Breaking News

Menanti Keberpihakan Pemerintah Daerah Terhadap Budaya Mbojo


Oleh: Damhuji, M.Pd.,M.A
(Dosen STKIP Taman Siswa Bima)


Setiap masyarakat atau suku bangsa memiliki budaya dan setiap budaya yang maju terus berevolusi untuk menemukan bentuk terbaiknya di setiap generasi dan jaman agar tetap eksis di tengah proses akulturasi dan hegemoni yang begitu kuat. Masyarakat yang berhenti berevolusi kearah yang lebih maju dan inovatif akan terlindas dan bahkan bisa punah budayanya akibat pengaruh budaya luar. Kita harus akui bahwa budaya Mbojo telah lama mandek dan tak berevolusi, lebih kurang tiga hingga lima dekade terakhir budaya Mbojo terpinggirkan dan tak menjadi tuan di rumahnya sendiri akibat terhegemoni oleh budaya asing, penyeragaman budaya nasional, alpanya pemerintah daerah dan masyarakat dalam merawat, melestarikan, dan menginovasi budaya Mbojo sebagai identitas yang khas. Kita harus merubah cara pandang kita terhadap budaya. Budaya itu tidak statis tetapi bersifat dinamis dan bermetamorfosis sesuai perkembangan jaman. Jadi, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dinamis dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik bersama setiap generasi melalui proses pemberdayaan dan pendidikan.

Dalam sejarah panjang masyarakat Bima telah melahirkan banyak budaya yang adi luhung dalam setiap aspek kehidupan. Dalam aspek pemerintahan, masyarakat Bima telah menemukan bentuk pemerintahan Hadad dan Syara’ yang tersistemik selama berabad-abad lamanya yang dibungkus oleh nilai-nilai luhur Dou Mbojo seperti Maja Labo Dahu, Nggahi Rawi Pahu, Ederu Ndai Sura Dou Labo Dana, Ngaha Aina Ngoho, Kalembopu Ademu Kapajapu Sara, Nggusu Waru, dll. Dalam aspek kesenian telah lahir banyak karya seni seperti Patu, Rawa Mbojo, Tari Bongi Moncam, Gantao, Hadra, Seni Baca Al Qur’an, dll. Dalam aspek kuliner telah lahir banyak menu khas Mbojo seperti Mina Sarua, Kadodo Wera, Pangaha Bunga, Sako-Sako, Timbu Dahi, Doco, Kagape, Palumara, Mbohi Dungga, dll. Dalam hal arsitektur Bangunan telah lahir banyak bentuk bangunan seperti Sigi, Uma Lengge, Uma Panggu, Salaja, Sarangge, Lopi, dan lain-lain. Dalam hal busana juga telah lahir banyak motif seperti Tembe Nggoli, Rimpu, Dipi Fanda,dll. Dalam aspek kekerabatan ada banyak tradisi seperti Panati, Pamaco, Upacara Kalondo Lopi, Meci Angi, Matoi Matoa Deima Tua, Hanta Uma, BantuKalicempe Angi, dll.

Karya dan produk Budaya Mbojo yang sangat kaya dan unik ini semakin hari semakin terkikis, hidup enggan mati tak mau, dan hanya eksis pada beberapa individu dan komunitas yang amat kecil secara mandiri tanpa ada perhatian dan keberpihakan dari pemerintah daerah. Saya katakan bahwa individu dan komunitas kecil ini adalah komunitas orang-orang gila dan sekaligus juga sebagai pahlawan Budaya Mbojo yang sesungguhnya. Kita harus berterima kasih kepada Komunitas ‘Panggita’, Komunitas Makembo, Komunitas Babuju, Komunitas Meci Dana, Komunitas Lariti, Dewan Kesenian, dan lain-lain. Di sisi lain kita harus kecewa besar terhadap pemerintah daerah dan khususnya kepada Dinas Pariwisata yang tidak peduli dan tidak BECUS merawat, melestarikan, dan menginovasi budaya Mbojo. Sebagai generasi muda Bima yang cinta terhadap budaya Mbojo, kita harus terus memberikan masukan dan kritikan terhadap pemerintah, dan jika tidak dihiraukan maka kita hurus melakukan gerakan perlawanan dan penolakan terhadap pemimpin dan birokrasi yang tidak peduli terhadap eksis dan berkembangnya budaya Mbojo.

Pemerintah daerah, pemimpin dan birokrasi haruslah menjadi pelopor, fasilitator dan lokomotif kebangkitan budaya Mbojo. Seluruh aspek pembangunan terhadap Dana Labo Dou Mbojo haruslah berbasis budaya Mbojo dan bukan berasaskan kapitalisme, liberalisme, dan motif keuntungan materi belaka oleh birokrasi dan segelintir elit pemerintah. Selama ini, pemerintah daerah dan birokrasi hanya berpihak kepada proyek pembangunan fisik yang menguntungkan mereka dan para pemilik modal besar secara materi dan tidak pernah mau berpihak kepada publik dan kepada pragram pelestarian budaya Mbojo karena tidak menguntungkan mereka secara materi. Bapak Badrul Munir (BM) sungguh terheran-heran dengan pemerintah daerah dan birokrasi yang tidak mencintai Budayanya sendiri. Padahal tujuan lahirnya otonomi daerah adalah disamping karena gagalnya sistem sentralisasi juga karena agar pembangunan di daerah lebih desentralistis dan berbasis pada karakteristik atau ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut.

Kita harus jujur bahwa kita sebagai orang Bima sedang mengalami krisis identitas atau krisis budaya Mbojo yang akut. Budaya kita sudah tidak mampu lagi merespon perkembangan jaman yang super cepat. Seakan-akan generasi muda kita telah tercerabut dari akar budayanya; sosok pemimpin nggusu waru tak lagi diminati, nasehat orang tua tak lagi dihiraukan, tokoh masyarakat tak lagi punya tuah, nilai-nilai luhur budaya Mbojo tak lagi memiliki tempat di birokrasi, di masyarakat, di rumah tangga, di sekolah, di kampus, di hati dan pikiran generasi muda. Konflik kekerasan sosial sudah tak terbendung lagi, aksi kejahatan, KKN, Narkoba curanmor, judi, asusila, dan money politic semakin merajalela. Gaya hidup boros, individualistik, rakus, tamak, pelit, bejat, dan prasangka buruk telah merusak norma, nilai, dan sistem sosial budaya Mbojo. Di tengah keterpurukan ini, tidak ada cara lain kecuali Pemerintah daerah lewat Dinas Pariwisata mengajak para stakeholders untuk duduk bersama merencanakan, merancang atau mendesain program sepanjang tahun dengan mengalokasikan anggaran yang cukup sekitar 20 Milyar pertahun. Misalnya, Festival Uma Lengge, Festival Kalondo Lopi, Festival Sampan, Festival Kesenian, Festival Kuliner, Festival Ekonomi Kreatif, Festival Arsitektur, Festival Busana, Festival Pertanian, Festival Tambora, Festival Lariti, Festival Fotografi, dll. Dengan Melihat Potensi yang luar biasa tersebut, Daerah Bima berpeluang mengembangkan pariwisata berbasis budaya Mbojo (*)

No comments