Forkompida Bahas Solusi Laju-Tolouwi dan Kisruh Seleksi Perangkat Desa

Iklan Semua Halaman

.

Forkompida Bahas Solusi Laju-Tolouwi dan Kisruh Seleksi Perangkat Desa

Redaksi Berita11
Selasa, 23 Mei 2017
Suasana Rapat Koordinasi Forkompida Kabupaten Bima, Senin (22/5/2017).

Bima, Berita11.com— Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida) Kabupaten Bima, Senin (22/5/2017) melaksanakan rapat bersama membahas solusi konflik Desa Laju Kecamatan Langgudu dan Desa Tolouwi Kecamatan Monta.

Rakor yang digelar di ruang rapat Bupati Bima tersebut juga membahas kisruh seleksi perangkat desa.  Rapat dipimpin Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri didampingi Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan HM Noer, M.Pd.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Armin Farid, S.Sos menjelaskan, berkaitan konflik Laju-Tolouwi, Forkompida menyepakati akan mengungpakayan mediasi  dengan mengundang sejumlah pihak agar secepatnya menyepakati islah kedua desa.

Bupati IDP akan menggagas dan menfasilitasi pertemuan dengan warga Laju  dan Tolouwi pada Selasa (22/5/2017) ini. Setelah itu akan dilakukan upaya mediasi yang melibatkan dua pihak bersama jajaran pemerintah desa, kecamatan, Polres dan Kodim.

“Berkiatan dengan korban yang ditangani di RSUD Bima, seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah,” isyarat Bupati IDP seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Armin Farid, S.Sos.

Saat Rakor, Forkompida juga mendengarkan penjelasan  Direktur RSUD Bima drg.H. Iksan berkaitan  penanganan korban konflik Laju-Toouwi yang telah ditangani  RSUD Bima.

Berkaitan  seleksi perangkat desa, Bupati IDP mendengarkan laporan dari lima  tim yang telah dibentuk  melaksanakan pengecekan lapangan.  Berdasarkan  laporan  lima tim tersebut disimpulkan secara umum pelaksanaan seleksi aparat desa telah berjalan baik di sejumlah kecamatan.

Selanjutnya  bagi  desa yang tidak memiiki masalah, akan melaksanakan pelantikan aparatur, sedangkan sejumlah desa yang bermasalah terutama terkait dugaan kebocoran kunci jawaban  akan diarahkan melaksanakan seleksi ulang dan penundaan pelantikan. (AN)