Breaking News

BPKP Tepis Isu Kerugian Negara Kasus CPNS K2 Mencapai Rp3,4 Miliar

Kantor BPKP NTB di Jalan Majapahit Kota Mataram. Foto Syahrul Berita11.com


Mataram NTB, Berita11.com— Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB membantah isu yang menyebutkan bahwa kerugian negara akibat kasus CPNS K2 Kabupaten Dompu mencapai Rp3,4 miliar. Apalagi BPKP tidak memiliki kewenangan mengumumkan nilai kerugian atas hasil audit kepada publik.

“Kami dari BPKP tidak pernah menyatakan ke publik bahwa kerugian negara yang di timbulkan dalam kasus CPNS K2 itu senilai Rp3,4 miliar. Sebab mengenai angka (kerugian negara,  Red)  bukan kompetensi BPKP. Di dalam kode etik kami tidak boleh mengemukakan ke publik tentang berapa nilai kerugian negara tersebut,” jelas Auditor BPKP NTB, Drs. Setyo Basuki, saat diwawancarai Berita11.com di kantor BPKP Provinsi NTB,  Jumat (24/3/2017).

Menurut Setyo,  BPKP  sifatnya hanya membantu penyidik Polda NTB. Jadi,  yang berhak menginformasikan  nilai kerugian negara  adalah pihak Polda NTB. “Intinya yang berhak menyampaikan mengenai item itu adalah penyidik," katanya.

Setyo mengaku bingung terhadap  informasi yang menyebut nilai kerugian negara atas kasus K2 Kabupaten Dompu  mencapai Rp3,4 miliar. 

“Kami saja bingung dari mana informasi mengenai jumlah atau nilai itu. Padahal kami selama ini tidak pernah mengekspose nilai kerugian negara tersebut,” pungkasnya. (RUL)


No comments