Breaking News

Mahasiswa dan Karang Taruna Desak Penghentian Pungli Prona

Aksi Massa di Depan Kantor Desa Rora, Kamis (16/2/2017). Foto Berita11.com


Bima, Berita11.com—  Sahasiswa dan anggota Karang Taruna Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, menggelar aksi unjuk rasa di tengah ruas jalan depan kantor desa setempat, Kamis (16/2/2017) pagi. Mereka menyorot pelaksanaan program nasional (Prona) sertifikat di desa setempat yang diduga  sarat pengutan liar (Pungli).

Koordinator aksi, Irawan menuding praktik liar pemungutan terhadap kegiatan Prona masih terjadi di Desa Rora. Pungutan berkisar Rp250 ribu per bidang tanah. Selain itu, masyarakat yang hendak mengambil sertifikat dibebankan biaya pengambilan Rp30ribu- Rp50 ribu. Padahal sesuai ketetuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) hasil penjabaran dari Perpres Nomor 20 Tahun 2015, seluruh biaya pendaftaran, pengukuran dan pemeriksaan gratis.

“Namun ironisnya yang terjadi diduga ada kekeliruan dari kinerja oknum pemerintah yang memanfaatkan di luar ketentuan BPN. Ada oknum yang melakukan pungutan tidak sesuai dengan ketentuan BPN,” katanya.

Baca Juga:



Dalam aksinya massa juga mendesak laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan desa pada tahun 2015-2016. Selain berorasi secara bergantian, massa juga membagikan selebaran pernyataan sikap kepada pengendara yang melintas di jalan negara depan kantor Desa Rora.

Hingga 30 menit menggelar aksi, tak ada satupun perwakilan Pemerintah Desa Rora yang menemui massa. Aksi juga luput dari pengawalan aparat keamanan. Kendati tanpa pengawalan aparat, aksi massa berlangsung tertib.

Bagaimana respon Pemerintah Desa Rora terkait tudingan massa?  Kabid  Pelaporan dan Perencanaan  Desa Rora Kecamatan Donggo, Haerul Sirih  mengatakan penggunaan APBDes Rora tahun 2015 dan pungutan Prona sepenuhnya merupakan tanggung jawab penjabat kepala desa sebelumnya.

Menurutnya, tuntutan massa yang meminta laporan penggunaan APBDes Rora 2016 tidak jelas. Karena pengunjuk rasa tidak menyebut secara rinci item yang diminta, sehingga pemerintah desa setempat tidak bisa menyiapkan laporan yang didesak massa.

 “Anggaran tahun 2015 dan Prona itu dilaksanakan oleh penjabat kepala desa dulu. Kami tidak tahu itu. Kemudian untuk tahun 2016 pada item mana yang harus pemerintah desa siapkan Ini kan kami tidak tahu,” ujarnya.

Herul Siri malah menyebut jika aksi mahasiswa di depan kantor Desa Rora tidak sesuai prosedur. Karena tidak ada pemberitahuan tertulis kepada pihak pemerintah desa. Padahal sebelum aksi itu, Pemdes setempat telah menyarankan kepada kelompok mahasiswa dan Karang Taruna agar menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah desa. (US/ID)

No comments