di hotel Marina Kota Bima, Jumat (24/2/2017). Kegiatan diikuti pemerhati film di Kabupaten Bima, sejumlah pejabat dan warga.

Ketua Umum Lembaga Sensor Film RI Dody Budiatman menyatakan  selain melakukan tugasnya untuk menyensor film pra ditayangkan, tugas LSF juga  memahami sebuah film.
“Tidak sekadar menonton dan menayangkan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2014 terkait dengan tugas LSF yaitu melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan  kepada khalayak umum,” katanya seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Armin Farid, S.Sos.      

Secara umum, LSF  juga  menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga independen yang melindungi masyarakat dari pengaruh negatif dari film yang beredar di bioskop maupun televisi di Indonesia. Untuk itu,  sebagai  institusi yang tugasnya menyensor film maka LSF bekerja secara independen  melindungi masyarakat dari pengaruh film yang negatif.

Hal ini sangat penting untuk memertahankan nilai dan karakter bangsa, sekaligus mendorong industri film nasional memiliki daya saing. Selain itu,  LSF juga mempunyai program  sosialisasi sensor mandiri pada berbagai pemangku kepentingan, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, agar masyarakat dapat memilih film yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dody Budiatman berharap, sosialisasi yang dilaksanakan LSF dapat membudayakan sensor secara mandiri. Karena merupakan  benteng terakhir dalam sebuah keluarga untuk menyaring pengaruh-pengaruh buruk dari tayangan film.

“Bersamaan kearifan lokal dan nilai-nilai positif dalam tatanan yang lebih luas yaitu masyarakat akan tetap terpelihara dan terjaga,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman, SH.M.Si menyatakan bahwa keberadaan film  merupakan salah satu media komunikasi massa pandang-dengar, pembinaan dan pengembangannya diarahkan untuk rnampu memantapkan nilai-nilai budaya bangsa, menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempertebal kepribadian dan mencerdaskan bangsa.

Selain itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia  yang pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional. Dengan bertolak dari pedoman tersebut, maka pengaturan perfilman sebagai hasil dan sekaligus cerminan budaya perlu diarahkan sehingga mampu memperkuat upaya pembinaan kebudayaan nasional.

Diakuinya, film juga merupakan sebuah karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman. Film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional.

“Dengan demikian film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi. Film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia,” katanya.  

Menurutnya, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman, memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman, memberikan bantuan pembiayaan apresiasi film dan pengarsipan film, danmemfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman, memberikan bantuan pembiayaan apresiasi dan pengarsipan film,memfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia,  dan dan memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya bangsa di daerahnya.

Hanya saja saat ini, Pemkab Bima baru sebatas menfasilitasi kegiatan-kegiatan pembuatan perfilman, karena keterbatasan dana, pemerintah daerah belum mampu membiayai produksi perfilman dalam skala besar dan dana yang besar.

“Insya Allah Pemerintah Kabupaten Bima akan berupaya untuk membantu dan menfasilitasi kegiatan–kegiatan pembuatan perfilman di daerah dengan mengangkat potensi wisata dan budaya daerah,” katanya.

Wahab berharap  kegiatan yang dilakukan oleh LSF  sebagai wujud kepribadian bangsa. Masyarakatlah yang menilai dan mengapresiasi bentuk tontonan ataupun film yang bermutu dan cocok dengan kepribadian bangsa.


Momentum sosialisasi ditandai  penyerahan plakat dari Ketua Umum Lembaga Sensor Film RI Dody Budiatman kepada Bupati Bima yang diterima oleh Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima H Abdul Wahab Usman, SH,M.Si. plakat juga diterima oleh selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Bima , Sufaidin. (AN)

Baca Juga :

No comments