Breaking News

Program dan Kinerja Satgas Saber Pungli Dinilai belum Transparan

Unit Layanan di Kabupaten Bima yang Rentan Aksi Pungutan Liar/ US Berita11.com


Bima, Berita11.com— Akademisi STKIP Taman Siswa Bima, Dr. Ibnu Khaldun, M.Si menilai program dan kinerja tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Bima belum transparan. Terutama mengenai progres dan target yang mestinya diketahui oleh publik.

“Perlu keterbukaan yang lebih luas tentang keberadaan tim Satgas Saber Pungli. Dari situ kita bisa menilai target dan kinerjanya seperti apa,” katanya kepada Berita11.com di kampus STKIP Taman Siswa, Senin (10/5/2017)

Menurut Ibnu, Satgas perlu mempublikasikan program kerja yang sifatnya strategi terbuka. Seperti upaya pencegahan serta pembinaan terhadap dinas dan instansi pemerintah. Agar kinerja dan capaiannya terukur. Sementara strategi yang bersifat rahasia menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok.

“Kita Ingin program kerja yang terbuka. Misalnya mengenai penertiban pada dinas dan instansi pemerintah. Ada koordinasi dan jaringan yang terjalin dengan SKPD yang berpotensi dan berpeluang pungli.  Sementara yang tertutup seperti operasi tangkap tangan (OTT) cukup diketahui secara internal,” katanya.

Ibnu mengatakan, Satgas Saber Pungli merupakan lembaga baru yang mengambil tindakan-tindakan cepat dalam penanganan dan pemberantasan kasus pungutan liar. Jika terus dibiarkan, penyakit birokrasi tersebut akan menjadi semakin akut.

Ia juga meminta media bisa menyajikan informasi sepak terjang Satgas selama ini. “Jadi yang perlu ditelusuri yaitu program kerja mereka. Karena selama ini belum diketahui oleh publik. Selama ini yang diketahui hanya strukturnya saja dan fungsinya. Media bisa meminta Satgas Pungli mempublikasikannya,” katanya.

“Dari situ kita bisa melihat. Tim ini kan terdiri dari berbagai unsur yaitu institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Inspektorat dari lingkungan pemerintah. Dalam program kerjanya akan kelihatan,” lanjut dia.

Selain itu, secara masif Ibnu melihat kasus Pungli cenderung melibatkan aktor besar yang punya kekuasaan seperti pejabat publik. Sehingga patut diindikasikan dalam lingkungan kerjanya dilakukan pengungkapan.

Menurutnya hal itu penting karena pemerintah saat ini tengah memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik bahwa setiap pengelolaan pelayanan pemerintah harus bersifat terbuka sesuai prinsip dan komitmen pelayanan yang diterapkan.

erkait OTT  pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, Ibnu menilai sebagai ujian ketegasan kepala daerah. Bupati Bima dapat memberikan sanksi yang berefek jera pada pejabat maupun ASN. Selain itu perlu dibangun konsolidasi yang lebih kuat.

“Dari situ akan diukur ketegasannya. Misalnya mendapat sanksi berjenjang yang memberikan efek jera tergantung komitmen kepala daerah,” katanya. (ID)

No comments