Payah Selesaikan Administrasi ADD, 57 Desa di Dompu Terancam Sanksi

Iklan Semua Halaman

.

Payah Selesaikan Administrasi ADD, 57 Desa di Dompu Terancam Sanksi

Kamis, 08 Juni 2017
Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin. Foto Syahrul Berita11.com

Dompu, Berita11.com— Sebanyak 57 desa di Kabupaten Dompu terancam sanksi karena tak kunjung menyelesaikan administrasi sebagai syarat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017. Sanksinya berupa penarikan kembali dana oleh pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemerintah Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Dompu,  Muhammad M Ali.

“Sampai detik ini baru 15 Desa yang sudah menyelesaikan persyaratan administrasi pencairan ADD, sedangkan 57 desa lainya belum juga kelar. Kalau sampai akhir bulan Juni ini belum juga kelar mungkin pusat akan menarik kembali anggaran ADD ini,” ujar Ali usai acara buka puasa bersama di Pendopo Bupati Dompu, Selasa (6/6/2017) lalu.

Diakui Ali, masalah telatnya pencairan ADD disebabkan kinerja dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah desa yang payah. Pihak pemerintah desa tidak dapat menyelesaikan LKPJ penggunaan APBDes tahun 2016 dan berbagai kelengkapan persyaratan administrasi lain sebagai syarat utama pencairan ADD tahun 2017.

“Ini sudah memasuki triwulan pencairan kedua. Tapi sampai detik ini 57 desa tersebut belum juga menuhi tugas dan tanggungjawabnya,” ungkapnya.

Menurutnya, sebenarnya tidak ada masalah dengan distribusi anggaran dari pemerintah pusat. Karena ADD itu telah ada dalam rekening sejak April 2017. Hanya saja tidak dapat dicairkan oleh puluhan pemerintah desa itu karena payah menyelesaikan laporan penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

“Kita dari pemerintah kabupaten sudah berupaya menjemput bola dari pusat bahwa ADD NTB khusunya Dompu paling tercepat masuknya (dikirim oleh pusat) ke kas daerah. Maka itu intinya tidak ada masalah mengenai ketersediaan ADD,” tukas Ali.  

Soal karuk maruk pencairan  ADD puluhan desa di Kabupaten Dompu membuat Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, SH M.Si prihatin. Pria asli Sumbawa ini mengaku tidak mengetahui bahwa sejumlah desa belum mencairkan ADD karena kendala administrasi.

“Saya belum mendengar informasi mengenai adanya 57 Desa yang belum mencairkan ADD. Nanti saya cek dan cari tahu apa penyebabnya, “ ujarnya di halamam pandopo Bupati Dompu, Selasa (6/6/2017).

Menurut Amin, keterlambatan pencairan ADD tidak boleh terjadi. Sebab sekarang program pemerintah yaitu mendorong akselerasi pembangunan. “Inilah hal-hal yang bisa menghambat pelaksanaan pemerintahan, roda pembangunan dan lainya. Sebenarnya kondisi kondisi seperti ini tidak boleh terjadi karena ADD sifatnya rutin,” katanya.

Amin prihatin masih rendahkan SDM pemerintah desa yang menangani administrasi. Padahal ADD disiapkan pemerintah pusat untuk mendukung percepatan program dan pembangunan desa agar bisa secepat mungkin dinikmati masyarakat. Menyusul masalah ini, pemerintah provinsi akan mengevaluasi ADD. (RUL)