HMS2M Desak Perusahaan Tambang Hengkang dari Sumbawa

Iklan Semua Halaman

.

Home

HMS2M Desak Perusahaan Tambang Hengkang dari Sumbawa

Redaksi Berita11
Senin, 13 Februari 2017
16.15
komentarKomentar
Massa HMS2M  Menolak Aktivitas Perusahaan Tambang. Foto Syahrul Berita11.com


Sumbawa, Berita11.com— Sejumlah orang yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sumbawa Selatan Mataram  (HMS2M) menggelar aksi menolak keberadaan perusahaan tambang di Kabupaten Sumbawa, Senin (13/2/2017) pagi. Mereka mendesak pemerintah segera mencabut segala ijin perusahaan tambang karena dianggap merusak lingkungan.

Aksi HMS2M diawali di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, pukul 10.00 Wita. Di dinas ini, massa yang dipimpin Iflan Adinata bersama empat rekannnya menyampaikan sejumlah pernyataan diantaranya menolak keberadaan seluruh perusahaan tambang dan mendesaknya hengkang dari tanah Sumbawa. Selain itu massa menilai aktivitas tambang hanya membawa bencana bagi maasyarakat terutama yang tinggal di bagian Selatan Sumbawa. Aktivitas tambang juga menimbulkan banjir bandang di Kabupaten Sumbawa.

Dalam orasinya Iflan meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa meninjau keberadaan dan fungsi tambang di wilayah Kabupaten Sumbawa. Karena hanya membawa malapetaka dan merupakan sumber bencana bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa.

“Selama ini keberadaan tambang hanya menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.  Begitu juga kenaikan harga Sembako  yang ada di sumbawa,” kata Iflan.
Menurutnya, penolakan terhadap aktivitas tambang merupakan harga mati yang tak bisa dinegoisasi.

Usai menggelar orasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pukul 10.15 Wita massa kemudian melanjutkan aksi di kantor Bupati Sumbawa. Massa menyoal penerbitan ijin tambang di sejumlah wilayah Kabupaten Sumbawa oleh Bupati Sumbawa.

“Perusahaan tambang-tambang di Kabupaten Sumbawa dengan leluasanya melakukan kegiatan dengan merusak lingkungan hingga mengakibatkan bencana alam terjadi di Kabupaten Sumbawa,” kata Iflan.

Dia meminta Bupati Sumbawa agar serius menanggapi persoalan itu dan membahasnya bersama legislator di DPRD Kabupaten Sumbawa. Karena perusakan lingkungan merupakan kejahatan serius yang harus diusut.

Puas berorasi di depan kantor Bupati Sumbawa, pukul 10.35 Wita massa kemudian bergegas menuju kantor PT. Sumbawa Juta Raya di jalan Mangga Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa. Massa meminta perusahaan setempat agar bertanggungjawabb kerusakan lingkungan dan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumbawa.

“Kami minta kepada pihak tambang untuk segera hadir di kantor DPRD Sumbawa guna membahas  dampak dari keberadaan tambang ini.  Apabila tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan melakukan unjuk rasa secara besar-besaran dengan membawa massa yang banyak yaitu masyarakat terkena dampak banjir di wilayah Selatan sumbawa,” ancam Iflan.

Bagaimana respon pihak perusahaan tambang terhadap tuntutan massa? Perwakilan PT Sumbawa Juta Raya, Iskandar meminta massa untuk bersabar. Ia berjanji akan menyampaikan segala tuntutan massa kepada pimpinan perusahaan setempat. Termasuk menginformasikan agar hadir di DPRD Kabupaten Sumbawa membahasa tuntutan massa.
Usai mendengarkan penjelasan pihak perusahaan, pukul 10.55 Wita massa kemudian menuju sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa. Mereka kemudian menggelar orasi di depan pintu masuk utama lantai dua gedung legislator setempat.

 Massa HMS2M mendesak DPRD segera memanggil Bupati Sumbawa dan pimpinan PT SJR dan sejumlah pihak terkait membahas dampak aktivitas tambang di Kabupaten Sumbawa. Beberapa menit setelah menggelar orasi, massa kemudian diterima beraudiensi dengan sejumlah pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Sumbawa.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Ida Rahayu, S.Ap menyatakan, legislator akan menampug aspirasi yang disampaikan massa. Hanya saja DPRD juga memiliki mekanisme yang harus dipatuhi bersama.

Ia mengisyaratkan, dalam waktu tak lama lagi DPRD Kabupaten Sumbawa akan memanggil sejumlah pihak terkait membahas penolakkan terhadap aktivitas tambang. Mengenai permintaan pencabutan ijin tambang, menurutnya merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan berkaitan dengan dugaan aktivitas penembangan kayu oleh perusahaan tambang merupakan urusan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Setelah duduk bersama dan berdialog puluhan menit, massa dan DPRD sepakat akan menggelar pertemuan lanjutan. Setelah itu, pukul 12.50 Wita, massa membubarkan diri. (RUL)