Breaking News

Mahasiswa Sorot, masih Ada Buruh di Bima Hanya Diupah Rp500 Ribu

Massa Gempita saat Beraudiensi dengan Wakil Bupati Bima, Selasa (2/5/2017)/ US Berita11.com


Bima, Berita11.com— Sejumlah aktivis mahasiswa di Bima melihat masih banyak praktik upah buruh di bawah standar. Bahkan beberapa pekerja hanya menerima upah Rp500 per bulan. Hal itu disampaikan perwakilan massa Gerakan Mahasiswa Pembela Tanah Air (Gempita) saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Bima dan anggota FKPD Kabupaten Bima di kantor baru Bupati Bima di Kecamatan Woha, Selasa (2/5/2017).

Koordinator Gempati, Syahrul Amar menyebut, selain upah tidak layak masih banyak perlakuan buruk yang diperoleh buruh di Indonesia termasuk di Bima. Diantara perlakuan buruk itu, perusahaan tidak membayar upah buruh sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun UMR.

Pada bagian lain pemerintah pusat hingga daerah bersikap apatis terhadap persoalan yang dihadapi buruh. Itu juga tampak dari penerapan tenaga kerja lepas (outsourcing). Padahal Undang-Undang Tentang Tenaga Kerja jelas mengatur hak-hak pekerja.

“1 Mei bukan hari libur, tapi hari pembebasan buruh dan hari perjuangan buruh. Kami tidak anti pada pemerintah tapi kami anti pada sistem yang zalim,” ungkap Syahrul di depan Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan M Noer dan anggota FKPD.

Perwakilan massa lainnya dari, Miskin mengatakan, persoalan buruh di Kabupaten Bima juga terjadi pada sektor formal seperti di dalam dunia pendidikan. Umumnya tenaga honorer hanya digaji Rp300 ribu untuk per bulan. Padahal fakta itu tidak manusiawi.

“Masalah gaji guru hanya 300 ribu per bulan. Kalau dihitung per hari maka guru hanya mendapatkan 10 ribu per hari,” kata Miskin yang juga Koordinator Wilayah LMND NTB.
Miskin menuntut agar Wakil Bupati Bima dan stake holder terkait agar mewujudkan pendidikan ilmiah dan demokratis yang bisa diakses semua orang.

Menurutnya, pemerintah daerah juga memiliki tanggungjawab terhadap mahalnya biaya pendidikan pada tingkat perguruan tinggi seperti di kampus STKIP Taman Siswa Bima.
“Biaya pendidikan meningkat, banyak mahasiswa tidak memiliki output yang jelas. Seharusnya pemerintah memiliki  tanggungjawab soal pendidikan,” katanya.

Selain mengusung isu buruh dan pendidikan. Massa Gempita yang terdiri dari  LMND, FKM Salam, HIPKE-MB, PMDS, BEM Rema STKIP Taman Siswa, menuntut Pemkab Bima segera menyelesaikan berbagai konflik agraria di wilayah Kabupaten Bima, terutama konflik masyarakat Desa Oi Katupa dengan PT Sanggar Agro.

“Dari 300 hektar yang dijanjikan dibagikan. Sampai sekarang belum ada kejelasannya dibagikan,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Taufik HAK, menyatakan, bahwa masalah buruh tetap menjadi perhatian pemerintah. Kaitannya gaji guru honor dan sukarela yang hanya Rp300 ribu, itu terjadi karena masalah kemampuan keuangan negara. Sementara pada sisi lain, tenaga sukarela merupakan kelompok orang-orang yang ikhlas bekerja tanpa menuntut banyak.

Mengenai biaya pendidikan di kampus, Taufik menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi lembaga pendidikan swasta seperti kampus. Namun akan berbeda jika satuan pendidikan negeri seperti SD hingga SMA.

Soal masalah konflik agraria, ditegaskannya bahwa pemerintah daerah memeliki komitmen menyelesaikan setiap masalah pertanahan termasuk masalah antara masyarakat Desa Oi Katupa dengan PT Sanggar Agro. Bahkan Pemkab Bima sudah mengutus tim yang turun ke lapangan. Hasilnya pengecekan, dari 300 kepala keluarga yang diklaim, rilnya hanya 150 KK di Desa Oi Katupa.

Masalah standar gaji buruh atau pekerja sektor swasta juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah berupaya melaksanakan pengawasan melalui dinas terkait soal implementasi UMP yang ditetapkan Pemrov NTB.

Sementara itu Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan M.Noer, M.Pd menyatakan, bahwa persoalan konflik agraria di Tambora sudah diselesaikan pemerintah. Pada sisi lain pemerintah juga selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat. Hanya untuk masalah biaya pendidikan di perguruan tinggi swasta, pemerintah tidak memiliki kewenangan.

“Kalau untuk kampus STKIP Taman Siswa Bima yang saya tahu paling murah di Bima. kami juga tidak bisa mengintervensi kampus swasta. Untuk mahasiswa miskin juga diberikan keringanan oleh kampus,” ujar Wabup Dahlan.

Audiensi massa berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan aparat TNI dan Polres Bima. Usai audiensi, massa menyampaikan tuntutan atau pernyataan sikap kepada Wabup Bima. (US)

No comments