Breaking News

Usung Isu Gender, ini Desakan SMI Cabang Dompu

Pengurus Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Dompu


Dompu, Berita11.com—Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Dompu,  Rabu (8/3/2017) menggelar aksi unjukrasa di bundaran pasar Kabupaten Dompu. Aksi SMI memperingati hari hari perempuan sedunia (International Woman Day) Tahun 2017.

Dalam aksinya, massa SMI menyampaikan sejumlah pernyataan sikap yang mengritisi kebijakan internasional dan kebijakan nasional.

Koordinator Lapangan (Korlap), M Ikbal, mengatakan,  sejak tahun lalu,  Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan laporan tentang pertumbuhan produk domestik brotu global yang mengecewakan. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump melalui kebijakanya menarik diri dari perjanjian-perjanjian dagang yang sudah di sepakati AS, sehingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi global.

“Pukulan lebih besar juga akan dirasakan oleh perekonomian dunia saat Pemerintah AS mulai menghancurkan berbagai norma dan kelembagaan yang selama ini mengendalikan pasar,” katanya.

Menurut M. Ikbal, angka ketimpangan sosial ekonomi akan semakin tajam pada beberapa hari mendatang. Hal itu akan diperparah bahwa dunia sedang dihadapkan pada rekor baru pengangguran global sebesar 200 juta jiwa, berdasarkan data yang dirilis International Loghbour Organization (ILO)  pada akhir 2016 lalu.

Ketimpangan itu tidak hanya menyentuh rana pengangguran saja, namun juga berdampak besar bagi seluruh sektor, tak terkecuali perempuan.

“Bagi perempuan yang berada pada tingkat ekonomi dan sosial yang lemah (mayoritas). Kebijakan liberalisasi ekonomi justru semakin memarjinalisasi dan kemiskinan mereka,” kata Ikbal.

Tidak hanya itu,  paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK menjadi master plan baru bagi liberalisasi ekonomi di Indonesia. Berbagai macam perombakan regulasi pro modal, menempatkan perempuan untuk direkrut sebagai buruh karena gajinya lebih murah. Karena lebih "manut",  lebih mudah dimanipulasi dan lebih sering berhenti bekerja dengan alasan menikah atau punya anak.

Hal itu menyebabkan perusahaan tidak terbebani oleh jaminan sosial dan kesehatan atau pensiun. “Iplementasi hak cuti reproduksi bagi buruh perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 pasal 81-84 , sangat lemah dalam menjawab hak-hak buruh perempuan pada umumnya,” tuturnya.

Menurut M. Ikbal, pada tahun 2016 di Indonesia terdapat 128,72 juta penduduk perempuan, 49,8 persen dari total penduduk Indoensai 258,7 juta. itu menandakan secara nasional,  tedapat 99 perempuan per-100 laki-laki. Namun di balik angka demografi itu terdapat suatu persoalan besar yaitu ketimpangan gender.

Laporan program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa (UNDP) menunjukan secara global indeks ketidakadilan gender (IKG) sebesar 0, 449 pada tahun 2014. IKG adalah suatu ukuran yang menangkap kehilangan kesempatan yang disebabkan oleh ketimpangan dalam hal kesehatan reproduksi, partisipasi politik,  pendidikan,  dan kesempatan kerja.

"Semakin baik dalam meningkatkan partisipasi perempuan untuk pencapaian kesejateraan dan keadilan sosial. UNDP 2015 melaporkan bahwa di antara delapan negara Asia Tenggara, IKG paling rendah terdapat di Singapura 0,088 urutan ke-13 secara global), disusul Malasya, Vietnam,  Thailand, Myanmat, Filipina dan Kamboja serta paling tinggi di Indonesia ,0,494, urutan ke 110 secara global,” katanya.

