Breaking News

Desak Rekomendasi Kasus Korupsi, FRM Seruduk DPRD Kabupaten Dompu

Ilustrasi


Dompu, Berita11.com— Sejumlah massa dari elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Menggugat (FRM) Kabupaten Dompu mendatangi Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, Rabu (8/2/2017). Mereka mendesak legislatif setempat mengeluarkan rekomendasi penuntasan sejumlah kasus korupsi di Dompu.

Massa FRM yang berjumlah 20 orang merupakan gabungan Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan (LP3) yang dikoordinir Irfan H. LS, Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dikoordinir Syarif Bimbim, Independent Commission Against Corruption Indonesia (ICACI) yang dikoordinir Aruji,  Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND) yang dikoordinir Amrin dan  Lembaga Pemuda Anti Korupsi (LAPAK).

Massa mendesak DPRD Kabupaten Dompu segera memanggil dan  mengevaluasi kinerja lembaga penegak hukum di dana Nggahi Rawi Pahu.

Koordinator massa LP3, Irfan H. LS menyatakan kehadiran massa di Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu untuk bertemu langsung  unsur pimpinan legislatif  menindaklanjuti sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Dompu.

Setelah beberapa menit menggelar orasi, awalnya massa ditemui oleh perwakilan anggota DPRD Kabupaten Dompu, Ikhwanudin. Namun massa tak puas dan melanjutkan orasi.
Menurut Irfan,  massa bukan tidak percaya terhadap kinerja Kejari dan Polri. Namun yang menjadi tuntutan mereka rasa peduli dari pihak DPRD sebagai lembaga pengontrol, pelaksanaan pemerintah. “Janga menjadi momok bagi rakyatnya sendiri,” katanya.

Sementara perwakilan Kepolisian Resor Dompu,  IPTU Yulianta menyarankan massa agar  mengutus perwakilan untuk beraudiensi dengan legislatif setempat. Pukul  10.20 Wita, massa kemudian diterima anggota DPRD Dompu di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Dompu  oleh Wakil Ketua II DPRD Dompu, Sirajuddin SH, Ikhwanudin,  Nurdin, Khairil, Jamaluddin dan Sekretaris DPRD, Chaerunnasa.

Koordinator massa LP3, Irfan H. LS menyatakan inti tuntutan massa yaitu detail perkembangan penanganan kasus K2, TMD, Bansos, dan pencetakan sawah baru dan sejumlah kasus lain. “Menjadi pertanyaan kami kenapa biasa seperti itu?” tanyanya.

Sementara  Wakil Ketua II DPRD Dompu Sirajuddin menyatakan, rekomendasi penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang dilaporkan massa sudah dikeluarkan legislatif setempat sejak  9 Januari 2017 lalu. Bahkan sudah dikirimkan hingga ke Presiden RI.

“Lembaga ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi terhadap lembaga hukum. Namun lembaga ini mempunyai fungsi untuk mengawasi terhadap lembaga hukum,” katanya.

Setelah puas berdialog dan membacakan surat rekomendasi, pukul 10.55 Wita massa membubarkan diri dengan tertib. (R)

No comments