Breaking News

Seluruh Staf UPT Jembatan Timbang Kabupaten Bima Ditarik, Ada Apa?

Ilustrasi/ Ist


Bima, Berita11.com— Sejak awal April 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Bima menarik seluruh staf pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jembatan Timbang di Kecamatan Madapangga. Ada apa? Apakah ada kaitannya dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satgas Saber Pungli beberapa waktu lalu?

Kepala Dishub Kabupaten Bima, Drs Syafruddin kepada Berita11.com, memastikan penarikan seluruh pegawai UPT Jembatan Timbang tidak terkait OTT yang dilakukan Satgas Saber Pungli. “Tidak ada kaitannya dengan itu, tapi kita memang tarik semua ke kantor (Dishub),” ujar Syarfuddin melalui sambungan Ponsel, Kamis (13/4/2017) siang.

Dijelaskan Syafruddin, penarikan terpaksa dilakukan berhubung jembatan timbang di Madapangga tidak berfungsi karena rusak. Kondisi itu sudah dilaporkan kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta. Hanya saja hingga kini belum ada responnya.

“Sementara kita menggunakan penimbangan secara manual tapi tidak maksimal. Kita sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian. Kebetulan ada rapat koordinasi, bukan saja di Bima yang rusak hampir seluruh daerah di Indonesia,” ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima ini.

Menurut Syafruddin kerusakan jembatan timbang terjadi sejak dua tahun lalu. Sesuai arahan Kementerian Perhubungan, jembatan timbang tetap diaktifkan sebagai layanan pencatatan dan pengawasan barang yang keluar-masuk di daerah. Namun pemerintah daerah tidak diperkenankan memungut biaya walaupun untuk dalih Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jembatan timbang masih diakui Kementeraian selama untuk pengawasan saja. Tidak boleh menarik biaya,” katanya.

Mengenai OTT Satgas Saber Pungli diakui Syafruddin karena kelalaian dan sikap nakal oknum Kepala UPT Jembatan Timbang. Sejak awal, Dishub sudah menarik blanko bukti pembayaran di jembatan timbang. Karena sesuai ketentuan baru pajak atau retribusi tidak lagi berlaku untuk kegiatan itu.

“Kemarin karena kenakalan oknum Kepala UPT saja. Sebelumnya saya sudah mengingatkan agar jangan  sampai menggunakan blanko bukti pembayaran karena itu sudah ditarik. Tapi ternyata dipakai juga. Itu murni kenakalan oknum Kepala UPT,” kata Syafruddin. (US)

No comments