Breaking News

Usai Musrembang, Pemkab Dompu juga Terima Masukan dari Wartawan

Press Confrence Usai Pembukaan Musrembang Kabupaten Dompu, Senin (13/3/2017). Foto Syahrul Berita11.com


Dompu, Berita11.com— Penyusunan rancangan pembangunan yang dibahas dalam Musyawarah dan Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kabupaten Dompu menerima masukan (input) dari berbagai pihak tak terkecuali wartawan. Itu dilakukan Pemkab Dompu melalui konfrensi pers usai pembukaan Musrembang di aula Bupati Dompu, Senin (13/2/2017).

Sejumlah wartawan menyampaikan masukan terhadap program, rancangan dan perencanaan pembangunan di bumi Nggahi Rawi Pahu.  Narasumber saat konfrensi pers yaitu Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir. Ridwansyah MM, M.Sc, MPT, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Sekertariat Wakil Presiden RI, DR Muhammad Arif Tasrif H Yakub, MT, Kapolres Dompu AKBP Jon Wesly Arianto S.I.K, Dandim 1614 Dompu Letkol CZI Arief Hadiayanto S.I.P dan Kepala Bappeda Dompu Drs. H Abdul Haris M.Si.  

Pemimpin umum Koran Pagi Dompu, Iwan Sakral menyoal pelaksanaan Festival Pesona Tambora (FPT) apakah masuk dalam Musrembang tahun 2016 atau tidak. Masalahnya selama ini masyarakat Kabupaten Dompu hanya mendapatkan ampas dari kegiatan itu.

“Semua item penyelenggara dan penggunaan anggaran serta lainya dilakukan oleh orang– orang di luar Dompu. Bahkan dulu pada saat Presiden hadir tepatnya waktu perayaan TMD, pembukaan seromonial bukan menampilkan kesenian dan adat istiadat orang Dompu namun malah budaya lain,” katanya.

Menurut Iwan, masalah pelaksanaan FPT bukan karena kecemburuan dan sekat etnis. Namun karena terkait status Kabupaten Dompu sebagai tuan rumah. Padahal seharusnya dalam rancangan pembangunan, harus memberdayakan masyarakat Dompu, terutama pada kegiatan skala nasional seperti FPT.

“Sudahkah dalam Musrembang ini semua pihak dilibatkan. Kepentingan– kepentingan di bawah apakah betul sudah terangkum? Sehingga bisa jadikan sebuah kebijakan yang pro rakyat,” tanyanya.

Sementara wartawan RRI, Mujahiddin juga menyampaikan sorotan bahwa perencanaan pembangunan kerap berdasarkan keinginan sebagian pihak, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. “Bagaimana jaminan perencanaan pembangunan ini tidak berdasarkan keinginan, tapi kebutuhan,” katanya.

Didin juga menyoal sikap DPRD Dompu mengenai tantangan upaya penuntasan kemiskinan yang bukan berdasarkan daerah pemilihan (Dapil). “Kita pengen tahu komitmen dari DPRD Dompu terkait dengan tantangan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Pemimpin Umum Media Online Tofonews.Com Dompu, Muhidin menyoal konstruksi APBD Kabupaten Dompu. Menurutnya APBD Kabupaten Dompu kecil,  namun selama ini belanja aparatur lebih besar. “Seperti apakah langkah dan cara agar belanja pegawai agar tidak besar,” tanyanya.

Muhidin juga menyoal pengelolaan pariwisata di Kabupaten Dompu. Karena beberapa tahun lalu pernah memprespentasikan tentang pariwisaata terutama kejuaraan surving internasional di Bappeda Provinsi NTB.  

“Pada saat itu, saya pernah ditanya balik, apakah Dompu tetap melaksanakan kejuaran surving tingkat internasional. Sayapun menjawab tidak pernah, sebab yang saya tahu yang dilaksanakan di Dompu mengenai kejuaran itu, namanya tingkat internasional tapi pelaksanaan kegiatanya seperti tingkat RT. Saya berharap ke depan Bappeda Dompu ikut merencanakan bagaimana membangun industri pariwisata Dompu melalui kejuaran surving internasional yang memang harus dengan biaya yang besar,” pintanya.

