Breaking News

Pemerintah Daerah Diharapkan Siapkan Regulasi Pro Buruh

Aksi PRD Kabupaten Bima Mengusung Isu Buruh Belum Lama ini. 


Bima, Berita11.com— Pemerintah daerah diharapkan menyiapkan regulasi yang pro terhadap buruh. Selama ini keberadaan buruh di daerah seperti Kabupaten Bima dan Kota Bima tidak dianggap oleh perusahaan dan pemerintah sehingga nyaris tak pernah mendapatkan perlakuan yang layak.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kabupaten Bima, Arif Kurniawan, S.Sos. “Seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat menyiapkan regulasi yang bersahabat untuk setiap buru. Di Bima banyak buruh, tapi keberadaan tidak diakui sehingga tidak mendapatkan hak-haknya,” ujar Arif kepada Berita11.com melalui sambungan Ponsel.

Arif mencontohkan sejumlah hak buruh yang selalu diabaikan yaitu standar upah layak sesuai ketentuan pemerintah yang tertuang dalam standar upah minimum regional dan standar upah minimum provinsi. “Selain itu para buruh juga tidak mendapatkan hak-hak seperti jaminan sosial dan hak uang pesangon. Bahkan banyak buruh di Bima yang dipecat tanpa alasanya jelas,” katanya.

Arif berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengintervensi industri dan perusahaan agar selalu menerapkan regulasi pemerintah soal standar upah. Pemerintah juga diharapkan segera menghapus sistem tenaga kerja lepas (outsourcing).

Untuk memastikan buruh mendapatkan hak-haknya, PRD bersama sejumlah elemen lain yang konsen terhadap isu buruh nasional dan buruh lokal akan mendorong pembentukan serikat buruh di Kabupaten dan Kota Bima. PRD juga akan menggelar aksi mengusung isu tentang buruh pada peringatan hari buruh nasional Mei 2017 mendatang. (US)



No comments