Breaking News

Ini Jawaban Pemkab Dompu soal Tudingan Amapetra

Amapetra saat Beraudiensi dengan Sekda Kabupaten Dompu. Foto Syahrul Berita11.com


Dompu, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu merespon sorotan massa Amapetra yang menggelar aksi unjuk rasa di Sekretariat DPRD dan kantor Pemkab Dompu, Senin (6/3/2017).
 
Sekretaris Daerah H Agus Buchari, SH, M.Si membantah terjadi penggelembungan (mark up) pada proyek pembangunan kantor Bupati Dompu. Anggaran Rp72 miliar tidak hanya untuk pembangunan kantor Bupati, melainkan termasuk berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


Baca Juga:


“Anggaran Rp72 milyar itu yang sebenarnya bukan anggaran pembangunan kantor bupati saja. Melainkan juga untuk pembangunan kantor lainnya yang ada di Pemda Dompu,” katanya saat beraudiensi dengan massa Amapetra.

Agus Buchari juga menegaskan bahwa tidak ada perpedaan persepsi antara pemerintah dengan legislatif pada pengalokasian anggaran maupun pembangunan daerah. Jika pun ada pihak yang melihat itu, masalah itu hanya merupakan dinamika atau kegagalan komunikasi (miss comunication) antara eksekutif dan legislatif.

“Pertama pendekatan perencanaan yaitu Musrembang Kabupateb Dompu. Kedua Perencanaan teknokrat, pendekatan politis. Setelah itu turunnya surat dari Menteri Keuangan termasuk DAU,  DAK, dana bagi hasil dan dana-dana lain,” jelasnya.

Agus menegaskan tudingan dan persepsi berbagai pihak yang mengganggap terjadi mark up pembangunan kantor Bupati Dompu, adalah pernyataan sesat.

Saat audiensi berlangsung, perwakilan Amapetra Dompu, Edi Chandra  menilai bahwa ada ketidakharmonisan misi antara legislatif dan Pemkab Dompu, sehingga saat pembahasan anggaran terjai tumpang tindih.

Audiensi massa Amapetra dengan pihak Pemkab Dompu dikawal aparat Kepolisian Resor Dompu dan diikuti Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu. Audiensi dipimpin Sekda Kabupaten Dompu, H Agus Buchari, SH, M.Si. (RUL)

No comments