Breaking News

Kantor Imigrasi Kelas III Bima Kesulitan Mengawasi TKA

Plt Kasubsi Infosarkom dan Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas III Bima, Haerun/ US Berita11.com

Bima, Berita11.com— Kantor Imigrasi Kelas III Bima mengaku kesulitan mengawasi Tenaga Kerja Asing (TKA). Selain luas jangkauan wilayah kerja yang meliputi tiga daerah, juga disebabkan personil pengawas yang belum ada dan masalah jejaring informasi dalam masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Subseksi Infosarkom dan Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas III Bima, Haerun mengungkapkan, hingga kini kantor setempat belum memiliki personil khusus yang melaksanakan fungsi pengawasan. “Kendala utamanya kita belum memiliki personil pengawas,” katanya di Kantor Imigrasi Kelas III Bima, Selasa (18/4/2017).

Ia tak menampik jika Kantor Imigrasi Kelas III Bima kecolongan terhadap sepak terjang tenaga kerja asing (TKA) maupun warga negara asing yang melancong dan menyalahi prosedur.

Mengenai keberadaan dua TKA di Kalimaya Dive Resort Kabupaten Bima, pihak Kantor Imigrasi Kelas III Bima sudah mengecek informasi itu. Sesuai hasil pengecekan lapangan memang ada tenaga kerja asing. “Hanya saja kami belum bisa memastikan apakah ilegal atau tidak. Karena saat kami ke sana yang bersangkutan tidak ada di tempat,” ujar Haerun.

Berdasarkan pengecekan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Bima, selain dua TKA yang bekerja di resort. 10 TKA lain asal Jepang dan RRC bekerja sebagai tenaga teknis di sejumlah perusahaan mutiara di Kecamatan Lambu, Langgudu dan Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

10 TKA lain itu sudah memenuhi syarat yaitu memperpanjang ijin bekerja, visa dan melaporkan diri kepada Disnakertrans.  Para TKA yang bekerja di perusahaan mutiara di Kabupaten Bima umumnya menggunakan visa sebagai tenaga kerja. Namun Haerun tak menampik jika tidak tertutup kemungkinan adanya TKA ilegal yang memanfaatkan visa kunjungan (turis).

Soal WNA tanpa paspor asal RRC yang menggarap perusahaan kayu di Kabupaten Bima dan tertangkap oleh aparat Intel ketika hendak berangkat ke Surabaya melalui Bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa akhir tahun 2016 lalu, diakui Haerun kasus itu  diserahkan sepenuhnya kepada Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa Besar untuk memprosesnya.  Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas III Bima memperoleh informasi terkait penangkapan itu dari Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa Besar.  (US)

No comments