Breaking News

SP3 Dugaan Illegal Logging Terbit, kok Truk masih Ditahan?

Ilustrasi/ Orginal Picture www.kriminalitas.com


Dompu, Berita11.com— UD Dharma dan UD Pratama Jaya Desa Kwanko Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu mengaku rugi karena dua truk milik mereka ditahan aparat Kodim 1607/ Sumbawa. Padahal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB sudah mengeluarkan pernyataan tertulis Surat Pemberhentian Penyelidikan (SP3).

Sebelumnya, truk milik UD Dharma dan UD Pratama Desa Kwangko ditahan aparat saat operasi gabungan di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa karena kayu yang dimuat diduga berasal dalam kawasan hutan.

“Dua unit truk dan 12 kubik kayu rimba campuran milik kami sudah delapan bulan diamankan di Kodim 1607 Sumbawa. Tapi sampai detik ini truk dan kayu tersebut belum juga dikeluarkan,” ungkap Humas UD Dharma, Muhammad Iswatun Solihin A.Md.Kep kepada Berita11.com, Sabtu (29/4/2017).

Iswatun menceritakan, truk beserta kayu milik perusahaan ditahan pihak Kodim 1607 Sumbawa saat operasi gabungan. Padahal kayu yang dimuat memiliki legalitas yang sah. “Kami saja bingung kenapa bisa truk dan kayu kami ditahan. Toh saat itu, kami sudah menunjukan dokumen dan surat– surat kepemilikan kayu yang sah. Tapi oleh mereka malah mengamankan truk beserta kayu tersebut,” jelasnya.

Menurut Iswatun,  pihaknya hanya bisa legowo dan mematuhi keinginan pihak Kodim yang saat itu langsung mengamankan truk beserta kayu. “Dokumen dan surat yang kami tunjukan tidak ada artinya di mata mereka sehingga akhirnya truk beserta kayu langsung di amankan,” terangnya.

Setelah diamankan, masalah kayu tersebut diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan dalih mencari tahu apakah benar kayu yang diamankan berasal dari kawasan hutan.

“Saat itu pihak Kodim 1607 Sumbawa langsung menyerahkan proses penanganan kayu – kayu tersebut kepada pihak Dinas LHK Provinsi NTB. Kami selaku pihak perusahaan di periksa oleh penyidik PPNS Dinas LHK provinsi NTB,” katanya.

Tidak hanya itu, kata Iswatun, berbagai proses lain untuk mencari tahu kebenaran asal usul kayu telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu upaya mereka yaitu  cek togak (lacak balak) di lokasi asal kayu ditebang. Setelah melalui berbagai proses yang sangat lama akhirnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan secara tertulis dalam bentuk Surat Pemberhentian Penyidikan.  Bahwa kayu–kayu itu tidak ditemukan unsur pelanggaran (bukan berasal dari kawasan hutan).

“Setelah Dinas LHK menyatakan bahwa kayu–kayu tersebut terbukti .legal. Saat itulah mulai muncul hal–hal dan sikap yang terkesan membuat kami selaku pihak perusahaan merasa bingung. Kami kira dengan dikeluarkanya SP3 itu, truk beserta kayu–kayu tersebut bisa dikeluarkan,” ujar Iswatun.

Berbagai alasan muncul ketika pihak UD Dharma dan UD Pratama berupaya mengeluarkan dua truk dan kayu yang diamankan. Hasil koordinasi perusahaan dengan Dinas  Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB menyatakan bahwa proses pengeluaran truk beserta kayu terhambat respon Kodim.  

“Alasan Dinas LHK Provinsi NTB mengungkapkan bahwa pihaknya sudah beberapakali mendatangi Kodim Sumbawa untuk bertemu dengan Dandim 1607 Sumbawa  dan tidak pernah membuahkan hasil,” ujar Iswatun.  

Menurut dia, kondisi itu merugikan UD Dharma dan UD Pratama Jaya. Karena hingga kini perusahaan harus menanggung biaya ganti rugi sewa truk pengakut kayu yang masih diamankan di Kodim Sumbawa. Mestinya truk dan kayu dikembalikan kepada perusahaankarena telah dinyatakan tidak ditemukan pelanggaran.

“Jujur saja kami perusahaan mengalami kerugian sampai ratusan juta. Belum lagi kami harus mengahadapi sikap arogansi dari pemilik truk yang meminta agar truknya segera dikembalikan. Akhirnya pun kami sampai saat ini kami terus membayar biaya sewa truk selama delapan bulan kepada pemilik truk,” ungkapnya.

Iswatun mengaku, bahwa pihak perusahaan bingung dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada proses truk beserta kayu itu. Sebab jika merujuk pernyataan Dandim 1607 bahwa truk beserta kayu tersebut bisa dikeluarkan apabila sudah terbukti legal.

”Saya pernah baca di koran pernyataan Dandim 1607 Sumbawa  yang berbunyi kalau memang itu salah kenapa harus prosesnya lama. Jika saat diperiksa sudah sesuai dengan surat–suratnya kenapa tidak dikeluarkan saat itu juga?,” ujar Iswatun.

Pria asli Dompu ini menyesalkan jika status kasus menggantung meskipun sudah ada SP3. Hal itu akan memicu perntanyaan masyarakat. Sebelumnya, seperti yang dikutip dari media regional NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB menyatakan bahwa setelah dilakukan lacak balak, dipastikan kayu yang diamankan berasal dari luar kawasan hutan.


”Kepala Dinas LHK juga mengeluarkan statemen di koran Dalam gelar perkara terakhir bahwa kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan,” ungkap Iswatun

Mengacu pada pernyataan dua pejabat itu, Iswatun berharap agar persoalan barang bukti truk dan kayu yang diamankan bisa diselesaikan secara cepat, sehinggapihaknya  tidak menunggu lama.

“Kami sudah delapan bulan menunggu kepastian. Namun sampai detik ini belum ada kejelasan. Kami butuh keadilan karena kalau persoalan ini masih saja tidak ada kejelasan, maka kami terus mengalami kerugian yang cukup berkepanjangan,” katanya.  

Sementara itu, Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Sumanto S.Sos yang dihubungi Berita11.com melalui sambungan Ponsel menyatakan pihaknya tidak pernah mempersulit perusahaan pemilik truk dan kayu dalam mengeluarkan barang bukti.

“Kalaupun memang terbukti ada dokumen dan surat–surat yang sah dan ditambah dengan surat pernyataan Kepala Dinas LHK Provinsi NTB yang menyatakan bahwa kayu tersebut bukan dari kawasan hutan kami tentu  akan mengeluarkan BB tersebut,” ujarnya.

Sumanto menyebutkan, bahwa Kodim 1607/ Sumbawa sifatnya hanya tempat penitipan barang bukti. Kayu dan truk yang diamankan merupakan hasil tangkapan saat operasi gabungan yang juga diikuti oleh aparat TNI. “Untuk lebih jelasnya silakan wawancara langsung Dinas LHK provinsi NTB,” saranya.

Diakui dia, bahwa sebelumnya ada Surat Edaran Sekda Provinsi NTB yang menyatakan untuk memastikan kayu berasal dari rakyat, maka  sebelum menebang harus ijin kepada KPH, TNI, Polisi dan pihak–yang berkaitan dengan kepengurusan ijin.

“Surat edaran itu sudah jelas dan dikeluarkan oleh Gubernur NTB melalui Sekda Provinsi,” jelasnya. (RUL)

No comments