Breaking News

Ini Kronologis Kasus K2 Dompu hingga Bergulir ke Polda

GEBPMDA saat Menggelar Aksi Belum Lama ini./ Ilustrasi.


Mataram NTB, Berita11.com— Kasus Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori dua (CPNS K2) Kabupaten Dompu menjadi atensi sejumlah pihak. Tidak terkecuali Gerakan Bersama Pemuda Mahasiswa Dompu (GEBPMDA) yang sejak awal konsen mengawal kasus tersebut. GEBPMDA mengungkapkan kronologis awal hingga kasus itu bergulir.

Ketua Umum GEBPMAD, Syahrurramadan, mengungkapkan sesuai penelusuran GEBPMAD, proses dan tahapan pengakatan CPNS honorer K2  berawal pada Maret tahun 2012 lalu yang diawali proses rekam data induk (database) honorer K2. Setelah itu, 16 April tahun 2012 dilanjutkan penyusunan formulir THK II.  Tak lama, pada 28 April 2012 tahapan selanjutnya pembentukan tim seleksi administrasi. Kemudian pada 19 Mei 2012 dilanjutkan proses verifikasi dan validasi THK II.

Pada tanggal 24 Januari 2013 prosesnya dilanjutkan tahapan penyerahan data hasil verifikasi dan validasi kepada Kemenpan RB. Pada 9 Oktober 2013,  Kemenpan RB kemudian mengumumkan data normatif THK II yang lulus administrasi sejumlah 1.548 honorer. Sementara pada 3 November 2013 dilanjutkan pelaksanaan tes akademik oleh Kemenpan RB. Berselang beberapa bulan kemudian, 9 Febuari 2014 Kemenpan RB mengumumkan jumlah honorer K2 yang lulus tes akademik sebanyak 390 orang melalui sistem ujian online.

Menurut Syahrurramadan, pada 14 Februari 2014, Bupati Dompu menetapkan nama-nama honorer K2 yang lulus tes akademik. Setelah itu, 21 Maret 2014 setelah melalui verifikasi dan validasi terjadi perubahan. Pada 10 Mei 2014 prosenya CPNS K2 dilanjutkan penyampaian hasil verifikasi dan validasi oleh tim dengan menetapkan sejumlah 134 honorer yang tidak memenuhi kriteria (TMK).

Pada 31 Mei 2014, BKD Kabupaten Dompu mengusulkan penetapan NIP secara kolektif kepada BKN. Setelah itu, 31 Mei 2014 Bupati Dompu mengusulkan penetapan NIP secara perorangan kepada BKN. Tak berselang lama, 30 Juni 2014 Kemenpan RB mengeluarkan surat rekomendasi untuk verifikasi dan validasi terhadap 390 CPNS K2 yang harus dilaksanakan secara tuntas.

Pada 21 Sepetember 2015 Bupati Dompu  mengangkat 390 CPNS sesuai SK pengangkatan  yang belaku mundur per 1 Agustus 2014. Beberapa tahun kemudian atau 9 September 2016, BKN menyampaikan surat penolakan nota persetujuan penetapan NIP terhadap terhadap 134 CPNS kepada Bupati Dompu. Setelah itu, 30 September 2016 Bupati Dompu menghentikan gaji 134 CPNS dan pada 5 Oktober 2016 Bupati Dompu mengeluarkan SK pembatalan 134 CPNS yang tidak memenuhi kriteria (TMK).

“Proses dan tahapan pengakatan CPNS honorer K2 Dompu tersebut dari hasil data dan analisis kami itu dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menilai letak perkara yang menjadi dasar timbulnya masalah hingga adanya pembatalan SK CPNS terhadap 134 honorer yang tidak memenuhi kriteria,” ujar Syahrurramadan kepada Berita11.com di depan kantor BPKP NTB, Jumat (24/3/2017).

Diungkapkannya, untuk mengetahui karuk-maruk  masalah  CPNS K2 Kabupaten Dompu, GEBPMAD melakukan kajian satu per satu  tahapan pengangkatan CPNS K2 Kabupaten Dompu. “Dengan demikian hal-hal yang kami anggap telah melanggar prosedur dan peraturan yang ada dapat disimak dalam penyajian kami,” katanya.

Menurut Syahrurramadan,  munculnya hasil verifikasi dan validasi terhadap honorer K2 yang telah lulus mengikuti tes dan penetapan 134 orang yang tidak memenuhi kriteria bisa memantik pertanyaan dan alur berpikir secara mundur.  Karena proses terhadap dokumen tenaga honorer telah melalui tahapan seleksi administrasi sebelum tes akademik, sehingga aneh jika kemudian 134 honorer malah ditetapkan tidak memenuhi kriteria setelah proses verifikasi dan validasi database terhadap 390 honorer yang lulus tes akademik.

“Pertanyaan ini langsung mengarah pada jawaban yang sederhana,  bahwa pelaksanaan seleksi administrasi tahap awal telah terjadi proses yang tidak benar. Di mana pada proses ini dapat diindikasikan adanya pratik manipulasi database yang dilakukan, sehingga 134 honorer TMK dapat maju ke tahap berikutnya,” katanya.

