Breaking News

AAD-MD Desak Proses Lanjut Kasus K2

Aksi AAD-MD Mendesak Proses Lebih Lanjut Kasus K2 Kabupaten Dompu. Foto Syahrul.

Dompu, Berita11.com— Puluhan pemuda yang tergabung dalam massa Aliansi Aktivis Daerah dan Mahasiswa Dompu AAD-MD) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari, DPRD dan Mapolres Dompu, Rabu (12/7/2017). Mereka mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 melalui jalur K2.

Koordinator lapangan aksi, Irfan alias Bagas menyatakan, lambannya penyelesaian skandal kasus korupsi pengangkatan K2 yang diduga melibatkan pejabat penting di Kabupaten Dompu akan memantik pertanyaan publik.

Bagas juga menilai lambannya proses lebih lanjut terhadap kasus K2 berimbas terhadap stablitas daerah dan menghambat pembangunan daerah dan negara. Untuk itu aparat penegak hukum, korps Tibrata dan korps Adiyaksa harus menjadi garda terdepan dalam upaya pemberatan korupsi. Jangan sampai pincang ketika berhadapan dengan koruptor.
“Lambannya proses penanganan kasus ini sudah berimbas terjadinya instabilitas daerah dan menghambat proses pembangunan daerah dan negara,” kata dia.

Bagas juga menyorot belum adanya progres lebih lanjut kasus CPNS K2. Padahal penyidik sudah menetapkan orang penting di Kabupaten Dompu sebagai tersangka. Menurutnya, yang dikuatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana lain sesuai Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014.

Dampak lain yang dikuatirkan akibat lambannya kelanjutan kasus CPNS K2 Kabupaten Dompu yaitu munculnya konflik sosial, politi dan adu domba yang dilakukan sejumlah pihak yang berkepentingan di balik sistuasi yang membingungkan publik di Kabupaten Dompu saat ini. Pada sisi lain kejelasan status hukum juga penting.

“Sehingga menciptakan instabilitas daerah dan menghambat proses pembangunan daerah dan negara,” kata Bagas.

Saat orasi di depan Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, massa AAD-MD juga mendesak legislatif setempat agar peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat, termasuk persoalan dalam rekruitmen CPNS K2. Untuk itu, DPRD harus menjalankan fungsi legislasinya (controlling) secara maksimal.

Dalam orasinya, Bagas dan sejumlah pentolan AAD-MD juga mendesak pihak Kejati NTB dan Polda NTB agar segera melakukan P21 terhadap kasus dugaan korupsi pada rekruitmen CPNS K2 Kabupaten Dompu dan menahan tersangka dalam kasus itu.

Massa AAD-MD juga mendesak Kemendagri dan Presiden RI menonaktifkan pejabat penting di Dompu yang diduga terlibat dalam kasus K2. (RUL)

No comments