Breaking News

Target PAD Rp35 Miliar, Bapenda Kabupaten Dompu Gandeng Polres dan Pol PP

Ir Armansyah, M.Si. Foto Hamid Berita11.com


Dompu, Berita11.com— Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dompu berupaya merealisasi target pendapatan asli  daerah (PAD) tahun ini sebesar Rp35 milyar lebih dengan menggenjot sumber perpajakan dan retribusi. Bahkan untuk penindakan terhadap wajib pajak, Bapenda menggandeng aparat kepolisian dan Pol PP.

“PAD yang ditargetkan tahun 2017 ini Rp35.315.315.782. Kita ingin maksimalkan dari sektor pajak dan retribusi,” kata Sekretaris Bapenda Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah, MSi kepada Berita11.com di Bapenda, Kamis (23/3/2017).

Ia mengatakan penerimaan pajak akan dimaksimalkan melalui intensifikasi pajak dari  hotel, restoran, parkir, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBBP2) yang merupakan sektor potensial. Sementara untuk ekstensifikasi,  Bapenda berencana menggarap potensi baru seperti sektor tambang untuk galian tipe C.

“Ada dua kegiatan utama di Bapenda intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi artinya secara berkelanjutan seperti, tagihan piutang terutama perpajakan. Ekstensifikasinya mencari potensi baru sebagai sumber garapan. Sekarang kita sasar sektor tambang non mineral seperti galian tipe c terutama dari sumbernya,” jelasnya.

Pada sektor PBBP2, tahun ini Bapenda telah menetapkan standar nilai yang lebih tinggi. Dari tahun 2016 hanya sekitar Rp700 juta kini ditingkatkan menjadi Rp1,3 miliar. Tekniknya, dengan cara mengebut penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

“Kalau dulu tahun 2016 kita cetak SPPT sekitar bulan Juli dan Agustus. Tapi sekarang kita lebih cepat. Pada bulan Maret sudah kita sebar,” ujar Armansyah.

Armansyah menuturkan, sesuai ketentuan untuk sektor pajak parkir pada tempat perkantoran, pusat perbelanjaan dan pelayanan jasa keuangan menjadi kewenangan Bapenda. Sementara di pinggiran jalan merupakan retribusi yang dikelola oleh petugas Dinas Perhubungan. Retribusi juga tersebar di sejumlah objek pelayanan seperti sampah dan lingkungan hidup.

Ia menyebutkan pada triwulan pertama tercatat PAD yang sudah masuk lebih dari Rp1,3 miliar. Angka tersebut lebih baik banding periode yang sama pada tahun lalu. Menurutnya upaya memaksimalkan penerimaan daerah dari sisi PAD dilakukan tanpa mengabaikan ketentuan.

“Kalau aturan yang jelas, peraturan daerah yang mendukung kita akan melakukan penagihan. Mungkin yang kemarin belum intensif sekarang kita intensifkan,” katanya.

Selain itu, Bapenda juga telah membentuk tim untuk mengamankan pajak daerah seperti penertiban pajak reklame liar tanpa izin. Bapenda akan membuat surat keputusan yang melibatkan pihak kepolisian dan polisi pamong praja. Menurutnya, para wajib pajak sudah menujukan kesadaran karena sudah bayak yang membayar. Agar tidak membebani wajib pajak Bapenda menerapkan sistim pembayaran dengan cara dicicil.

“Itu sudah kita buat surat perjanjian. Jika menunggak lebih dari satu tahun terkena denda dua persen dari nilai pajak. Dendanya kan dua persen kalau tidak tepat waktu membayar, tiap tahun akan terus membengkak. Kita tetap terapkan sanksi agar wajib pajak lebih taat membayar,” katanya.

Dikatakannya, tugas lain yang lebih penting perlunya kesadaran wajib pajak untuk mau membayar kewajiban secara sadar. Upaya yang dilakukan SKPD setempat yaitu sosialisasi lewat media massa, penyebaran pamflet dan spanduk untuk menggugah para wajib pajak.

Dari sisi regulasi, Bapenda telah bertemu pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Mataram mengkaji nilai baru sektor pajak dan retribusi. Seperti retribusi pasar yang awalnya Rp1.000 meningkat minimal menjadi Rp2.000.

“Namun itu perlu disosialisasikan. Pasti ada yang menerima ada yang menolak perlu pemahaman. Bahwa untuk membiayai pembangunan dibutuhkan dana. Dana itu tidak lain sumbernya pajak dan retribusi,” tandasnya. (ID)

No comments