Breaking News

DPRD Dompu Diminta Kawal Kasus K2 hingga Tuntas

Audiensi AADMD dengan Komisi I DPRD Kabupaten Dompu, Rabu (10/5/2017)/ RUL

Dompu, Berita11.com— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu diminta agar mengawal proses dan penanganan kasus perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS K2) Kabupaten Dompu.

Permintaan tersebut disampaikan Aliansi Aktivis Daerah dan Mahasiswa Dompu (AADMD) saat beraudiensi dengan legislator setempat, Rabu (10/5/2017). Kegiatan audiensi para aktivis dengan legislatif berlangsugn di ruangan Komisi I DPRD Kabupaten Dompu yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Andi Bachtiar dengan didampingi anggota Komisi I, Syamsudin SH dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Dompu, H Didi Wahyudi SE. Audiensi juga dihadiri Kabag Hukum DPRD Kabupaten Dompu, Nukman SH.

Perwakilan AADMD, Romo Sasultan menyoal hasil koordinasi antara DPRD dengan Mabes 
Polri terkait penanganan kasus K2 Kabupaten Dompu.

“Sepengetahuan kami, DPRD Dompu kemarin sudah menyambangi Mabes Polri guna mempertanyakan hasil dari penanganan kasus CPNS K2 Dompu ini. Maka itu, hari ini kami mempertanyakan seperti apa hasil koordinasi DPRD dengan pihak Mabes Polri tersebut,” tanya Romo Sasultan.

Romo juga berharap DPRD Kabupaten Dompu mengawal secara serius proses kasus K2. Proses kasus CPNS K2 dimulai sejak tahun 2014 lallu dan awalnya ditangani langsung oleh pihak Polres Dompu sebelum akhirnya diambilalih Polda NTB.

Romo merunut proses penanganan kasus K2 Kabupaten Dompu sejak awal hingga janji penanganan dari pihak kepolisian. ‘”Bahkan pada saat kasus ini ditagani oleh Polres Dompu, mereka berjanji akan segera menetapkan tersangka setelah bukti–bukti rampung termasuk menyita Surat Pertanggung Jawaban Mutlak,” ungkapnya.

Ia menilai proses penanganan kasus K2 Dompu lamban. Bahkan hasil terbaru, penyidik malah menetapkan opas di BKD sebagai tersangka. Padahal ada dugaan keterlibatan para elit atau pejabat pada kasus K2 Kabupaten Dompu. Bahkan sebelumnya, pihak BPKP sudah menyatakan adanya dugaan kerugian negara dalam kasus itu.

Penanganan kasus ini cukup panjang dan memakan waktu sampai bertahun–tahun. Tapi kok yang ditetapkan tersangka hanya DD yang merupakan staf di kantor BKD Dompu yang levelnya seperti opas,” tanyanya.

Menurutnya, penetapan pria yang berstatus opas itu menimbulkan pertanyaan publik terhadap kinerja aparat.  “Di mana letak keseriusan Polda NTB dalam mengusut tuntas terhadap kasus Cpns K2 ini. Jangan hanya menjadikan tersangka orang yang jabatanya kecil. Padahal yang terlibat dalam kasus ini adalah orang–orang besar,” katanya.

Menyusul masalah tersebut, kata dia, pihak DPRD Kabupaten Dompu perlu terlibat mengawal kasus itu. Bila perlu mengeluarkan rekomendasik untuk  dikirim ke Mabes Polri. 

“Apa gunanya kasus ini ditangani dengan waktu yang cukup panjang hingga memakan waktu bertahun–tahun. Dan pada akhirnya Polda NTB hanya menetapkan tersangka yang menjabat sebagai staf saja,” katanya.

Hal yangsama disampaikan Irfan Sapaji. Menurutnya, pihak Polda tidak konsisten menangani kasus tersebut. Karena sebelumnya ada isyarat penetapan tersangka dari kalangan pejabat. Namun nyatanya terjadi tebang pilih pada penetapan itu.

Anggota AADMD, menantang pihak Polda NTB agar menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus K2 Dompu jika memang tak ada indikasi keterlibatan oknum pejabat atau kerugian negara. Karena jika hanya staf saja yang ditetapkan sebagai tersangka akan menimbulkan pertanyaan publik.

Terlepas dari persoalan itu, Zulkifli meminta  DPRD Kabupaten Dompu serius mengawal kasus K2. “Kami minta agar DPRD Dompu memiliki taring untuk mengawal penanganan kasus CPNS K2 yang sampai hari ini terus bergulir lama di Polda NTB,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Dompu, Andi Bachtiar menyatakan bahwa pihaknya sudah  mendatangi Mabes Polri mempertanyakan kinerja Polda NTB dalam mengusut secara tuntas terhadap kasus K2 Dompu.

“Kami di DPRD pun juga meragukan kinerja Polda NTB mengenai kasus CPNS K2 ini. Kemarin kami juga telah mendatangi dan bertemu dengan pihak Mabes Polri. Dimana pengakuan pihak Mabes Polri mengaku bahwa kasus ini sangat mudah dan tidak butuh waktu yang lama sampai bertahun –tahun,” ujarnya.

Kendati demikian,  Andi meminta pengertian bersama seluruh pihak masyarakat dan aktivis bahwa banyak pihak yang menerjemahkan kewenangan DPRD dalam mengawal kasus itu sebagai langkah politik.

“Lembaga DPRD ini adalah lembaga politik. Jadi kesannya jangan sampai kami dianggap melakukan intervensi terhadap penegakan supermasi hukum. Maka itu, kami tidak ingin mengeluarkan rekomendasi sebagaimana yang diminta oleh teman–teman dalam dialog ini,” jelasnya.

Namun terlepas dari hal itu, Andi memastikan bahwa DPRD juga berperan serius mengawal kasus CPNS K2 yang sampai hari ini terus bergulir di Polda NTB. “Kami selama ini tidak tinggal diam. Tapi kami juga ikut mengawal proses penanganan kasus ini,” terangnya

Sementara itu, Ketua BK DPRD Dompu, H. Didi Wahyudin SE mengakui bahwa banyak pihak yang dirugikan dalam kasus K2. Terutama para pegawai yang dirampas haknya, sehingga masalah itu menjadi atensi legislatif.

”Kami sebagai anggota DPRD Dompu selaku representatif masyarakat Kabupaten Dompu tentu harus mendegarkan jeritan dan tangisan mereka yang mengaku diamputasi hak-haknya dan dibohongi. Semua orang ini pun menjadi korban,” ujarnya.

Didi sepakat bahwa legislatif akan bergerak bersama masyarakat akan menanyakan sikap profesionalisme Polda NTB dalam mengusut kasus K2. “Kita abaikan dulu kepentingan kepentingan politik. Mari kita bicara dulu mengenai dua kelompok masyarakat yang sudah menjadi korban akibat ulah oknum–oknum di pemerintah ini,” katanya.

Menurutnya, masalah kasus K2 terletak pada pada proses verifikasi. Siapapun pihak atau pejabat yang melakukan verifikasi pada tahapan seleksi itu harus bertanggungjawab, sekalipun kepala daerah. (RUL)

No comments