Bagaimana respon pemerintah terkait masukan dari wartawan? Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir. Ridwansyah MM, M.Sc, MPT, mengaku telah mendengar persoalan FPT di Kabupaten Dompu.

“Festival Tambora ini diretil oleh bapak Presiden. Satu-satunya diretil beliu ketika menghadiri 200 Tahun meletus Tambora adalah supaya pemerintah pusat menganggarkan Festival Tambora dilaksanakan setiap tahun. Itu dilaksanakan pemerintah termasuk kontribusi pemerintah provinsi,” ujarnya.

Ridwansyah sepakat, jika merujuk konsep pemberdayaan, maka pengeloaan kegiatan FPT seharusnya diserahkan ke Kabupaten Dompu. Masukan tentang pelaksanaan festival itu akan menjadi atensi Bappeda Provinsi NTB.

“Saya akan cek anggaran 2017 dan kalau memang masih kurang, akan kami tambahkan. Terpenting acara ini harus sukses dan ini kita pertaruhkan sampai berhasil. Begitupun untuk 2018 juga, intinya jangan ragukan komintmen saya untuk men-Dompu-kan Festival Tambora,” katanya.

Mengenai rasio belanja aparatur yang mendominasi konstruksi APBD, menurut Ridwansyah masalah itu terjadi pada banyak daerah. APBD Provinsi NTB pun mengalami  masalah yang sama. Namun sejak dua tahun terakhir Pemrov NTB  menggenjot belanja dengan menghemat perjalanan dinas terutam monitoring dan evaluasi yang tidak perlu.

“Jadi harus ada batasan seperti yang dilakukan oleh kami di provinsi. Seperti menghitung berapa persentase perjalanan dinas dibandingkan belanja pegawai atau belanja publik. Mudahan–mudahan di Musrembang bisa dicari apa formulanya. Sebab terkadang juga uang uang itu tidak habis pada akhir tahun. Sehingga banyak juga yang menjadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), sementara ada juga kebutuhan lain yang lebih penting,” katanya.

Berkaitan dengan kegiatan surving, Ridwansyah menjelaskan bahwa prioritas iven nasional terfokus pada tiga destinasi yaitu candi Borubudur, Danau Toba dan Mandalika. Sementara 10 destinasi lain belum masuk area pengembangan termasuk kawasan Lakey di Kabuapten Dompu.

“Padahal nama Lakeysudah mendunia. Karena itu, mengisi celah kekurangan biaya dari pemerintah pusat memang harus dari daerah. Jadi mengenai ini Bappeda juga mengangkat persoalan Lakey ini. Tapi saya sarankan agar mengfokuskan untuk mengusulkan Lakey terlebih dahulu dan kami berjanji selaku pemerintah provinsi akan merespon mengenai item tersebut,” isyaratnya.

Sementara Bupati Dompu Drs H. Bambang M Yasin menjelaskan jika Musrembang  melalui beberapa tahapan melalui dari desa, kecamatan dan tingkat kabupaten. Model bottom-up diarahkan pemerintah untuk menggali isu dan rancangan pembangunan dari bawah.

“Isu dan informasi yang dibawa ke tingkat kabupaten ini adalah informasi yang telah disampaikan di forum musyawarah desa,” ujarnya.

Menurut Bupati HBY,  jika sebagian perwakilan masyarakat tidak terlihat saat Musrembang tingkat kabupaten, itu bukan karena tidak dilibatkan. Namun karena kemungkinan adanya masyarakat kesibukan sehingga tidak bisa hadir.

“Perwakilan dari berbagai komponen masyarakat Kabupaten Dompu akan diikutkan dalam proses. Hari ini kita baru membuka proses Musrembang, sehingga nanti ada forum–forum yang selanjutnya nanti akan membahas lebih detail dan kongkrit rencana kita untuk tahun 2018,” ujarnya.

Bupati HBY juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak didasari keinginan namun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Itu menjadi salah satu keunggulan rencana kerja Pemkab Dompu tahun 2018.

“Hari ini kita mulai Musrembangnya dan mulai tahun ini kita akan merujuk semua rencana kerja berdasarkan data. Jadi kita sudah punya data dari TNP2K yang menjadi acuan kita untuk membuat rencana kerja pemerintah untuk tahun 2018,” katanya.

