Breaking News

40 Ormas di Kabupaten Bima tidak Mengantungi SKT

Syahruddin SH/ US Berita11.com


Bima, Berita11.com— Sebanyak 40 organisasi masyarakat (Ormas) di wilayah Kabupaten Bima tidak mengantungi ijin atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Sementara sebagian besar yaitu 73 Ormas sudah mengantungi ijin.

Kepala Bidang Verifikasi Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Politik dan Pemilu Bakesbangpolinmas Kabupaten Bima, Syahruddin SH mengatakan, untuk memantau dan memastikan perkembangan seluruh Ormas, Bakesbangpolinmas sudah bersurat kepada Pemerintah Kecamatan agar mendata seluruh Ormas yang aktif dan tidak.

Mulai awal tahun 2017, Bakesbangpolinmas memberlakukan sistem ketat terhadap pemberian ijin atau SKT Ormas. Hal itu untuk memastikan tidak ada organisasi yang melenceng dari ketentuan pemerintah . Beberapa standar yang diterapkan Bakesbangpolinmas yaitu AD/ART organisasi, lampiran bukti akte pendirian dan sejumlah surat rekomendasi dari pihak  terkait. Rujukan SKPD setempat yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Hingga kini, dari tiga Ormas yayasan keagamaan yang memohon SKT, tidak ada satupun yang mengembalikan formulir. Sementara 73 Ormas yang sudah mengantungi SKT di wilayah Kabupaten Bima yaitu tiga Ormas keagamaan Islam yakni Nahdalatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Khilafatul Muslimin yang ada di Kecamatan Bolo. 48 Ormas dari total keseluruhan itu merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Sisanya merupakan Ormas kepemudaan,” kata Syahruddin.

Diakui dia, secara rutin Bakesbangplinmas juga rutin melaksanakan pemantauan atau eksistensi terhadap Ormas termasuk kelompok berpotensi bagian dari gerakan radikal. Berbagai upaya pemerintah termasuk dengan membentuk  Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

“Kami juga mengetatkan pemberian SKT untuk LSM. Jadi tidak sembarangan, harus disertai bukti-bukti dan persyaratan yang harus dilengkapi. Secara vaktual juga harus jelas kantornya,” katanya.

Menurut Syahruddin untuk kegiatan pengawasan Ormas di Kabupaten Bima bukan tanpa kendala. Masalah utama yang dihadapi Bakesbangpolinmas yaitu masalah anggaran. Total anggaran yang tersedia hanya Rp2 miliar, termasuk belanja aparatur. Padahal porsi ideal minimal Rp4 miliar hingga Rp5 miliar.

Kendati demikian, Bakesbangpolinmas tetap berupaya maksimal melaksanakan pengawasan terhadap Ormas. Dua kali setahun secara rutin badan setempat juga melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap Ormas dan Orpol. (US)

No comments