Breaking News

Bupati IDP: Jika tak Punya Akte, Kasek jangan Terima Siswa Baru!

Penutupan Sosialisasi Pentingnya Administrasi Penduduk, Senin (17/4/2017).


Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan memperketat administrasi data kependudukan. Mulai dari satuan pendidikan, para kepala sekolah (Kasek) diminta tak menerima siswa baru yang tidak memiliki akte kelahiran. Permintaaan itu disampaikan Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri (IDP) saat penutupan sosialisasi pentingnya administrasi penduduk sebagai hak identitas dan akses terhadap pelayanan dasar di hotel Mutmainnah, Senin (17/4/2017).

Bupati Bima memaparkan sesuai studi yang dilakukan Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) dan Kemitraan Australia –Indonesia untuk Keadilan  tahun 2013 menemukan bahwa biaya yang mahal, prosedur yang rumit, jarak ke kantor penyedia layanan yang jauh dan  kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya identitas hukum menjadi faktor penghambat kepemilikan akta kelahiran.

Hal itu juga terjadi di Kabupaten Bima dan wilayah Provinsi NTB pada umumnya. Diakuinya, bukanlah hal yang mudah untuk melakukan percepatan akses pelayanankependudukan untuk 191 desa di Kabupaten Bima.

Namun untuk memperbaiki kualitas layanan dan akses, Pemkab Bima akan mengadopsi keberhasilan Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang lebih awal berhasil pada program itu.

“Pengalaman dan keberhasilan Kabupaten Lombok Utara akan coba diterapkan di Kabupaten Bima. Karena itu harus ada dukungan bidan, petugas kesehatan dan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” kata Bupati IDP seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Armin Farid, S.Sos.

Selain dukungan petugas kesehatan, menurut Bupati IDP, juga memerlukan dukungan pihak sekolah. Untuk itu Kasek diharapkan tak menerima siswa yang tidak memiliki akte kelahiran.  Pemkab Bima berharap Kementerian Dalam Negeri memberikan dukungan secara rutin kepada Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil.

Acara Sosialisasi Pentingnya Administrasi Penduduk sebagai Hak Identitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar yang digelar dengan Koordinator Provinsi NTB Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Kegiatan menghadirkan narasumber Bupati Lombok Utara DR. H.  Najmul Akhyar, SH,MH dan juga Bupati Bima, IDP. Kegiatan juga diikuti sejumlah SKPD di Kabupaten Bima. (AN)

No comments