Breaking News

Perda Disiapkan, Perusahaan tak Bayar Upah Sesuai Ketentuan Dijerat

Drs Jufri, M.Si. Foto Berita11.com


Kota Bima, Berita11.com—  Setelah Januari 2017 lalu terbentuk, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bima membuat berbagai terobosan (start up). Salahsatunya berupaya melindungi tenaga kerja. Dinas setempat akan mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Pekerja.

Kepala Disnaker Kota Bima, Drs Jufri, M.Si mengatakan, regulasi akan itu akan memuat berbagai ketentuan, terutama tentang hubungan industrial. Selain itu perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak. Perda juga akan mengatur tentang sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayar upah karyawan sesuai standar upah minimum regional (UMR) dan  upah minimum provinsi (UMP) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait.

“Akan segera kita usulkan, nanti setelah jadi akan diikuti dengan Perwali (Peraturan Wali Kota) sebagai aturan turunannya sebelum diterapkan. Kami optimis itu bisa dituntaskan,” katanya kepada Berita11.com di Disnaker Kota Bima, Senin (27/2/2017).

Menurut Jufri, setiap perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang diatur dalam Perda, maupun aturan lebih tinggi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah akan dievaluasi. Salah satu sanksi terberat yang ditrapkan, Disnaker akan merekomendasikan pencabutan ijin perusahaan. Karena eksitensi perusahaan tidak hanya ditentukan legalitas badan hukum, tapi harus melaksanakan seluruh koridor yang tetapkan pemerintah termasuk tentang standar upah minimum.

“Di dalam Perda akan memuat hak pekerja dan kewajiban perusahaan. Termasuk hak pekerja perempuan dan anak,” katanya.

Untuk tahap awal sebelum Perda rampung, Disnaker mendata seluruh tenaga kerja di Kota Bima dan berbagai permasalahan tentang ketenagakerjaan. (US)



No comments