Breaking News

PGMGR Tolak KenaikanTarif, Tuntut Upah Nasional

Aksi yang Digelar PGMGR Sumbawa. Foto Syahrul Berita11.com


Sumbawa, Berita11.com— Massa yang mengatasnamakan Persatuan Gerakan Mahasiswa dan Gerakan Rakyat (PGMGR) Kabupaten Sumbawa menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Jam Gadang, Jalan Sudirman Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa, Rabu (1/2/2017). Mereka menolak kenaikan sejumlah tarif seperti listrik, STNK dan BPKB.

Selain itu, massa yang dikoordinir Abeng juga  menuntut pemerintah agar memberikan jaminan pendidikan yang layak dan merata tanpa liberalisasi. Menjalankan Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Desa, mencabut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20, Undang- Undang No 12/2012 Tentang Perguruan Tinggi, Permenristek Dikti/2002,UKT/BKT Tahun 2016.

Massa juga menuntut agar pemerintah memberikan subsidi dan jaminan harga untuk petani, mewujudkan upah layak nasional Rp3,7 juta. Menurut massa, solusi untuk sejumlah persoalan yang dihadapi Indonesia sekarang, perlu adanya nasionalisasi aset-aset vital di bawah kontrol rakyat, reformasi agraria sejati. Selain itu pemerintah perlu membangun industri nasional yang kuat dan mandiri, mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah,demokratis dan bervisi kerakyatan tanpa syarat, membangun alat politik alternatif bagi rakyat.

Menurut Abeng, perkembangan kapitalisme yang ditandai krisis ekonomi global yang semakin akut, sampai hari ini masih berusaha mencari obat pemyembuh untuk menyelamatkan perekonomian yang ada di negara-negara Eropa. Sehingga berimbas pada perekonomian di seluruh Negara yang ada di dunia. Upaya menyelamatkan krisis tersebut adalah mendorong kesepakatan internasional lewat Trans Pasifik Parthersip (TPP), Asean RCEP dan masyarakat Ekonomi Asean (MEA)  dengan jalan mendorong negara yang terlibat dalam perjanjian untuk meliberalisasi semua sektor publik,  menjadi negara yang bebas investasi.  

Menurut dia, kondisi NTB sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah, tetapi kekayaan itu justru dikuasai oleh asing. Itu terbukti lewat penguasaan pertambangan NNT dan  pengelolaan tempat pariwisata di hampir semua tepi pantai yang dikuasai Amerika, Australia, Cina dan negara lainya.

Dikatakannya, pemerintah NTB tidak mampu menjawab kesejateraan rakyat. Petani tidak pernah mendapat subsidi dan jaminan harga pascapanen, buruh ditekan UMP yang berkisar Rp1,6 Juta. Selain itu KMK tidak pernah dijawab lapangan pekerjaan sehingga banyak pengangguran dan TKI yang di okspor oleh pemerintah provinsi.

Abeng menilai sejumlah regulasi baru tentang pendidikan telah mengubah paradigma pendidikan dengan logika yang cenderung kapitalistik sehingga berorentasi pada untung dan rugi (profit oriented). Saat ini,  kebijakan  pendidikan hanya mengukur sejauh mana peserta didik memiliki uang untuk dapat mengaskes pendidikan.

Padahal menurutnya, setiap tahun berdasarkan laporan BPS NTB angka putus sekolah semakin meningkat karena alokasi APBD hanya 1,57 Persen. Sehingga jika dikakulasikan masing–masing peserta didik yang berusia produktif SD, SMP dan SMA hanya mendapat Rp40 ribu per semester. Hal itu semakin menunjukan bahwa pemerintah daerah belum menjawab kebutuhan pendidikan rakyat.

“Maka tidak heran indeks prestasi manusia di NTB masih urutan ke 33 dari 34 provinsi,” katanya. (RUL)

No comments