Breaking News

191 Desa di Kabupaten Bima Wajib Sampaikan Ulang SPJ Tahun 2016

Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima. Foto Berita11.com


Bima, Berita11.com— Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) meminta 191 desa di Kabupaten Bima menyampaikan ulang laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran tahun 2016. Batas waktunya 10 April 2017, jika tidak pemerintah desa tak dapat mencairkan anggaran untuk pelaksanaan program fisik.

Kepala Bidang Pemerintah Desa DPMDes Kabupaten Bima, Faisal SE, MM mengatakan, dinas setempat telah melayangkan surat untuk seluruh desa di Kabupaten Bima. 
Sebelumnya 191 desa itu sudah menyelesaikan SPJ. Namun karena seluruh dokumen itu sudah direndam banjir, maka setiap desa wajib menyampaikan ulang laporan penggunaan anggaran tahun 2016 termasuk bukti fisik realisasi penggunaan semester terakhir tahun 2016.

“Jika sampai tanggal tersebut belum disampaikan maka mereka tidak bisa mencairkan anggaran,” katanya di DPMDes, Kamis (23/3/2017).

Diakuinya, masalah SPJ penggunaan anggaran tahun 2016 yang belum rampung tak sepenuhnya kesalahan pemerintah desa. Karena sebelumnya hampir seluruh desa sudah menyampaikan SPJ. “Itu karena seluruh dokumen SPJ kemarin sudah rusak direndam banjir. Sudah tidak ada lagi,” katanya.

Kendati secara umum dana desa dari APBN (DDA) belum cair, Faisal memastikan anggaran untuk kebutuhan gaji aparatur desa, kepala dusun, Ketua RT, RW dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) tetap bisa dicairkan setiap bulan. Sesuai jadwal, pencairan DDA bisa dilakukan Maret dan Agustus 2017.

Saat ini DPMDes juga sedang menunggu regulasi yang mengatur teknis pelaksanaan program fisik di desa yaitu Peraturan Bupati (Perbub). Sebelumnya 50 desa memang sempat menjadi temuan BPK RI terkait item pembayaran jasa konsultan teknis. Namun untuk mengatasi masalah itu, DPMDes menyiapkan payung hukum sebagai rujukan bagi pemerintah desa. (US)

No comments