Breaking News

Pemkab Bima Perlu Membentuk Tim Terpadu Pengawas Pangan

Ilustrasi


Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima perlu membentuk Tim Terpadu Pengawas Pangan (TTPP) guna memastikan stok pangan di daerah dalam kondisi aman. Masalah utamanya, pengiriman pangan atau komoditi dari wilayah Kabupaten bebas melalui sejumlah “jalan tikus” tanpa pengawasan ketat, sehinga ancamannya mempengaruhi stok di dalam daerah.

Petugas Pelayanan Informasi Pasar, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Dinas Pertanian dan Perkebunan  Kabupaten Bima, Titik Wijayati SP mengatakan, mestinya tim terpadu sudah dibentuk dari dulu. Namun karena kendala anggaran rencana pembentuk itu selalu gagal.

Baca Juga:

“Sebenarnya sangat penting dibentuk tim terpadu yang terdari pihak Kejaksaan, Disperindag, Pol PP, Kepolisian dan pihak-pihak terkait. Tapi sampai sekarang belum dibentuk,” ujar Titik kepada Berita11.com di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Kamis (13/4/2017).

Titik mengakui pengiriman pangan atau berbagai komoditi unggulan di daerah bebas tanpa kontrol pemerintah. Misalnya pengriman beras di wilayah Timur Bima melalui pintu penyebrangan Sape menuju Provinsi NTT. Padahal ketika stok di daerah terkuras maka akan mempengaruhi harga dan riskan terhadap masalah pangan.

Menurut Titik, operasi pengiriman ilegal itu belum termasuk melalui sejumlah pintu dan “jalan tikus”  seperti pelabuhan bayangan. Tahun lalu petutas Dinas Pertanian pernah mengetahui pengiriman menuju Provinsi NTT tanpa kontrol yang diduga dilakukan tengkulak.

Selain masalah tim terpadu yang belum terbentuk, ancaman lain untuk ketersediaan pangan di Kabupaten Bima yaitu masalah jembatan timbang di Madapangga yang sudah dua tahun tidak beroperasi, sehingga pemerintah tidak bisa mengawasi dan tidak bisa mencatat jumlah komoditi yang dikirim melalui angkutan darat maupun sebaliknya jumlah komoditi yang masuk.

“Masalah jembatan timbang juga ancaman kita tidak bisa mengontrol jumlah yang keluar dan masuk misalnya untuk komoditi bawang merah,” ujar Titik.

Data-data lapangan di Kabupaten Bima bahwa harga berass di tingkat petani atau produsen berkisar Rp7.000-Rp8.000/kilogram (kg), sedangkan di tingkat heller berkisar Rp7.300-Rp7.500/ kg, sementara di tingkat pedagang antara Rp8.000-Rp.10.000/ kg. Bahkan pada tahun 2014 lalu harga beras di tingkat petani di Kabupaten Bima pernah mencapai Rp10 ribu/ kg.

Sementara di tingkat produsen dan pengepul atau heller kisaran perbedaan antara Rp300 hingga Rp500. Pada saat normal harga gabah di Kabupaten Bima juga cukup tinggi. Gabah kering Rp3.800/kg sedangkan gabah kering giling Rp4.100/kg. Padahal HPP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah antara Rp3.700-Rp3.750/ kg. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi menjelang akhir tahun 2017 hingga memasuki musim tanam tahun berikut yaitu hingga Maret 2018. (US)

No comments