Breaking News

Desak Penetapan Tersangka Kasus K2, PGMD Gedor Mapolres Dompu

Aksi Massa PGMD Mendesak Penuntasan Kasus K2 Kabupaten Dompu. Foto Syahrul Berita11.com



Dompu, Berita11.com— sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Gerakan Mahasiswa Dompu (PGMD), Rabu (22/2/2017) siang menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Dompu. Mereka mendesak Polda NTB segera menetapkan tersangkat kasus kategori dua (K2) Kabupaten Dompu.

Koordinator lapangan massa, Andi Pratama mengaku heran terhadap kinerja pihak kepolisian dalam menangani kasus K2 Kabupaten Dompu. Masalahnya kasus itu sudah berjalan dua tahun, namun hingga kini belum jelas juntrungnya. Terutama penetapan tersangka dalam kasus itu.

“Tapi anehnya sampai detik ini belum ada penetapan tersangka,” sorot Andi.
Sepengetahuan Andi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah melakukan penhitungan kerugian negara dalam kasus K2. Bahkan, kata dia,  BPKP sudah merilis nilai kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus itu.

“Dari hasil aksi dan audensi kami dengan mereka (PBKP) menyatakan bahwa kerugian negara yang ditemukan sebesar Rp 3,9 miliar,” katanya.

Menurut Andi, dengan adanya hasil hitungan kerugian negara oleh BPKP, seharusnya pihak Polda NTB sudah bisa menetapkan tersangka kasus itu. Namun hingga kini penanganan  masih dalam tahap penyelidikan.

“Apa lagi yang ditunggu. Toh dua alat bukti sudah ada termasuk hasil audit BPKP,” katanya.

Tidak hanya itu,  lanjut Andi, rekomendasi untuk mendesak penetepan tersangka kasus K2 sudah dikeluarkan oleh DPRD Kabuapten Dompu. Bahkan rekomendasi itu sudah ditembuskan oleh DPRD ke Polres Dompu dan pihak terkait.

“Kami sudah delapan kali melakukan aksi untuk rasa di Polda NTB. Namun jawaban mereka  malah menyuruh kami untuk bersabar dengan dalih  masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.

Dia berharap pihak Polda NTB segera menetapkan tersangka dalam kaus K2 Kabupaten Dompu. “Kami berharap kepada Kapolres Dompu  agar bisa menyampaikan aspirasi kami ini ke Polda NTB,” harapnya.

Sementara itu,  Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Arianto SIK, di hadapan massa aksi mengaku bahwa pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan tersangka dalam kasus K2. Sebab,  kata dia,  kasus tersebut dalam penanganan oleh pihak Polda NTB.

“Yang berhak menentukan tersangka kasus K2 adalah Polda NTB," jelas Kapolres Dompu saat beraudensi dengan PGMD di ruang kerjanya, Rabu (22/2/2017).
Mengenai rekomendasi DPRD, Kapolres Dompu mengaku,  bahwa arsip surat rekomendasi didapatkan oleh pihaknya. “Kemarin surat rekomendasi tersebut juga dikirim ke sini oleh pihak DPRD Dompu,” terangnya.

Kapolres Dompu menyakini bahwa penanganan kasus K2 oleh Polda NTB tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. “Proses hukum kasus K2 sampai saat ini tetap berjalan,” paparnya.

Terlepas dari hal itu,  Kapolres Dompu berjanji akan menyampaikan aspirasi yang disuarakan oleh PGMD untuk Polda NTB. “Kami berjanji dalam waktu dekat akan menyampaikan aspirasi teman-teman massa aksi kepada pimpinan di atas,” janjinya. (RUL)  

No comments