Soal SK Bodong Honorer, Sekda jangan Omdo!

Iklan Semua Halaman

.

Soal SK Bodong Honorer, Sekda jangan Omdo!

Redaksi Berita11
Rabu, 14 Juni 2017
Syamsuddin. Foto Syahrul Berita11.com

Dompu, Berita11.com— Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dompu, H Agus Buchari SH, M.Si soal maraknya Surat Keputusan (SK) bodong pengangkatan pegawai honorer di Dompu ditanggapi pemerhati honorer di Kabupaten Dompu, Syamsuddin SE. Ia meminta Sekda tak hanya melempar pernyataan kepada publik yang omong doang (Omdo).

Menurut Syamsuddin, Pemkab Dompu harus mengantensi masalah tersebut hingga tuntas dengan melaporkan sejumlah dalang dan oknum yang terlibat praktik SK bodong. “Kalau memang pemerintah serius kenapa persoalan itu tidak dilaporkan ke hukum,” ujar Syamsuddin di Dompu, Selasa (13/6/2017).

Sepengetahuan pria yang akrab disapa Some ini, dugaan praktik SK bodong (scanner) di Dompu sudah terjadi beberapa tahun lalu. Namun anehnya pemerintah daerah baru saat ini membongkar tabir itu.

“Apa yang disampaikan oleh Sekda itu sama saja membuka aib pemerintah dan kenapa baru sekarang membahas mengenai masalah penggajian honorer yang melanggar peraturan pemerintah dan masalah SK bodong itu?. Bahkan kenapa masalah ini baru dibuka tahun 2017 ini,” tanyanya heran.

Some menilai persoalan SK bodong memiliki nilai dan potensi dugaan korupsi terkait pembayaran gaji honorer yang diketahui memiliki SK bodong. “Sudah tahu ada SK bodong tapi dulu malah diam saja dan baru sekarang mulai diungkap,” katanya.

Some juga menyoal pernyataan Sekda Dompu yang mengungkapkan dugaan pemalsuan lambang negara yang dilakukan sejumlah oknum pada persoalan SK bodong itu. Pernyataan itu justru menciptakan blunder bagi pemerintah.

“Seharusnya Sekda melaporkan masalah ini ke ranah hukum dan jangan hanya diam saja. Kalau begini  saya  juga pun mempertayakan bagaimana cara Sekda memilah SK asli dan bodong itu serta bagimana cara memilah-milah mana yang pegawai honorer yang harus di bayar gajinya,” katanya.

Menurut dia, jika persoalan SK bodong yang diungkapkan Sekda benar, maka predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih Pemerintah Kabupaten Dompu patut dipertanyakan. Hal itu terkait penggajian honorer yang diduga menggunakan SK bodong.

“Untuk bisa meraih WTP, pemerintah harus mampu bekerja dan membangun budaya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, sehingga dengan adanya laporan keuangan yang akuntabel maka juga bisa dilakukan monitoring lewat laporan keuangan. Tapi pertanyaanya apakah Pemda dompu berhak mendapat WTP di tengah adanya masalah pembayaran gaji untuk honorer yang diduga memiliki SK bodong?,” ujar Some.

Seperti dilansir Berita11.com,  Sekda Kabupaten Dompu, H Agus Buchari SH M. Si membeberkan bahwa di Kabupaten Dompu marak beredar Surat Keputusan (SK) bodong pengangkatan pegawai honorer.

Agus Bukhari mengungkapkan, SK bodong pegawai honorer dibuat oleh sejumlah oknum yang sengaja menarik keuntungan dari kejahatan itu.

“Kebanyakan SK bodong (SK scan, Red) itu yang masuk pada tahun 2015 hingga 2016,” beber  H Agus Buchari saat diwawancarai Berita11.com di halaman gedung Dharma Wanita Kabupaten Dompu, Kamis (8/5/2017).

Menurutnya, praktik sejumlah oknum yang sengaja memindai SK itu terbilang berani. Padahal, ulah itu sama saja memasulkan simbol negara. “Kami sangat kecewa dengan ulah oknum- oknum yang memang sengaja mencari keuntungan dalam persoalan ini,” ungkapnya. (RUL)