Breaking News

Gaji Staf di Pemkot Bima bisa Lebih Tinggi dari Pejabat, ini Alasannya

CPNS Kota Bima saat Menerima SK Pengangkatan dari Wali Kota Bima.


Kota Bima, Berita11.com— Mulai tahun 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bima akan menerapkan sistem baru untuk penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem itu memungkinkan staf di birokrasi memiliki gaji lebih tinggi dibandingkan pejabat atau atasannya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, Drs H Supratman, M.Ap, menjelaskan, sistem penggajian baru tidak hanya didasari oleh masa kerja dan golongan, namun dilihat dari beban kerja (kinerja) dan tingkat harga di daerah. Pada tahap awal, BKD dan Bagian OPA Setda Kota Bima akan melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

“Gaji bawahan bisa lebih besar ketimbang pimpinan manakala kinerja bawahan bagus dibandingkan pimpinan. Status SKPD tidak berpengaruh karena bergantung beban kerja,” ujar Supratman kepada Berita11.com di BKD Kota Bima, jalan Soekarno-Hatta Kota Bima, Senin (13/3/2017).

Kendati penerapan sistem gaji baru itu akan diterapkan pada tahun 2018 atau menunggu penandatangan Peraturan Pemerintah (PP) oleh Presiden Jokowi. Namun Pemkot Bima akan lebih awal menerapkan sistem laporan kinerja secara online (E-kinerja). Secara rutin setiap hari ASN diwajibkan menyampaikan laporan kinerja kepada BKD melalui aplikasi E-kinerja yang terintegrasi pada  Daring atau website resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Menurut Supratman, sistem baru tersebut memungkinkan atasan langsung ASN, pembina kepegawaian atau kepala daerah dan masyarakat bisa mengakses langsung laporan hasil kinerja pegawai. Setelah itu, pencocokan uraian tugas dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) ASN akan diawasi dan dievaluasi oleh tim yang dibentuk BKD sebagai dasar bahan untuk penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Jika kinerja ASN tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka tim bisa langsung melakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

“Target BKD dua bulan ke depan. Kita sudah rapat-rapat dengan teman-teman yang ahli IT supaya kita mengawasi kerja pegawai melalui E-kinerja ini,” jelas Supratman.

Diakui mantan Sekretaris DPRD Kota Bima ini, selama ini, pemotongan TKD sudah diterapkan di Kota Bima untuk ASN yang melanggar ketentuan disiplin. Pemotongan itu berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak), maupun laporan absensi pegawai melalui sistem print sidik jari (finger print). Namun sistem itu tidak efektif, karena bisa saja ASN yang memiliki kinerja lebih baik, namun ketika Sidak ijin keluar kantor karena sedang memiliki kesibukan mendadak.

“Tetapi finger print itu diolah lagi dengan manual untuk satu bulan, di situ bisa main. Demikian juga Sidak kita. Sidak itu kelemahannya manakala orang yang rajin ketika itu mereka ijin atau tidak ada di kantor, maka rugilah dia, kasihan. Kalau denga cara ini enak, tidak ada yang dirugikan. Nanti kelihatan laporannya, jam dan tanggalnya,” jelas Supratman.

Supratman menambahkan, penerapan E-kinerja di Kota Bima akan diawali penetapan regulasi pendukung, minimal Peraturan Wali Kota (Perwali) Bima. hasil laporan kinerja pegawai juga akan menjadi rujukan untuk penentuan usulan kenaikan pangkat dan golongan ASN. Bagi ASN termasuk pejabat yang berkinerja buruk sebaiknya tidak bermimpi untuk naik pangkat. (US)


No comments