Breaking News

Target 1.750 Sertifikat Tanah di Desa Dena Madapangga Digeser

Loket Layanan BPN Kabupaten Bima/ Foto US Berita11.com


Bima, Berita11.com— Target pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 1.750 sertifikat tanah di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima meleset karena sebagian pemilik tanah tidak berada di tempat.

BPN Kabupaten Bima pun terpaksa menggeser pelaksanaan program itu ke desa sekitar di Kecamatan Madapangga. Hal tersebut diakui Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Bima, Ridwan.

Ridwan menyebut, pelaksanaan PTSL di Desa Dena sudah dua bulan. Namun sebagian pemilik tanah tidak berada di tempat. Sebelumnya, usulan penggeseran program sudah disampaikan kepada Kanwil BPN NTB. Sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat, program itu dijadwalkan tuntas pada Juni 2017. Namun BPN di daerah masih memiliki tenggat waktu hingga Desember 2017 jika tak mampu memenuhi target itu.

“Kendala ke target, kita usulkan tambah desa baru karena desa Dena tidak memenuhi syarat. Kalau desa baru tidak terpenuhi akan diusulkan lagi,” ujar Ridwan kepada Berita11.com di BPN Kabupaten Bima, Rabu (26/4/2017).

Ridwan memastikan bahwa program PTSL bersifat gratis. Jika ada pemungutan biaya hal itu dilakukan di luar kebijakan BPN. Soal penetapan batas tanah atau pemasangan pal dan biaya administrasi untuk kelengkapan surat merupakan urusan pemerintah desa.

Ridwan mengakui jika biaya administrasi yang ditetapkan setiap pemerintah desa untuk masyarakat yang ingin mengurus dokumen syarat pembuatan sertifikat maupun program nasional sangat bervariatif. Ada beberapa desa yang menetapkan biaya Rp250 ribu hingga Rp350 ribu. Hanya saja mestinya ketentuan yang ditetapkan itu harus melalui proses pembahasan, penetapan bersama dan dibuatkan regulasi dan berita acara penetapan oleh pemerintah desa. Bukan secara sepihak yang dapat memicu protes warga.

“Kalau kita BPN sendiri tidak masuk ke sana. Kalau urusan pemasangan PAL dan biaya administrasi di desa itu bergantung pemerintah desa,” katanya.

Ridwan mengakui kendala lain pelaksanaan program PTSL yaitu banyak warga yang ingin menggampangkan ketentuan atau petunjuk teknis (Juknis) program. Misalnya menginginkan proses penerbitan sertifikat tanah tanpa melalui proses berbelit-belit atau tanpa melengkapi dengan dokumen pendukung seperti surat asal tanah.

“Kita nggak bisa keluar dari Juknis. Banyak masyarakat yang ingin gampang dan cepat. Kadang-kadang ada yang tidak sanggup memenuhi persyaratan seperti alasan perolehan tanahnya. Bukti dapat tanah atau penyerahan  dokumen itu yang kadang tidak mampu dipenuhi oleh masyarakat. Tanpa itu kita nggak bisa proses,” ujar Ridwan. (US)

No comments