AJI Mataram: Perusahaan Pers Wajib Bayar THR Jurnalisnya

Iklan Semua Halaman

.

AJI Mataram: Perusahaan Pers Wajib Bayar THR Jurnalisnya

Redaksi Berita11
Kamis, 15 Juni 2017

Ketua AJI Mataram, Fitri Rachmawati dan Sekretaris AJI Mataram, Sirtupilaili.

Mataram, Berita11.com— Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengingatkan kepada seluruh perusahaan pers di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membayarkan Tunjangan hari Raya (THR) pada jurnalisnya.

Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 6 tahun 2016, tentang THR Keagamaan Bagi Pekeja/Buruh di Berusahaan. Dimana dalam pasal 5 ayat 4 THR wajib dibayar oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

“Jika mengacu pada aturan tersebut, maka semestinya perusahaan pers di NTB wajib membayarkan THR pada jurnalisnya. Karena jurnalis juga termasuk buruh yang harus mendapatkan hak haknya” kata Fitri Rachmawati, Ketua AJI Mataram, Selasa(13/6/2017).

AJI Mataram prihatin atas nasib jurnalis di NTB, baik yang berstatus sebagai kontributor, koresponden, karyawan, masih ada yang tidak mendapatkan hak haknya sebagai pekerja media atau buruh di perusahaan pers tempat mereka bekerja. “ini juga berlaku pada mereka yang berstatus kontrak, asalkan telah bekerja lebih dari 1 bulan, mereka wajib mendapat THR,” kata Fitri.

Minimnya perhatian perusahaan pers terhadap para jurnalisnya, menjadi sorotan utama AJI Mataram, karena menyangkut tingkat kesejahteraan jurnalis serta sikap dan masalah integritas jurnalis di NTB. Pemilik media belum menjalankan Undang-Undang ketenagakerjaan dengan baik dan sungguh sungguh, sehingga hak hak jurnalisnya terabaikan.

Berdasarkan hasil penelitian Indeks kemerdekaan Pers oleh Dewan Pers 2016, tercatat masih ada perusahaan pers di NTB yang belum menjalankan amanat UU Pers untuk memberikan hak-hak para jurnalis yang kerja di media mereka.

Berdasarkan data yang dihimpun AJI Mataram, sebagian besar jurnalis di NTB bahkan bekerja dengan gaji yang tidak memadai, di bawah UMP. Bahkan sebagian besar jurnalis bekerja tanpa kontrak kerja yang jelas.

“Ada juga yang bergaji hanya 500 ribu rupiah per bulannya, bahkan tidak bergaji sama sekali, hanya mengandalkan perolehan iklan untuk media mereka. Ini masalah besar yang harus menjadi perhatian bersama, terutama Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja,” katanya.

Fitri mengatakan jumlah media di NTB mencapai 143 media, dengan jumlah yang cukup besar  dan beragam itu, peran pemerintah sangat penting. Perlu pengawasan  pemerintah untuk memastikan perusahaan pers  di NTB telah memenuhi standar yang sesuai dengan UU ketenagakerjaan.

Terkait dengan kebiasaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh pejabat dan kepala daerah,   yang selama ini seolah menjadi semacam tradisi setiap hari raya terutama Hari Raya Idul Fitri,  AJI Mataram mengingatkan bahwa pemberian THR bagi jurnalis adalah kewajiban perusahaan media yang mempekerjakan mereka, bukan kewajiban pejabat di daerah, terlebih jika THR itu membebani anggaran APBD.

“Kita tidak ingin citra perofesi jurnalis tercoreng oleh temuan temuan penyimpangan dana APBD atau APBN, karena peruntukannya yang tidak sesuai aturan,“ kata Fitri.

AJI Mataram juga mengajak kepada kalangan jurnalis di NTB untuk tidak mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas, termasuk THR  dari individu atau lembaga/perusahaan komersial yang ditengarai akan mempengaruhi isi berita yang mereka hasilkan. (ID)