Breaking News

Pembahasan Rumit, Pengawas Bumdes dan Kades Nyaris Gontok-gontokan

Suasana saat Audiensi antara Kades Rato dan Pengawas Bumdes. Foto US


Bima, Berita11.com— Setelah menggelar orasi massa Aliansi Masyarakat Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima beruadiensi dengan kepala desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Kamis (30/3/2017) pagi. Ketika audiensi berlangsung nyaris terjadi aksi gontok-gontokan perwakilan massa dengan Kepala Desa Rato Junaidin H Mahmud.

Perwakilan massa Aliansi Masyarakat Desa Rato, Lukman mendesak Kepala Desa Rato agar menurunkan Ketua Bumdes setempat dan memperjelas Surat Keputusan (SK) penetapan Bumdes. Selain itu menggelar pemilihan ulang.

“Mengapa kepala desa memaksa mengangkat Muhiddin sebagai Ketua Bumdes?” tanyanya.

 Bak pantun saling menjawab, kritik dan desakan Lukman kemudian langsung dijawab kepala Desa Rato, Junaidin H Mahmud dengan mempertegas bahwa Ketua Bumdes setempat tak bisa diturunkan karena sudah ditetapkan. “Baru bisa dilakukan jika sudah ada keputusan dari pengadilan negeri,” tegas Lukman.

Jawaban Muhiddin tak memuaskan sejumlah massa aliansi dan pengawas Bumdes.  Dengan nada tegas pengawas Bumdes, Yoi menyatakan bahwa penetapan Ketua Bumdes tidak melalui mekanisme. Bahkan pengawas sudah melayangkan teguran kepada Kades dan Bumdes. Namun tidak ditanggapi.

“SK terbit tahun 2016, tapi pemilihan Ketua Bumdes baru dilakukan bulan Januari 2017,” katanya.

Beberapakali kepala Desa Rato Junaidin H Mahmud adu argumen dengan perwakilan massa. Bahkan beberapa perwakilan massa sempat memompa tensi pembicaraan.  Anggota pengawas Bumdes Desa Rato, Lilis Suryani  menyorot penggunaan dana yang terkesan hanya sesuai selera pengurus Bumdes dan Kades.

Menurutnya, sesuai hasil klarifikasi pengawas terhadap Ketua Bumdes Desa Rato, Mahmud diketahui dana Bumdes setempat lebih banyak dipinjam oleh aparatur desa termasuk kepala desa, Junaidin H Mahmud ketiga digulirkan melalui program simpan pinjam. Padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan dana itu.

Sementara Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Desa Rato, Irawan menegaskan selama ini tidak pernah dilibatkan saat proses pemilihan pengurus Bumdes. Bahkan setelah ditetapkan melalui SK kepala desa, selama ini pengurus Bumdes setempat tidak pernah berkoordinasi dengan BPD.

Soal sorotan masyarakat, BPD lemah dalam mengawasi pengelolaan Bumdes. Menurutnya, hal itu keliru. Sebab BPD memiliki itikad itu. Hanya saja selama ini tidak pernah dilibatkan dalam penetapan maupun ketika pengelolaan dana.

“ Kami di BPD hanya 11 orang yang pantas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Bumdes masyrakat itu sendiri yang jumlahnya ribuan dan kami sudah memberikan masukan tapi tidak direspon,” tegasnya.

Sekira pukul 10.15 Wita suasana audiensi semakin memanas. Beberapakali kepala desa, BPD dan pengawas Bumdes beradu argumen. Namun suasana tersebut dicairkan oleh Kapolsek Bolo, AKP Abdullah, Kasat Intelkam Polres Bima dan Kabag Ops Polres Bima.

Ketua Bumdes  Rato Kecamatan Bolo, Muhiddin menyatakan, bahwa masalah penggunaan anggaran Rp50 juta yang digulirkan untuk program simpan pinjam terjadi karena Bumdes setempat tidak memiliki pengalaman dalam mengelola dana badan usaha setempat. Bahkan pengurus Bumdes baru mengetahui setelah membuka Undang-Undang dan regulasi turunan tentang pengelolaan dana Bumdes. Dana Bumdes sebesar Rp50 juta yang digulirkan untuk simpan pinjam sangat sulit ditarik kembali karena pengelola dan pemimjam sudah menyepakati dan menandantangi kwitansi dengan model 10 kali pengembalian.

Menurut dia, selama ini pengurus Bumdes Rato selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pendamping lokal, pendamping desa dan Tenaga Ahli Kabupaten Bima. “Bagaimana bisa kami memikirkan masalah pemberdayaan sementara di sisi lain kami dituntut untuk mampu meraih profit untuk PAD Desa Rato,” katanya.

Namun jawaban pengurus Bumdes tak memuaskan massa. Beberapakali pengawas Bumdes dan perwakilan aliansi terlibat perdebatan dan nyaris gontok-gontokan. Bahkan salah satu perwakilan massa beberapa kali memukul meja dan meminta agar audiensi diakhir karena tidak mencapai kesepakatan. Tetapi aksinya dapat diredam Kabag Ops Polres Bima, Kompol Muslih dan Kapolsek Bolo AKP Abdullah.

Muslih menyarankan pihak Pemerintah Desa Rato, Bumdes dan pengawas Bumdes agar menghadirkan pihak ketiga yang bisa menengahi persoalan yang terjadi misalnya Inspektorat Kabupaten Bima. “Kalau tidak ada penyelesaian, harus ada pihak ketiga yakni Inspektorat, mungkin nanti akan diaudit dari proses awal,” saran Muslih.

Namun saran Muslih tak langsung direspon positif perwakilan massa Aliansi Masyarakat Desa Rato dengan terus mendesak pertanggungjawaban pengurus Bumdes dan kepala desa, kemudian kembali terjadi adu argumen. Namun ditengahi mantan Kepala Desa Rato, Affan.

Affan meminta pengurus Bumdes Rato agar menyosialisasikan penggunaan dana Bumdes kepada masyarakat dengan cara ditempel di setiap RT maupun melalui kegiatan Mbolo Wekil. Menurutnya pada prinsipnya masyarakat Desa Rato tidak akan memusuhi dan mengkritik Bumdes kalau selama ini pengurus terbuka kepada publik.

Beberapa jam setelah audiensi, perwakilan massa, kepala desa dan pengurus Bumdes menyepakati bahwa dana Bumdes Rp50 juta yang sempat digulirkan untuk kegiatan simpan pinjam harus kembali ke kas desa paling telat 1 Mei 2017.

Pengurus Bumdes juga memastikan akan mengelola dana Bumdes secara transparan dan mengikuti aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Setelah itu, audiensi yang dikawal beberapa aparat kepolisian di dalam ruangan Kepala Desa Rato berakhir tertib. Di luar ruangan, puluhan warga Desa Rato memberikan suport kepada perwakilan massa. (US)


Video Ketegangan Kades, BPD dan Pengurus BUMDes Desa Rato






No comments