Menurut dia, jika tahapan seleksi administrasi sudah dilakukan secara profesional sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Kepala BKN RI Nomor 30 Tahun 2007, maka seharusnya secara otomatis 134 TMK telah tereliminasi pada tahap awal. Hasil verifikasi dan validasi semestinya harus dijadikan acuan oleh bupati, ketika mengeluarkan kebijakan pengangkatan CPNS, terhadap 134 honorer TMK.

“Jika ini dibiarkan, maka sama halnya bupati telah meremehkan keberadaan peraturan tentang pengakatan CPNS terutama mengenai pasal 1 dan 2 PP Nomor 56 Tahun 2012. Peraturan ini  jelas menegaskan bahwa pengangkatan CPNS harus dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga ke depan tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan hak orang lain,” katanya.

Walaupun sudah melalui verifikasi dan validasi oleh tim, masalah pengangkatan 134 TMK menjadi CPNS,  menyimpang dari peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan negara harus menanggung pembayaran gaji  terhadap 134 honorer TMK yang dinilai “abal-abal.

Syahrurramadan mengatakan, pengangkatan CPNS K2 Dompu dilaksanakan pada September 2015 merupakan hal aneh. Karena yang tertera dalam SK CPNS per Agustus 2014.  Artinya,  ada selang waktu selama satu tahun di antara pengangkatan dan penetapan SK CPNS. Persoalan waktu penetapan SK CPNS sangat kohoren dengan kebijakan- kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan hak CPNS, salah satunya mengenai kebijakan pembayaran gaji CPNS.

Kendati kedudukan SK CPNS bukanlah sebagai syarat utama menentukan kebijakan pembayaran gaji CPNS. Namun memiliki keterkaitan  yang sangat melekat dengan syarat utamanya yakni penerbitan Surat Pernyataan untuk melaksanakan tugas (SPMT) yang di keluarkan oleh istansi wilayah penempatan kerja. Sehingga penting untuk menanyakan kejelasan mengenai kapan SPMT itu dikeluarkan.

“Jika perbitan SPMT dilaksanakan pada November 2015, berati pembayaran gaji CPNS sudah sesuai dengan ketentuan dikeluarkan SPMT. Karena gaji CPNS Dompu mulai dibayar bulan Januari sampai Desember 2016 plus sisanya bulan November-Desember 2015. Namun apabila SPMT diterbitkan sebelum bulan September 2015 tentu akan menjadi masalah yang sangat vital karena patut diduga adanya penyelewenangan anggaran gaji yang seharusnya menjadi hak CPNS,” katanya.

Pada sisi lain kata Syahrurramadan, mestinya tidak ada perbuatan menyimpang dari peraturan pada proses pengakatan honorer menjadi CPNS, sehingga harus dilaksanakan secara obyektif, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan,  serta tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku,  golongan dan daerah. Selain itu, harus dilakukan secara transparan untuk mencegah tindakan korupsi,  kolusi dan nepotisme. Hal itu tentu sesuai peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi CPNS.

Syahrurramadan menilai proses pengakatan CPNS honorer K2 Kabupaten Dompu, jauh dari prinsip yang diamanatkan Undang-Undang dan regulasi turunannya. Hal itu setidaknya dilihat dari sejumlah proses dan tahapan yang dilalui.

“Perbuatan ini ada karena memiliki sebab-akibat yang menjadi skema yang dimainkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain sehingga telah menguntungkan oknum tertentu serta merugikan kepentingan umum,” katanya.

Secara umum, GEBPMAD mengapresiasi proses yang dilakukan Polda NTB terhadap kasus CPNS K2 Kabupaten Dompu. Kasus tersebut menjadi atensi banyak pihak terutama masyarakat di Kabupaten Dompu. Hanya saja publik kesulitan mengakses informasi tentang perkembangan penanganan kasus itu.

“Kasus ini cukup menarik perhatian masyarakat sekaligus meresahkan akibat dari proses yang berlarut-larut. Bukan berati bahwa kami tidak percaya dengan kredibilitas Polda NTB sebagai istitusi penegak hukum,” katanya.

Diakui Syahrurramadan, GEBPMAD pernah berdialog dengan Polda NTB. Hanya saja masih ada sejumlah pertanyaan yang belum dijawab terutama tentang kepastian dugaan pemalsuan dokumen pada kasus itu. Pertanyaan itu antara lain tentang kepastian apakah ada dugaan pemalsuan dokumen dalam proses pengangkatan CPNS Honorer K2 Dompu. Apakah gelar perkara terhadap kasus itu sudah layak? Termasuk  tentang jumlah tersangka dan inisialnya.

“Pertanyaaan-pertanyaan kami itu yang sampai hari ini belum pernah dijawab secara resmi oleh mereka (Polda NTB,  Red). Bahkan kami bingung kenapa pertanyaan kami tersebut tidak pernah mau dijawab,” tandas Syahrurramadan. (RUL)

No comments