Angka itu sebut Ikbal menunjukkan ketimpangan dalam bidang partisipasi politik, pendidikan, angkatan kerja serta hak-hak kesehatan reproduksi adalah paling parah di Indonesia.  Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia 2012 oleh Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa para perempuan pedesaan usia 15-49 tahun mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal yang lebih rendah, tidak pernah sekolah,  berasal dari keluarga miskin dan tinggal di wilayah terpencil.

Hal itu sama parahnya seperti yang dialami buruh perempuan yang banyak tinggal di pinggiran perkotaan maupun buruh perkebunan. Hak-hak kesehatan reproduksi sering diabaikan oleh pengusaha, tunjangan maternitas dipangkas bahkan yang lebih buruk, kaum buruh perempuan banyak mengalami pelecehan seksual di dunia kerja.

Gerakan rakyat yang sejak lama memperjuangkan pembebasan manusia dari penghisapan kapitalisme, sudah semestinya memperhatikan isu-isu kesetaraan gender seperti kesehatan reproduksi,  memberikan kesempatan yang lebih luas dalam partisipasi perempuan dalam hal berpolitik, meningkatkan pencapaian perempuan dalam bidang pendidikan dan memberi akses seluas-luasnya dalam hal kesempatan kerja dan menjamin hak-hak kesehatan reproduksi bagi buruh perempuan.

“Keadilan generasi,  sosial, ekonomi dan wilayah dalam hal kesehatan produksi, partisipasi perempuan dalam politik, pendidikan dan kesempatan kerja merupakan salah satu faktor kunci untuk memajukan peradaban, keadilan sosial dan kesejateraan suatu bangsa yang baju dan bermartabat,” katanya.

Momentum IWD yang diperingati setiap 8 Maret, pada awalnya tandai oleh gelombang perjuangan kauh buruh Eropa yang menuntut perbaikan kondisi kerja dan penghapusan diskriminasi social. Buruh garmen yang mayoritas buruh perempuan pada waktu itu menjadi salah satu pelopor gerakan social,  hingga isu perjuangan rakyat meluas soal demokrasi, pendidikan, layanan kesehatan dan hak berpolitik.

Terkait berbagai isu itu, SMI Dompu menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya melawan sistem pasar bebas dan MEA. Mendesak hak kesehatan reproduksi, partisipasi politik, pendidikan dan kesempatan kerja kepada perempuan. Melawan kapitalisasi pendidikan.

Desakan lainnya, meminta penghapusan sistem uang kuliah tunggal. Pemerintah dan kampus diminta agar menerapkan transpirasi anggaran pendidikan dan jaminan kebebasan berserikat serta beraspirasi di lingkungan kampus. Selain itu meminta penghentian kekerasan terhadap gerakan rakyat (kriminalisasi buruh, kriminalisasi dan drop out mahasiswa, kriminalisasi tani).

SMI Dompu juga menolak politik upah murah. Meminta pemerintah mencabut PP 78/2015 dan memberikan hak-hak kesehatan bagi kaum buruh. Mendesak jaminan sosial terhadap pemuda, KMK dan keluarga nelayan.

Gerakan mahasiswa, buruh,  tani,  KMK dan sektor rakyat lainya bersatu memeringati IWD 8 Maret 2017 dengan turun ke jalan dan kepung pusat pusat ekonomi maupun pusat pemerintahan.

“Solusinya yaitu wujudkan reforma agraria sejati. Nasionalisasi aset-aset strategis di bawah kontrol rakyat.  Bangun industralisasi nasional kuat dan mandiri. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan. Saatnya bangun alat politik rakyat sejati untuk pembebasan nasional melawan imperalisme,” desak Ikbal.

Pantuan Berita11.com,  sebelum berunjuk rasa, massa SMI Dompu berkumpul di bundaran pasar Dompu. Setelah itu, massa aksi bergegas  menuju persimpangan cabang lampu merah di samping Dinas Dikpora Kabupaten Dompu. Massa langsung berorasi sambil membagikan selebaran hari peringatan perempuan sedunia (IWD) kepada pengendara. (RUL)  

No comments