Breaking News

Soal Pelecehan Simbol Negara, Penegak harus Konsisten!

Anggota DPR RI H Muhammad Lutfi saat Memaparkan Materi Tentang Empat Pilar Kebangsaan.


Kota Bima, Berita11.com— Anggota DPR RI, H Muhammad Lutfi, SE meminta seluruh pihak terkait agar konsisten menegakkan produk hukum terkait pelecehan bendera atau simbol negara. Jangan sampai ada diskriminasi, tapi ditegakkan secara konsisten. Itu disampaikan Lutfi saat sosialisasi empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, di hotel La Ila Kota Bima, Selasa (14/2/2017).

Anggota Fraksi Golkar di DPR RI ini menyatakan, persoalan terkait pelecehan lambang negara menggambarkan seseorang tidak memiliki wawasan kebangsaan. Kasus pelecehan serupa pun sudah muncul ketika awal era reformasi, saat euforia luar biasa pasca jaman Orde Baru.  

Tiba-tiba hari ini terjadi diskriminasi, siapa pun bisa diberikan. Kalaupun konsisten lakukan!, jangan hanya sesaat kaitan dengan kepentingan, politik bisa dijustifikasi,” katanya.

Lutfi menjelaskan, sosialisasi sosialisasi empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sangat penting dilaksanakan dan merupakan tugas konstitusi. Pada jaman Orde Baru, wawasan kebangsaan sangat kental disampaikan kepada masyarakat terutama pelajar melalui Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4). Namun sejak memasuki era reformasi dianggap sebagai pemaksaan ideologi.

“Padahal sesungguhnya ideologi tidak bisa dipaksa tapi keharusan sebagai satu bangsa, pasti pilih ideologi negara. Wajib masyarakat memahami ideologi, karena suatu bangsa yang tidak memiliki ideologi, maka bangsa itu tidak memiliki arah dan tujuan,” katanya.

Karena ideologi merupakan sumber dari segala hukum. Maka segala produk hukum yang dirumuskan oleh legislatif pusat hingga daerah tidak boleh bertolak belakang dengan ideologi Pancasila.

“Tujuannya sama dari sila pertama hingga kelima tujuan berbangsa dan bernegara. Begitu juga dalam produk-produk hukum yang dibuat tidak bertabrakan dengan ideologi,” kata Lutfi.

Menurut dia, bentuk negara dan Undang-Undang Dasar bisa saja diubah jika ada konsesus. Namun sesuai kesepakatan bersama, ideologi tetap berpijak pada Pancasila. Hal itulah yang mendorong DPR/ MPR RI mengambil peran menyosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada masyarakat. Sasaran utamanya usia remaja atau siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). (US)

No comments