Breaking News

Susun RKPD Tahun 2018, Pemkab Dompu Gelar Musrembang

Kegiatan Musrembang Tahun 2017 Kabupaten Dompu.
 

Dompu,  Berita11.com—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Senin (13/3/2017) menggelar acara pembukaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Tahun 2017. Musrembang salah satunya sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu Tahun 2018. Titik fokus perencanaan pembangunan ke depan adalah upaya penanggulanangan kemiskinan.

Selain dihadiri Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dan pejabat lingkup Pemkab Dompu, Musrembang Kabupaten Dompu Tahun 2017 yang digelar di aula pendopo Bupati Dompu terbilang istimewah karena dihadiri pejabat Pemerintah Provinsi NTB yakni  Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ir. Ridwansyah, M.Sc, MM dan Sekertaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Doctor Muhammad Arif Tasrif H Yakub MT.

Musrembang juga diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dompu, H Agus Buchari, 
SH.,M.Si, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Dompu di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Staf Ahli Bupati Dompu, Sekertaris DPRD Kabupaten Dompu, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se- Kabupaten Dompu, pimpinan istansi vertikal dan perbankan, Camat dan Lurah se-Kabupaten Dompu, Kepala SD, SMP dan SMA,  pimpinan Parpol, organisasi pemuda, wanita dan organisasi masyarakat, LSM,  tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda se-Kabupaten Dompu. 



Kepala Bappeda Kabupaten Dompu, Drs. H. Abdul Haris M. Si,  menjelaskan,  bahwa tahap awal penyelenggaraan Musrembang tahun 2017 menjadi alat ukur perencanaan pembangunan, RKPD Tahun 2018. Kegiatan Musrembang di Kabupaten Dompu merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka rencana pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional.

“Dalam kesempatan ini kami mendengar dan menerima pendapat, pandangan dan pikiran serta informasi dari para pemangku kepentingan penyelenggara pemerintah, unsur swasta, non pemerintahan dan masyarakat sebagai refleksi dari pendekatan bottom-up planning. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010,” paparnya. 

Abdul Haris mengatakan Musrembang yang digelar pekan kedua Maret 2017 dihadiri 200 peserta undangan yang terdiri dari perwakilan delapan Kecamatan di Kabupaten Dompu, tokoh masyarakat, agama, pimpinan SKPD dan DPRD Kabupaten Dompu. Musrembang juga dihadiri pejabat Provinsi NTB dan perwakilan pemerintah pusat yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TMP2K).

“Sudah 32 tahun dan enam dari Kepala Daerah, baru penyelenggaran Musrembang kali ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB dan Sekertariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” terangnya. 

Ia mengatakan, penyelenggaraan Musrembang tingkat Kabupaten Dompu merupakan kegiatan lanjutan pasca Musrembang yang diselenggarakan beberapa forum tehnis untuk penajaman program proiritas yang akan menjadi rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) atau peraturan Bupati (Perbub) Dompu tentang RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2018.

“Dalam pelaksanaan Musrembang kali ini, ada beberapa hal yang perlu kami coba lakukan. Hal itu antara lain,  mulai pengoptomilisasian perumusan program proiritas melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dan aplikasi ini diterapkan pada tahun ini, sehingga setiap usulan program dan kegiatan yang dapat disepakati dalam proses Musrembang tertuang, terkunci dan didokumentasi secara khusus dan memiliki hal yang jelas tentang dokumen perencanaan,” jelasnya. 

Perumusan prioritas melalui aplikasi SIPPD merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan marwah perencanaan dan meredam kekuatiran bahwa proses Musrembang adalah pekerjaan yang sia-sia dan tidak dijadikan dasar ketika penetapan APBD. Para penyelenggaraan klinis secara dini melakukan upaya singkronisasi dengan pemerintah pusat khususnya terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Dalam proses Musrembang kali ini diharapkan arahan, pokok-pokok pikiran terutama DPRD dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat dapat lebih dini disampaikan dan nantinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Dompu. Sebagai wujud transparansi dan akutabilitas pada akhir pelaksanaan Musrembang kali ini,” kata Abdul Haris.

Dijelaskannya, Pemkab Dompu juga menyediakan ruang khusus bagi pers untuk berinteraksi dengan pengambil kebijakan dalam hal ini Bupati Dompu, Ketua DPRD Dompu, Kepala Beppeda Provinsi dan Tim TNP2K agar dapat memberikan arah kebijakan melalui konfrensi pers setelah kegiatan Musrembang.