Bupati berharap, ada komitmen yang sama antara pemerintah dengan legislatif. Berbagai masalah dan polemik  yang menjadi perdebatan selama ini akan diakhiri dan ditutup mulai tahun 2018 mendatang.

“Karena itu (polemik) sudah terlanjur terjadi, anggap saja itu lagu lama. Jadi kita akan mulai dengan Musrembang tahun 2017 untuk rencana kerja tahun 2018 yang akan kita fokuskan pada data. Bagaimana data yang sudah tersedia ini kita manfaatkan secara maksimal dan untuk hal–hal yang menyakut variabel–variabel kemiskinan sekarang sudah tergambarkan dengan jelas,” katanya.

Bagaimana respon legislatif terkait input dari wartawan dan pernyataan Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin? Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Ikwayuddin AK menyatakan  berbagai persoalan termasuk masalah kemiskinan tidak berada pada ranah politik.  

“Misalnya bagian dari persoalan itu adalah tanggung jawab kami selaku DPRD lewat program pikiran–pikiran rakyat. Artinya, tanggung jawab itu akan terbagi dan ditribusi melalui perjuangan–perjuangan lewat program pokir tersebut,” jelas duta PAN ini.

Menurut Ikwayuddin, program pikiran rakyat ini tertumpu kepada veriabel–veriabel yang menjadi kesepakatan bersama, termasuk yang akan dituangkan dalam RPJMD. “Hakekat perencanaan merupakan suatu kombinasi antara perencanaan parstisipasif, politik dan tenokrat. Kita dudukan perencanaan itu pada konteks kebutuhan daerah dalam kerangka usaha–usaha pencapaian sesuai dengan tanggungjawab dan komitmen kepada masyatakat kita,” terangnya.

Dikatakannya, pada prinsipnya legislatif mendorong seluruh pihak termasuk pemerintah daerah danmasyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan. DPRD juga akan menyiapkan regulasi pendukung mewujudkan partisipasi itu melalui peraturan daerah. “Sehingga, Insya Allah, tidak ada lagi praktik–praktik yang dianggap menyimpang dari perencanaan APBD,” katanya.

Sementara itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Sekretariat Wakil Presiden RI, DR Muhammad Arif Tasrif H Yakub MT, menyatakan ada dua hal yang menyangkut belanja pegawai yaitu terkait pola pikir (mindset) dan tehnik.

“Managemen belanja pegawai sebagai bagian dari belanja publik itu harus berangkat dari mindset bahwa pemerintah yang diwakili oleh birokrasi itu adalah satu dari tiga  komponen pelaksanaan pembangunan. Jadi ada unsur masyarakat dan swasta di dalamnya karena apabila mindset sudah benar, bahwa tidak seluruh domain tugas ada di seluruh Pemda sebagai pelaksana pembangunan,” katanya.

Arif lebih setuju jika domain pembangunan juga diberikan kepada berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga tidak didominasi dengan belanja pegawai. Namun diakuinya, tidak semua alokasi belanja pegawai bermakna negatif. Hanya saja sebelum komponen belanja pegawai ditetapkan sebaiknya dievaluasi terutama berkaitan dengan manfaat.

“Contohnya, monev dan saya sudah review hampir seluruh daerah di Indonesia selama tujuh tahun terakhir. Monev itu rutin dianggarkan tapi apakah data hasil dari monev tersebut menjadi umpan balik bagi proses perencanaan di daerah yang bersangkutan? Itu tidak terbukti efektif,” katanya.

Menurut Arif, kegiatan monev di lapangan misalnya melihat kegiatan nelayan atau petani tanpa hasil (output). Maka kegiatan itu hanya sia-sia. Apalagi jika tidak disertai kerangka sistematif dan metodologi yang jelas.

“Maka itu, saran positif saya adalah dalam konteks memantapkan hasil monev yaitu MoU tahunan antara Bappeda dan DPRD diperkuat subtansinya. Aparatur SKPD yang turun ke lapangan itu dilatih dulu soal metode dan pendataan yang tepat, supaya konsisten dengan data yang sekarang sudah ada. Sehingga Pemda bisa mengevaluasi keberhasilan program yang sudah dijalankan,” tandasnya. (RUL)



No comments