Akhir Maret, BPKP Serahkan Dokumen Kerugian Negara Kasus K2 ke Polda NTB

Auditor BPKP NTB saat Diwawancarai Reporter Berita11.com.

Mataram NTB,  Berita11.com—  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB, dalam waktu dekat akan menyerahkan secara resmi dokumen hasil hitungan kerugian negara dalam kasus Calon Pengawai Negeri Sipil Katagori Dua (CPNS K2) Kabupaten Dompu kepada Polda NTB.

Saat ini pihak BPKP NTB tengah merampungkan penghitungan terkait kerugian negara dalam kasus tersebut. “Akhir bulan ini kami akan menyerahkan hasil itu (dokumen hasil hitungan kerugian negara kasus CPNS K2 Kabupaten Dompu,Red) ke penyidik (Polda NTB),”  ujar Auditor BPKP NTB, Drs. Setyo Basuki, saat diwawancarai Berita11.com di kantor BPKP Provinsi NTB,  Jumat (24/3/2017).

Baca Juga:

Desak Penetapan Tersangka Kasus K2, PGMD Gedor Mapolres Dompu

Tagih Penuntasan Kasus K2 Dompu, ICACI akan “Turun Jalan”

Massa 134 CPNS K2 Kabupaten Dompu Desak Penanganan Dugaan Pemalsuan SK

Bupati Dompu Tanggapi Dingin Putusan soal K2

Diakui Setyo, peran BPKP dalam kasus CPNS K2, sifatnya membantu Polda NTB untuk menghitung kerugian negara. Atas dasar itu  pihaknya  langsung menerbitkan surat tugas untuk anggotanya  menindaklanjuti permintaan dari Polda NTB.

“Bulan Desember tahun lalu kami menerbitkan surat tugas kepada tim audit untuk melakukan audit pengitungan kerugian negara dalam kasus itu (CPNS K2 Dompu). Bahkan saat itu kami sudah turun langsung ke Dompu selama kurang lebih satu minggu guna untuk klarfikasi," jelasnya.

Ketika turun ke Dompu, saat itu sasaran klarfikasi BPKP NTB yaitu  sebanyak 134 orang CPNS. Namun saat itu yang hadir  lebih kurang hanya 80  CPNS. “Kemarin kami juga di bantu oleh teman-teman penyidik. Karena sebelumnya 134 orang tersebut sudah di-BAP oleh mereka," terang Setyo.

Diakui dia, penanganan penghitungan kerugian negara atas kasus K2 Kabupaten Dompu sedang dalam tahap finalisasi. Kendati demikian,   laporan terkait pemeriksaan itu sudah ada. “Saat ini kami hanya memeriksa dan melihat kembali dokumen untuk mencari apa yang harus disempurnakan. Sebab selama ini tugas seperti ini harus dilakukan dengan teliti dan serba hati-hati,”jelasnya.

Setyo memastikan akhir Maret 2017 ini  dokumen yang berisi laporan hasil pengitungan kerugian negara akan diserahkan oleh pihaknya kepada Polda NTB. “Kita lihat saja akhir bulan nanti,” imbuhnya.

Berapa  jumlah kerugian negara dalam kasus CPNS K2 Kabupaten Dompu? Setyo enggan membeberkannya karena BPKP  tidak memiliki kewenangan mengekspose ke publik.

“Kami tidak memiliki kewenangan untuk memberitahukan berapa jumlah kerugian negara. Kalau pak wartawan mau, silakan wawancara langsung Polda NTB, setelah kami sudah menyerahkan dokumen itu kepada mereka,” saranya. (RUL)