Breaking News

Wah, Harga Monografi Desa Capai Rp15 Juta, ini Pengakuan Pihak Ketiga

Ilustrasi Gambaran Monografi Desa. 


Dompu, Berita11.com— Pihak PT KMN Jakarta dan CV WMA, pelaksana pengadaan  72 monografi desa di Kabupaten Dompu mengaku hingga kini belum pernah dipanggil atau diklarifikasi oleh Inpsektorat maupun Kejari Dompu.

Harga monografi setiap desa dibandrol Rp15 juta, termasuk untuk item ongkos kirim, PPh dan PPn. Pihak ketiga, pelaksana pengadaan 72 monografi desa di Kabupaten Dompu, Muhammad yang dihubungi Berita11.com melalui sambungan Ponsel mengaku, bahwa pengadaan monografi puluhan desa itu sudah melalui tahapan penawaran dan kesepakatan bersama.

“Kita ibarat seperti sales yang menawari barang itu (monografi desa) pada masing –masing desa. Saat itu ada yang berminat dan ada juga yang tidak berminat,” ungkap Muhammad, perwakilan CV WMA melalui sambungan Ponsel, Kamis (9/3/2017).

Diakui Muhammad, CV WMA Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima hanya sebatas sebagai perpanjangan tangan PT KMN yang ada di Jakarta. Sebelum pengadaan, pihak perusahaan telah melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan monografi itu.

“Saat itu kita duduk bareng dengan pihak–pihak terkait terutama BMPDes Kabupaten Dompu dan seluruh Kepala Desa yang ada di Dompu. Setelah sosialisasi itulah kami langsung jalan di masing – masing desa,” jelasnya.

Setelah menyampaikan penawaran itu, ada sejumlah desa yang menyetujui dan menyerahkan pengadaan monografi kepada CV. MWA atau PT KMN. “Ada sejumlah desa yang menerima tawaran kami tersebut dan kamipun alhamdulillah mengakomodir beberapa desa yang ada di Kabupaten Dompu,” terang Muhammad.

Selain monografi desa, paket pengadaan yang dibandrol Rp15 juta untuk setiap desa, juga berisi buku dan CD tentang monografi desa.

Menurut Muhammad, dari puluhan desa yang tertarik memesan monografi, masih ada sejumlah desa yang belum membayar biaya pembuatan. “Kemarin monografi desa tersebut sudah kami drop duluan dan pembayaranya belakangan setelah pencairan dana ADD. Tapi sampai detik ini  masih ada sejumlah desa yang belum membayar biaya tersebut,” ungkapnya.

Muhammad mengaku hingga kini belum pernah menerima surat panggilan atau rencana klarifikasi dari Inspektorat maupun Kejaksaaan Negeri Dompu. “Sampai saat ini kami selaku pihak perusahaan belum pernah dipanggil,” ujarnya.

Sementara itu, perusahaan lain, Citra Gemilang Dompu yang diinformasikan sebagai salah satu perusahaan lain yang ikut dalam pengadaan monografi desa di Kabupaten Dompu mengaku hanya menerima order pembuatan monografi dari tiga desa.

 “Ada tiga desa yang berminat membeli produk monografi desa yang kami tawarkan. Antara lain, Desa Taropo, Soritatanga dan Desa Lapadi Dompu,” jelas Amirullah, perwakilan Citra Gemilang Dompu.

Dijelaskannya, dari tiga desa yang mengorder monografi desa, sebagian baru membayar separuh dari total harga yaitu Desa Lapadi yang baru membayar Rp9 juta.

“Dua desa sudah membayar secara lunas. Sedangkan satu desa itu (Desa Lapadi Dompu) baru hanya membayar Rp9 juta saja,” ungkapnya.

Amirullah berharap BPMDes dan pihak lainya bisa mengfasilitasi pertemuan dirinya dengan pihak Desa Lapadi guna membahas mengenai sisa uang untuk pembayaran monografi desa.

”Sampai sekarang saya masih menunggu respon pihak pemerintah Desa Lapadi untuk membahas masalah ini,” katanya.

Amirullah mengaku hingga kini belum pernah dipanggil oleh Inspekorat maupun Kejari Dompu. Malah beberapa hari lalu pernah berkunjung ke Inspektorat Kabupaten Dompu, menyampaikan masalah pengadaan monografi di Desa Lapadi.

 ”Kemarin saya langsung ke sana dan menceritakan semuanya terkait pembayaran biaya monografi desa oleh pihak pemerintah Desa Lapadi. Saya menyatakan, bahwa Monografi itu akan saya serahkan kepada Pemerintah Desa Lapadi apabila pihak desa Lapadi sudah membayar lunas biaya monografi desa tersebut,” katanya.

Untuk itu Amirullah berharap ada pihak yang menfasilitasi pertemuan perusahaan dengan 
pihak pemerintah Desa Lapadi.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) BPMDes Kabupaten Dompu, M Ali, mengaku belum bisa memberikan tanggapan mengenai pengadaan monografi desa.

“Kewenangan untuk memberikan pernyataan di media itu adalah tugasnya pimpinan saya (Kepala BPMdes dompu, Red). Jadi saya tidak berani untuk melangkahi beliu karena beliu bilang harus terlebih dahulu ada ijin dari beliu. Tapi saat ini beliu sedang keluar,” tandasnya. (RUl)  

No comments