Breaking News

Lutfi: Wajah Pers Indonesia sekarang seperti Jaman Orde Baru

Ilustrasi


Kota Bima, Berita11.com— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Muhammad Lutfi SE menilai wajah pers Indonesia sekarang tak ubahnya ketika rezim kekuasaan Orde Baru karena berada pada lingkaran kepentingan.

Tidak banyak pers kini  mampu menghadirkan liputan mendalam (investigasi) dan litigasi sehingga tidak memperoleh substansi persoalan di tengah masyarakat dan pada pelaksanaan pemerintahan. Padahal sesuai Undang-Undang Pokok Pers, pasca tumbang rezim Orba, pers diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menyampaikan suara kebenaran, suara keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat.

“Jadi yang ada adalah unsur kepentingan. Unsur kepentingan sesaat yang sudah terkontaminasi. Membokar kasus yang dipakai adalah insan pers. Wajah pers kembali yang saya liat wajah pers ketika di jaman Orde Baru. Wajah pers yang memberikan  memori, seremoni jadi acara itu dibungkus, substansinya tidak dapat. Proses investigasi, litigasinya tidak dapat,” katanya.

Menurut mantan pemimpin perusahaan Tabloid Politik Indonesia 1999-2008 ini, fakta itu menjadi tamparan sehingga kadang pers tidak dipercayai oleh masyarakat sebagai agen perubahan. “Intinya menggugat mengembalikan peran pers, media yang sesungguhnya. Media ini sebagai corong perubahan bangsanya,” katanya.  

Dikatakan dia, pada jaman Orba, berbagai elemen mulai dari pemuda dan mahasiswa dikoordinir di bawah organsasi kepemudaan atau KNPI, sedangkan umat Islam oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sementara pers juga oleh organisasi.  Setiap kelompok memiliki saluran atau kanal yang dikendalikan oleh penguasa, sehingga ketika itu stabilitas politik dan keamanan terjaga. Namun sejak memasuki era reformasi semuanya dilepas sehingga bergerak berdasarkan naluri masing-masing.

“Sehingga improvisasi apapun tidak aturan main. Peran negara di dalamnya lumpuh, negara hanya melaksanakan produk Undang-Undang kadang-kadang dikasi kadang-kadang tidak. Inilah yang membuat kami anggota DPR RI pentingnya menyosialisasikan empat pilar kebangsaan ini dilaksanakan teman-teman pers,” kata Lutfi.

Lutfi mengaku juga melihat perubahan perilaku masyarakat yang awalnya membaca media cetak beralih ke media online dan sosial media. Bahkan jumlahnya lebih masif ketimbang media cetak. Namun di tengah derasnya informasi melalui sosial media juga melahirkan masalah baru seperti penyalahgunaan sosial media sehingga membuat legislatif menggodok produk hukum baru tentang Undang-Undang Tentang Informasi dan Transanksi Elektronik. (US)

Baca Juga :

No comments