Breaking News

SPNF-SKB Kabupaten Bima Pacu Kualitas Tenaga Pendidik

Plt Kepala SPNF-SKB Kabupaten Bima, Khairunnisa, S.Sos. Foto Hamid Berita11.com


Bima, Berita11.com— Pasca berubah status, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Budaya (SPNF-SKB) Kabupaten Bima berupaya menggenjot kualitas tenaga pendidik. Delapan orang pamong disiapkan untuk menjadi guru pendidik non formal sekaligus untuk memperoleh tunjangan sertifikasi.

“Delapan orang diupayakan jadi guru PNF dan mereka berpeluang memperoleh sertifikasi seperti layaknya guru sekolah. Sekarang lagi dalam proses,” kata Pelaksana tugas Kepala SPNF-SKB Kabupaten Bima, Khairunnisa, S. Sos kepada Berita11.com di Kantor SPNF-SKB di Desa Kananga Kecamatan Bolo, Jumat (21/4/2017).

Ia menjelaskan delapan orang pamong merupakan PNS yang usianya mendekati masa pensiun. Mereka diangkat menjadi tenaga pendidik pada tahun 1983 dan 1984. Idealnya tenaga pendidik yang dibutuhkan di Kabupaten Bima satu pamong untuk satu kecamatan.

“Untuk Kabupaten harusnya 18 orang mewakili satu kecamatan. Pada saat perekrutan kemarin, memang  kesulitan anggaran. Pengalokasiannya sangat terbatas,” ujarnya.

Selain itu, kata dia tahun ini pihaknya mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bima sebesar Rp200 juta. Namun masih dalam proses pencairan. Rencananya alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan seperti pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan (Diklat) secara rutin.

Upaya penambahan porsi anggaran juga dilakukan melalui pengajuan proposal pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakui Khairunnisa setelah beralih status, usulan SPNF-SKB  langsung direspons baik oleh kementerian.

“Penganggaran akan lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah. Kalau kita masih bagian kabupaten. Tapi pelan tapi pasti kita harapkan meningkat karena sudah arahan dari pusat” katanya.

Ia berharap dari sisi biaya pendidikan non formal mendapat porsi yang sama dengan pendidikan formal. Minimal mendapat kesetaraan anggaran. Karena peran SPNF hampir sama dengan pendidikan pada sekolah.

“Perlakuannya memang tidak sama. Tapi minimal mendekati karena upaya mencerdaskan masyarakat menjadi tanggung jawab kita. Terutama Anak Tidak Sekolah (ATS). Selain akademik namun yang lebih penting keterampilan untuk mandiri. ketika mereka tidak melanjutkan pada pendidikan tinggi,” ujarnya.

Perubahan status SPNF-SKB Kabupaten Bima telah memasuki satu semester. Perubahan status dari UPT menjadi satuan berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 15 tahun 2017. Pengesahannya oleh Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri pada 27 Maret lalu.

Khairunnisa optimis setelah berubah nomenklatur. Keberadaan SPNF-SKB Kabupaten Bima ke depan lebih dioptimalkan untuk mengentaskan ATS. “Yang jelas kita optimis ke depan SPNF-SKB bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (ID)

No comments