Breaking News

Muhammadiyah Komit Jaga Pancasila sebagai Ideologi dan Darul Ahdi Wa Syahada

Sarasehan yang Digelar di Aula STIH Muhammadiyah Bima, Sabtu (25/3/2017). 


Kota Bima, Berita11.com— Warga Muhammadiyah berkomitmen menjaga Pancasila sebagai ideologi dan Darul Ahdi Wa Syahada. Hal itu mengemuka pada sarasehan bertema “Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahada” yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB di ruang serbaguna STIH Muhammadiyah Bima, Sabtu (25/3/2017) pagi.

Ketua Muhammadiyah Kota Bima, Eka Iskandar, M.Si mengatakan, istilah Darul Ahdi Wa Syahada seharusnya dipopulerkan oleh warga Muhammadiyah. Kalimat tersebut memiliki makna bahwa kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurutnya, peran organisasi Muhammadiyah adalah mengisi kemerdekaan dengan inovasi dan kreasi. Termasuk berperan aktif untuk mewujudkan Bima keluar dari label zona merah. 

“Muhammadiyah Kota Bima berharap terselenggaranya kegiatan sarasehan ini menjadi momentum bagi seluruh warga Muhammadiyah untuk senantiasa bersatu padu menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa maupun sebagai Darul Ahdi Wa Syahada,” harap Eka Iskandar yang juga Ketua FKUB Kota Bima ini.

Wali Kota Bima, H.Qurais H.Abidin mengapresasi peran organisasi Muhammadiyah selama ini. Menurutnya, warga Muhammadiyah merupakan umat harapan bangsa yang senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Pancasila. Untuk itu, sebagai warga Muhammadiyah adalah sebuah keniscayaan memiliki naluri menjaga persatuan dan mengisinya dengan pembangunan khususnya di Kota Bima.

Diakuinya, Pemkot Bima berkomitmen mendukung peran warga Muhammadiyah. Salah satu bentuk itu, Pemkot akan membagikan sebagian lahan untuk Muhammadiyah saat pembukaan lahan di Ndano Nae. Pembukaan akses baru itu merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima.

“Harapan kita kegiatan sarasehan ini menjadi pemersatu generasi muda dalam menjaga NKRI dan menangkal segala pengaruh negatif,” tandas Qurais.

Selain Ketua Muhammadiyah Kota Bima dan Wali Kota Bima H.Qurais H.Abidin, sarasehan juga dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof Syaiful Muslim, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah NTB, H. Falahuddin M.Ag, Ketua Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima, Drs Ichwan P. Syamsudin, M.Ap dan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima, Drs. H. Abdul Farid.  

Sejumlah materi yang dipaparkan yaitu tentang Ekstrimisme dan Moderatisme Wa Al Wasathiyyah Fi AlTadayun: Berkaca pada Piagam Madinah yang disampaikan Prof. Syaiful Muslim MM, materi berjudul Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah dipaparkan H Falahudin S.Ag,M.Ag  dan materi bertajuk Peran Strategis Umat Islam Dalam Menjaga Keutuhan NKRI yang disampaikan Drs H.Abdul Farid.  

Ketua MUI Provinsi NTB, Prof. Syaiful Muslim  mengajak seluruh umat Islam Kota Bima agar tak menyerah dalam saling mengingatkan pada kebaikan, baik dengan saudara yang radikal maupun dengan yang liberal agar masyarakat Kota Bima tetap pada marwah menjaga norma sosial masyarakat Bima.

Menurutnya, warga muslim Indonesia patut berbangga kepada pejuang-pejuang pendahulu, karena dengan perjuangan mereka, saat ini rakyat Indonesia bisa menikmati kekuatan Islam Indonesia.

“Perjuangan tersebut juga membuat persatuan dan kesatuan umat Islam tidak mudah diruntuhkan dan diprovokasi oleh oknum tidak bertanggungjawab,” katanya.

Prof. Syaiful Muslim  menegaskan, Islam bukan hanya Nahdalatul Ulama (NU), Muhammadiyah ataupun sekat-sekat lain. Islam adalah pemersatu bangsa tanpa pandang bulu maupun kelas sosial. Untuk itu, umat islam sudah semestinya saling menjaga dan menghormati.

