Breaking News

Ini Rekomendasi Kementerian ATR untuk Pemkot dan Pemkab Bima

Rapat Koordinasi Tata Ruang di Kantor Wali Kota Bima.


Kota Bima, Berita11.com— Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk mengatasi ancaman banjir.

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR RI, Ir Wisnubroto, CES, M.Dev, Plg mengingatkan bahwa perencanaan tata ruang Kota Bima dan Kabupaten Bima harus memiliki keterpaduan dan menekankan prinsip pengurang risiko bencana.

Dijelaskan Wisnubroto sesuai instruksi Dirjen PPRPT, 26 Desember 2016, pemerintah membentuk Tim Tanggap Bencana Bima Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT). Tim itu berkunjung ke wilayah banjir Kota dan Kabupaten Bima selama 28-30 Desember 2016.

Berdasarkan kajian tim, kondisi di kawasan hulu dan hilir sama-sama berkontribusi menyebabkan terjadinya banjir. Untuk kawasan hulu diidentifikasi permasalahan pemanfaatan lahan, di antaranya lahan hutan kemasyarakatan yang banyak ditanami tanaman semusim berupa kacang tanah yang mudah tergerus oleh curah hujan tinggi.

“Dengan demikian, fungsi kawasan hulu sebagai kawasan resapan air tidak bekerja,” kata Wisnubroto saat Rakor di ruangan Wali Kota Bima, seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin, S.IP, MM, Kamis, (2/3/2017).

Menurut Wisnubroto, persoalan kawasan hilir terutama dari aspek perilaku masyarakat yang membangun permukiman di kawasan sempadan sungai menyebabkan terjadinya penyempitan sungai. Masalah lain adalah perilaku dan kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. Untuk itu ia merekomendasikan lima poin untuk Pemkot Bima dan Pemkab Bima.

Perlu penataan kawasan hulu berupa hutan yang berfungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai kawasan resapan air. Berfungsi ekonomi artinya meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti mangga, durian, jambu mete dan srikaya. Berfungsi sosial artinya masyarakat mudah dalam bercocok tanam dan memasarkannya. Berfungsi lingkungan artinya mampu menahan erosi dan meresap air.

Poin kedua, perlu penataan kawasan sempadan sungai sebagai fungsi perlindungan setempat, dengan melakukan normalisasi dan revitalisasi sungai secara menyeluruh untuk menjaga kelestarian kawasan sempadan sungai. Untuk itu perlu dilakukan relokasi masyarakat di kawasan sempadan sungai.

Wisnubroto juga merekomendasikan perlu peningkatan kesadaran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta kebencanaan, dengan melakukan sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang. Selain itu, perlu menata kembali sistem drainase kota yang terpadu dan menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk melakukan normalisasi sungai. 

Selain itu, menurut dia perlu melakukan meninjaau RTRW Kota Bima dan RTRW Kabupaten Bima yang berbasis pada mitigasi bencana.

Sementara Wakil Wali Kota Bima, H Arahman H Abidin SE, menyatakan akan  menindaklanjuti arahan Kementerian ATR. Selain itu akan melaksanakan koordinasi dengan Pemkab Bima terutama untuk penataan kawasan hulu.  

Rapat koordinasi membahas perencanaan tata ruang Kota dan Kabupaten Bima juga  jajaran Pemerintah Kota Bima yaitu Asisten IIBidang Pembangunan dan Perekonomian Dr Ir. Syamsuddin, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Hamdan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs. Zainuddin, Sekretaris Bappeda Drs. Tafsir, Kabag Hukum Setda Kota Bima Abdul Wahab, SH, dan Kabag Administrasi Pemerintahan H. Fahruddin. (US)

No comments