Breaking News

Truk dan Kayu tak bisa Dikeluarkan, UD Dharma Kecewa

Ilustrasi/ Orgninal Picture Cendananews.com


Dompu, Berita11.com— Hinggg kini kayu dan truk milik UD Pratama Jaya Desa Kwangko Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu yang diamankan aparat ketika melintas di Kabupaten Sumbawa tak kunjung bisa dikeluarkan. Akibatnya perusahaan harus menanggung kerugian hingga jutaan rupiah.

Pihak perusahaan pun menyoal sikap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang belum memuluskan upaya perusahaan mengeluarkan truk dan kayu milik perusahaan. Padahal sebelumnya dinas tersebut telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) setelah dipastikan kayu yang dimuat truk perusahan bukan berasal dari lokasi dalam hutan setelah dilaksanakan pengecekan lapangan yaitu lacak balak kayu.

"Mereka terus berdalih akan melakukan kordinasi dan kordinasi lagi. Padahal kasus ini sudah selesai dan tidak ditemukan pelanggaran,” ujar Humas UD Dharma, Muhammad Iswatun Solihin A.Md. Kep, Rabu (10/5/2017) lalu di Dompu.

Menurut Muhammad persoalan utama yang dirasakan perusahaan karena proses kayu dan truk yang berlarut-larut membuat perusahaan harus menanggung kerugian setelah truk disita selama sembilan bulan.

“Kami perusahaan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berjalan sesuai dengan mekanismenya. Kalau begini adanya jangan berharap bisa memberikan kesejahteraan yang baik untuk masyarakat jika pemerintah sendiri tidak bisa memberikan cerminan yang baik," katanya.

Sementara itu, Sekertaris DLHK Provinsi NTB, Lalu Swarjaya yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon selularnya mengakui bahwa kasus UD Dharma tengah dalam penanganan oleh pihaknya.

“Sesuai dengan hasil koordinasi dengan pimpinan kami, beliu mengatakan bahwa persoalan ini terlebih dahulu akan dikoordinasikan dengan Danrem,” jelas Swarjaya. 

Menurut Swarjaya, dirinya tidak bisa memberikan informasi secara detail mengenai permasalahan itu. Sebab informasi pada DLHK bersifat satu pintu. “Untuk lebih jelasnya silakan pak wartawan wawancara langsung dengan Kepala Dinas LHK Provinsi NTB. Sebab beliulah yang berhak memberikan komentar mengenai persoalan ini,” saranya. (RUL)


No comments