Sementara Ketua PW Muhammadiyah NTB, H. Falahudin M.Ag mengatakan, sarasehan di Bima sengaja diselenggarakan sebagai amanah Muktamar Makassar beberapa waktu lalu. Menurut dia, Islam merupakan agama Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmatan lil muslimin atau li muhammadiyin.

Untuk itu, Islam harus dimaknai sebagai rahmat semua makhluk. Bukan hanya untuk golongan atau kelompok tertentu. “Karenanya perbedaan diciptakan Allah SWT sebagai pemersatu bangsa, sehingga apapun suku, ras atau agama kita, harus dimaknai sebagai anugerah-Nya untuk tetap menjaga persatuan dan Kesatuan NKRI,” katanya.

Sekretaris Kesbangpol Kota Bima, Drs. H. Abdul Farid menyatakan, Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi pusat perhatian dunia. Hal itu telah menyebabkan beberapa kepentingan saling beradu memperebutkan potensi kekayaan Indonesia.

“Maka dari itu, bangsa Indonesia sudah harus siap sejak dini memperkuat ketahanan nasionalnya dari berbagai serangan ideologi maupun kepentingan tertentu,” katanya.
Farid menjelaskan, Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia, dimana telah dirumuskan oleh pejuang pendahulu dengan penuh pertimbangan, sehingga Pancasila menjadi ideologi yang sempurna dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, peran umat Islam dalam menjaga keutuhan NKRI harus diposisikan sedemikian rupa, sehingga peran pembawa moral dapat terjaga demi melawan radikalisme maupun liberalisme yang saat ini mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Usai pemaparan sejumlah narasumber. Sarasehan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sejulmah pertanyaan dari beberapa tokoh dan mahasiswa mengemuka dalam sarasehan.

Tokoh Pemuda Muhammadiyah Kota Bima, Aris Munandar menanyakan dasar hukum Pancasila dianggap sebagai dasar negara. Dia juga menyoal istilah "NKRI harga mati" yang dianggap sudah tidak relevan karena negara selalu berubah sesuai kebutuhan rakyatnya.

Sementara itu, anggota IMM, Andriadi menanyakan upaya Muhammadiyah dalam menjawab tantangan zaman. Ia juga meminta penjelasan Bakesbangpol Kota Bima terkait isu perkembangan faham komunis di Kota Bima.

Mengenai pertanyaan peserta sarasehan, Prof Syaiful Muslim menjelaskan bahwa Pancasila yang tidak memiliki dasar hukum sebagai dasar negara sudah menjadi perdebatan yang usang. Namun masalah yang terpenting adalah konsistensi rakyat Indonesia mengutamakan Pancasila sebagai ideologi negara karena telah dirumuskan sedemikian rupa bisa mengakomodasi semua kepentingan NKRI termasuk umat Islam.

Menurutnya, “NKRI Harga Mati” merupakan euforia bangsa Indonesia dalam mempertahankan negaranya, sehingga tidak ada masalah dengan jargon itu. Kendati ada kejanggalan terhadap istilah tersebut. Hal itu hanya persoalan bahasa saja. Namun lebih dari itu merupakan upaya rakyat Indonesia dalam mempertahankan negaranya dari penjajahan.

Sementara H. Falahuddin M.Ag  menjelaskan bahwa Pancasila bukan agama. Tetapi mampu memenuhi semua kepentingan umat Islam, sehingga Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahdan dapat menjadi rujukan warga Muhammadiyah menjawab tantangan zaman. “Seperti senantiasa mengutamakan keadilan, serta menjaga persatuan dan kesatuan,” jelasnya.

Menurut H Falahuddin, terkait dengan piagam Jakarta, warga Muhamadiyah menilai hal itu tak lagi relevan dan hanya menghabiskan energi. Karena sudah ada konstitusi Negara yang seharusnya dipatuhi bersama.

Pada saat bersamaan, Drs. H. Abdul Farid menjelaskan tentang pertanyaan peserta. Ia mengatakan, Bakesbangpol Kota Bima belum bisa memastikan masyarakat yang menganut paham Komunis. Namun diakuinya, potensi perkembangan faham itu perlu diwaspadai  mengingat kebebasan yang dianut bangsa Indonesia saat ini mulai kebablasan.

“Sehingga berbagai macam ideologi dengan mudahnya merasuki jiwa generasi muda bangsa Indonesia,” katanya. (UN)


















No comments