Breaking News

BKN Sesalkan Kasus K2 Dompu, tapi juga “Masa Bodoh”

Pejabat BKN RI saat Berkunjung ke BKD Kabupaten Dompu, Rabu (5/4/2017)/ RUL


Dompu, Berita11.com— Kasus perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS-K2) hingga kini masih menjadi atensi publik. Namun respon Badan Kepegawaian Daerah (BKN) terhadap kasus itu biasa saja. Kendati demikian, BKN menyesalkan munculnya masalah perekrutan yang tidak prosedural.

"Pas hadir di sini, kami juga bertemu dengan Kepala Inspektorat Dompu yang juga menyampaikan tentang hal itu (kasus CPNS K2). Sebenarnya persoalan ini bukan domain kami, tapi atas nama BKN saya sejak 2015 juga berkecimpung dalam hal itu. Saya atas nama BKN sangat prihatin terhadap apa yang terjadi dengan K2 di Dompu yang sebelumnya sudah di SK-kan tapi dianulir,” ujar Analis Kepegawaian Madya pada BKN Jakarta, Drs. Budi Santosa,  usai menggelar pertemuan di aula BKD Dompu, Rabu (5/4/2017).

Sepengetahuan Budi, masalah  CPNS K2 sudah masuk dalam PTUN. NamunBKN hanya bisa menyampaikan rasa prihatin terhadap persoalan itu.

“Saya yang juga pernah membidangi hal ini, tidak menyangka kalau masalah tersebut bisa terjadi seperti itu. Tapi karena ini sudah menyakut masalah hukum, apalagi sudah masuk PTUN maka kita tunggu hasil persidangan di sana. Kalau kita berbicara idealnya, seharusnya tidak boleh terjadi karena itu sudah peraturan pemerintah,”  katanya.

Menurut Budi,  koridor tentang penerimaan pegawai sudah diatur dalam Undang-Undang dan regulasi turunannya. “BKN hanya menyiapkan formasi. Formasi adalah hasil dari pada usulan instansi-instansi. Setelah formasi kita putuskan tentunya akan kita serahkan ke istansi-istansi bersangkutan untuk rekrutmen pegawai,”  terangnya.

Dia menjelaskan, pedaftaran pegawai hingga proses akhir adalah tahapan yang menentukan. Untuk itu, ia menegaskan bahwa tanggung jawab tidak sepenuhnya di BKN. Karena hal itu terkait antara BKN dan Kemen PAN.

“Menurut saya, sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi. Tapi karena hal ini sudah masuk dalam kasus, harus diselesaikan secara baik. Baik itu melalui hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun karena ini bukan bidang kami,  jadi kami tidak bisa mengemukakan  bagaimana solusinya,” katanya.

Budi optimis, terkait persoalan CPNS K2 pengadilan akan memutuskan kasus itu berdasarkan proses dari awal hingga tuntas. Namun masalah itu bukan ranah BKN.

“Masalah ini harus ada penyelesaian antaran Menpan, BKN dan pemerintah karena ini menyangkut nasib orang. Jadi perlu hati-hati. Tapi intinya, secara umum semua kasus apapun itu kalau sudah menyangkut pengadilan, yang pasti pengadilan pasti lebih ahli di bidang hukum dibanding kita,” katanya.

Dikatakannya, nanti pengadilan akan memutuskan kesimpulan beradasarkan data-data dan dokumen yang ada. “Maka kita tunggu saja keputusan pengadilan. Apapun keputusan pengadilan pasti  BKN akan tetap wellcome,” ujarnya. (RUL)

No comments