Breaking News

Kantor Imigrasi Bima Akui Pengawasan TKA Ilegal Lemah, ini Penyebabnya

Muhammad Irham Anwar, SH, MH. Foto Hamid Berita11.com


Kota Bima, Berita11.com— Kantor Imigrasi Kelas III Bima mengakui pengawasan terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal atau warga negara yang menyalahi prosedur maupun terhadap calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal masih lemah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bima, Muhammad Irham Anwar, SH, MH, menjelaskan salah satu penyebab sehingga pengawasan terhadap TKA dan calon TKI ilegal karena hingga kini kantor setempat belum memiliki pejabat khusus Kepala Sub-Seksi (Kasubsi) Pengawas dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) dan lima staf pendukung.

Secara umum, wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Bima bukan hanya satu daerah namun meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Hingga kini kantor setempat hanya didukung tiga tenaga staf yang bertugas pada loket pelayanan.

Baca Juga:


“Minimal kita butuh satu Kasubsi Wasdakim dan lima staf pendukung. Sementara ini kami baru memiliki empat staf. Bisa saja kami tarik ke sini (bagian pengawasan) tapi pelayanan terbengkalai,” ujar Irham kepada Berita11.com di kantor setempat, Senin (27/3/2017).

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, sebenarnya Kantor Imigrasi Kelas III Bima telah melaporkan masalah itu kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hanya saja masih menunggu tindaklanjut.

“Usulan sudah kami sampaikan kepada pusat. Kalau sudah ada Kasubsi Wasdakim baru bisa optimal,” katanya.

Kendati demikian, Kantor Imigrasi Kelas III Bima tetap berupaya maksimal mengantisipasi keberadaan TKA ilegal atau warga negara asing yang menyalahi prosedur keimigrasian. Salah satu bentuknya dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja.

Diakui pria yang pernah bertugas di Sumatera dan Papua ini, sebelumnya kantor setempat sudah mengeluarkan imbauan kepada pengelola penginapan di Bima agar melaporkan jika menemukan warga negara asing yang dicurigai. Selain itu berkoordinasi dengan Camat di Wera untuk membantu melaporkan aktivitas WNA yang melancong di wilayah itu.

“Tentu saja kami juga sangat hati-hati karena kami juga memikirkan kemajuan pariwisata itu juga kami pikirkan,” imbuh Muhammad Irham.

Ke depan, Kantor Imigrasi Kelas III Bima juga akan berkoordinasi dengan setiap kepala desa agar melaporkan jika mencurigai keberadaan WNA asing yang tak melalui prosedur. Salah satu potensi pelanggaran dokumen keimigrasian yang  bisa terjadi penyalahgunaan paspor untuk tujuan umrah dan kegiatan melancong. Untuk mengantipasi hal itu Kantor Imigrasi akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan penyelenggara umrah dengan mengecek legalitas perusahaan dan rekomendasi dari Kementerian Agama.

Hingga Februari 2017 lalu, Kantor Imigrasi Kelas III Bima menerbitkan 500 parpor untuk jemaah calon haji Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Total dokumen imigrasi yang telah diterbitkan sebanyak 2.000 paspor. Namun belakangan mulai diperketat menyusul surat dari Dirjen Imigrasi untuk mengantisipasi penyalahgunaan dokumen imigrasi.

Menyoal sejumlah TKA yang bekerja di sejumllah perusahaan mutiara di Kabupaten Bima, namun belum memperpanjang dokumen imigrasi. Diakui Irfam petugas kantor setempat  sudah mengecek langsung di lapangan. Hasilnya memang ada tiga TKA yang belum memperpanjang dokumen. Namun ketika itu Kantor Imigrasi Kelas III Bima belum memiliki fasilitas pendukung untuk perpanjangan dokumen paspor sehingga harus diarahkan ke Kantor Imigrasi Sumbawa.  (US)


No comments