Breaking News

Ibnu: Ingat, Pendidikan harus Bebas dari Intervensi Politik!

DR. Ibnu Khaldun, M.Si


Bima, Berita11.com— Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam merotasi pejabat fungsional dan struktural kerap diwarnai aksi protes dan ditentang berbagai pihak. Seperti aksi demonstrasi, penyegelan lembaga pendidikan hingga yang paling menyita perhatian terjadinya upaya bakar diri oleh oknum kepala sekolah.

Akademisi STKIP Taman Siswa Bima, Dr. Ibnu Khaldun menganggap hal itu merupakan cerminan bahwa dunia pendidikan belum bebas dari intervensi politik. Dalam pengertiannya pemangku kepentingannya tidak bisa mengelak dari jerat politik.


Baca Juga:


“Pendidikan harus bebas intervensi politik. Sekarang para pejabat sekolah masih digunakan untuk kepentingan politik. Baik dimobilisasi dan secara sukarela,” katanya kepada Berita11.com di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Senin (10/5/2017).

Menurut Ibnu, momentum politik memiliki nilai tawar posisi jabatan sehingga sangat menggiurkan. Mereka ingin ada pertukaran dan imbalan seperti balas jasa. Dalam hal ini menurut Ibnu, penting komitmen kepala daerah untuk menjaga institusi pendidikan dari pengaruh politik. Tujuannya tiada lain meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam institusi pendidikan.

“Karena menjalankan fungsi kemanusian dan keilmuan. Jadi dalam posisi menempatkan kepala sekolah betul-betul menggunakan regulasi yang ada bukan muatan politis. Melalui proses yang terbuka. Kalau sudah pro-regulasi dan transparan maka akan bisa memperbaiki citra di masyarakat,” ujarnya

Menanggapi kejadian aksi protes, menurutnya secara transparan pemerintah harus menyampaikan kriteria-kriteria yang menjadi indikator pengambilan kebijakan. Memastikan proses dan mekanisme berjalan sesuai ketentuan. Misalnya pangkat, rekam jejak dan masa pengabdian sehingga meminimalisasi potensi resistensi.

“Proses dan mekanismenya seperti apa? Ini pengambilan kebijakan publik jadi harus prosedural,” tambahnya.

Ibnu juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima memberikan informasi mengenai kriteria penempatan posisi kepala sekolah sehingga tidak muncul pertanyaan serta asumsi negatif terhadap pengambilan kebijakan.

“BKD perlu menyampaikan apa saja agar tidak muncul paradigma buruk mengenai rotasi dan mutasi jabatan,” katanya (ID)

No comments