Abdul Haris berharap semua pihak yang hadir menyusun rencana kerja pembangunan daerah tahun 2018 Kabupaten Dompu dengan memberikan saran, pendapat dan masukan yang positif. “Hal ini agar mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih baik,” imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Bapedda Provinsi NTB,  Ir. Ridwansyah, mengatakan, siklus perencanaan memang tidak pernah berhenti. Belum lama ini, pemerintah baru menyelesaikan perencanaan 2017. 

“Sekarang sedang siap-siap untuk melaksanakan. Malah ada yang belum tender dan mungkin ada juga yang baru bikin SK. Sekarang kita bicara lagi untuk 2018,” ujarnya.


Menurut mantan Kepala Dishubkominfo Provinsi NTB ini, Musrembang tahun 2017 terbilang istimewa karena diarahkan untuk penyusunan RKPD Tahun 2018. Musrembang yang dilaksanakan tahun 2017 ini merupakan yang terakhir di dalam RPJMD Provinsi NTB dalam mewujudkan janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gunernur NTB, DR Zainul Majdi, MA- Muhammad Amin, M.Si. Sehingga disenergikan dengan perencanan-perencanaan Pemerintah Provinsi NTB.

"Kita semua wajib mengantarkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB (TGB-Amin)  khusnul kotimah di akhir kepemimpinan mereka,” pinta Ridwansyah. 

Ridwansyah juga menilai bahwa Musrembang yang digelar Snein (13/3/2017) terbilang istiwewah untuk Kabupaten Dompu karena Musrembang pertama di dalam RPJMD Kabupaten Dompu 2016-2021.

Dikatakannya, proses perencanaan tidak bisa dilihat secara rutinitas, namun harus dinilai sebagai sinergritas pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten yang harus selaras. Demikian juga dengan RPJM provinsi dan kabupaten harus disinergiskan.

“Ada tiga hal yang menjadi indikator dalam RPJMD yaitu kemiskinan, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Item ini selalu ada di dalam RPJM dan kemudian ditindaklanjuti di RPJMD provinsi maupun kabupaten,” jelasnya. 

Tidak hanya itu,  lanjut Ridwansyah,  sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perencanaan Nasional Tahun 2014 bahwa di dalam penyusunan perencanaan di daerah maupun nasional harus diterapkan prinsip banyak program. Pengalokasian tersebut harus berdasarkan pada program proiritas dan tidak lagi betumpuk membagikan uang sesuai dengan keinginan atau membagi rata pagu beradasarkan SKPD.

“Misalnya, tahun lalu dapat 10 miliar dan tahun ini dinaikan 10 persen. Itu lagu lama dan sudah lama kami provinsi tinggalkan, begitupun di level nasional,” terangnya.

Dalam konteks ini, sambung Ridwansyah, ada hal yang harus dipastikan dan itu harus di ingat oleh jajaran Badan Perencana Pembangunan Daerah. Program dan kegiatan Kabupaten harus selaras dengan proiritas yang ada di dalam RPJMD dan tidak boleh menganggarkan uang daerah untuk kegiatan yang tidak ada dalam RPJMD. Karena Sebab RPJMD adalah bagian untuk mewujudkan janji politik kepala daerah yang harus dipertanggungjawabkan pada rakyat Kabupaten Dompu.

Menurutnya, seluruh SKPD dan para pemangku amanah di daerah harus memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran. Prinsip dasarnya adalah fokus karena uang negara dan daerah ini terbatas. Demikian juga viskal daerah juga terbatas. Untuk itu harus fokus pada kebutuhan Kabupaten Dompu seperti yang dituangkan dalam RPJMD.

“Memastikan keragaman perajaman itergrasi sumber pendanaan dan tidak boleh SKPD berjalan sendiri-sendiri, sehingga harus ada intergrasilitas SKPD, kalau di provinsi lintas kabupaten–kota, bahkan lintas kementerian, lembaga. Meskipun programnya di Dompu tetapi harus sinkron dengan program provinsi dan nasional. Itu baru akan bermanfaat,” katanya.

