Breaking News

Ingin Alih Status jadi ASN Kemenkum HAM? Ini Syaratnya!

ASN Kabupaten Bima Berdiri saat Upacara Berlangsung. Ilustrasi/ Foto Berita11.com


Bima, Berita11.com— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat menawarkan kesempatan bagi Aparatur Sipil (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima untuk beralih status menjadi ASN Layanan Terpadu Satu Pintu (LPSP) dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Armin Farid, S.Sos mengatakan, penawaran alih status ASN berdasarkan surat Kementerian Hukum dan HAM wilayah NTB Nomor W21.KP.04.01-276, tanggal 16 Februari 2017.

Permintaan itu sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman (Momerandum of Understanding/ MoU) 10 kepala daerah se-NTB dengan Gubernur NTB yang disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,  7 November 2016 lalu. MoU itu sesuai surat Direktur Jendral Imigrasi  Nomor : IMI.2.UM.01.01-3.1397 tanggal 2 Desember 2016 tentang keikutsertaan fungsi imigrasi pada layanan terpadu satu pintu dan layanan terpadu satu atap.

“Bagi para ASN yang berminat alih status dari ASN Pemkab Bima untuk menjadi ASN di Kementrian Hukum dan HAM dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus,” ujar Armin, Selasa (28/2/2017).

Armin menyebut, pesyaratan umum yang perlu dilengkapi yaitu surat permohonan mutasi, foto copi SK CPNS dilegalisir, foto copi SK PNS dilegalisir, foto copi SKKP terakhir legalisir, foto copi conversi NIP terakhir legalisir, foto copi Karpeg legalisir, foto copi ijazah legalisir, SKP/PPKP 1 tahun terakhir, dan surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, sedangkan persyaratan khusus adalah pendidikan minimal D-3 Akuntasi, Komputer, TI, Bahasa, Manajemen,  Manajemen Keuangan dan Ilmu Komunikasi, pangkat minimal II/b dan maksimal Iid,usia maksimal 35 tahun. Selain itu harus mampu mengoperasikan komputer dan menguasai MS Office minimal MS. Word, Excel dan Power Point serta tidak bertato.

“Berkas usulan disampaikan kepada kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Selain itu, ASN yang berminat bisa mengontak Puan Rusmayadi, SH 087864087999. Permohonan alih status tersebut akan diseleksi oleh Tim Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebelum dilanjutkan kepada pembina kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM. (AN) 

No comments