Ridwansyah memaparkan bahwa potret Pronvisi NTB, dimana Bumi Gora berada pada indicator kemiskinan, pengangguran pertumbuhan ekonomi maupun rasio selama delapan tahun terakhir, NTB berhasil dalam implementasi Melenium Devolopment Goals (MDGs). Pada 7 Maret 2017 lalu Gubernur NTB bekerjasama dengan internasiona riset di Mataram melaksaanakan lokakarya. Bupati Dompu pada kesempatan itu didaulat oleh Pemrov NTB  sebagai pembicara dalam seminar  yang juga berhasil mendatangkan tokoh–tokoh penting nasional.

“Alasan kami mengundang Bupati Dompu pada saat itu karena beliu sukses. Paling tidak dalam catatan kami, Bupati Dompu ini dan seluruh masyarakat Dompu serta seluruh perangkatnya adalah kabupaten yang paling konsisten mengawal Pijar program unggulan propinsi. Disini (dompu) ada sapi, jagung dan rumput laut, kalau dibandingkan degan kabupaten lain hanya ada jagung saja dan tidak ada rumput lautnya,” jelas Ridwansyah.

Mantan Staf Ahli Pemerintah Provinsi NTB ini, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu merupakan yang paling konsisten dan istikomah mengawal program Provinsi NTB.
Dalam rapat terbatas di Jakarta yang dipimpin Presiden RI dan dihadiri oleh Gubernur, Kepala Bappeda dan Sekda NTB serta dihadiri oleh seluruh Menteri Kabinet pada 21 Februari 2017 lalu ada beberapa hal penting yang harus disampaikan oleh pihaknya. 

Presiden mengungkapkan bahwa   dalam tiga tahun berturut–turut pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Angka pertumbuhan ekonomi itu mencapai level 5, 82 persen. Namun pada sisi lain  angka kemiskinanya masih tinggi. Hal itu menggambarkan bahwa tidak ada korelasi yang sangat kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan.

“Soal kemiskinan adalah soal yang multidimensi dan seluruh Indonesia bicara soal kemiskinan, termasuk di NTB. Penurunan kemiskinan kita melambat dan ini pasti ada sesuatu yang salah,” kata Ridwansyah.

Menurutnya, masalah kemiskinan bukan semata soal anggaran. Namun bergantung seberapa efektif dan efesien penganggaran dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Karena masalah  kemiskinan bukan hanya membahas angka, namun mencakup seberapa dalam kemiskinan atau seberapa parah kemiskinan.

“Dompu dan Kabupaten Lombok Utara terpilih sebagai dua di antara empat kabupaten seluruh Indonesia sebagai kabupaten percontohan untuk level nasional,” katanya.
Ridwansyah berharap seluruh pihak terkait terutama DPRD mengubah cara pandang (mindset). Sehingga anggaran diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Upaya terpenting menangani kelompok masyarakat miskin. 

“Karena itu momentum Musrembang tahun ini kami dari Bappeda Provinsi NTB mengajak semuanya untuk mencoba pertajam intevensi kemiskinan dalam Musrembang, sehingga tema dalam momentum ini  adalah kemiskinan. Di provinsi temanya mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pemantapan infrastruktur dan memacu investisi untuk penanggulangan kemiskinan,” katanya.

Ridwasyah menyebutkan, sesuai hasil rapat pada 21 Februari 2017, Gubernur NTB dengan Presiden RI dan jajaran menteri, salah satu pembahasannya mengevaluasi prioritas yang ada di Provinsi NTB. Gubenur NTB memaparkan bahwa NTB tetap bertumpu pada dua pilar yaitu pertanian termasuk pertenakan, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan. Hal lainnya juga yaitu pariwisata yang di mana NTB dalam konsep Makro ekonomi Indonesia adalah sebagai pintu dan gerbang pariwisata dan penyangga ketahanan pangan nasional.

“Untuk Dompu yaitu memastikan pelabuhan Kilo dibangun. Alasanya, ketika ditanya oleh Presiden saat itu, apa relefasinya membangun pelabuhan dengan biaya sebanyak Rp400,9 miliar. Jawaban Gubernur pada saat itu adalah karena jagung (ekspor jagung, red). Sehingga pada saat itu, Presiden memerintahkan Menteri Perhubungan untuk segera memulai pembangunan pelabuhan Kilo,” katanya.


Dikatakan Ridwansyah, untuk diketahui yang melekat dalam ingatan Presiden Jokowi, bahwa di Dompu adalah Tambora dan jagung. “Jadi insya Allah pelabuhan Kilo akan dibangun dengan skema pembangunanya adalah penugasan pada Pelindo III,” pungkasnya. (RUL/*)

No comments